Aktivitas manufaktur Indonesia kembali menunjukkan pelemahan pada Juni 2026. Penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur ke level kontraksi memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi industri nasional, termasuk potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui perlambatan tersebut dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.

Data terbaru menunjukkan sektor manufaktur menghadapi tekanan dari melemahnya permintaan domestik, penurunan pesanan ekspor, serta kenaikan biaya produksi. Kombinasi faktor tersebut membuat aktivitas produksi melambat dan meningkatkan risiko efisiensi tenaga kerja di berbagai perusahaan manufaktur.

Baca Juga “PMI Manufaktur Juni 2026 Turun ke 46,9: Sinyal Serius Sektor Industri Masuk Zona Kontraksi“

Kemnaker Antisipasi Dampak Pelemahan Industri dengan Reskilling dan Peluang Kerja Baru

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan perlambatan sektor manufaktur berpotensi berdampak langsung terhadap pasar tenaga kerja. Menurutnya, ketika aktivitas produksi menurun, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri juga dapat berkurang.

Ia mengakui kemungkinan terjadinya peningkatan PHK seiring melemahnya aktivitas manufaktur. Namun, pemerintah berupaya menekan dampak tersebut agar tidak berkembang menjadi gelombang PHK yang lebih luas.

Sebagai langkah antisipasi, Kemnaker menyiapkan berbagai program penempatan kerja di sektor lain yang masih membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah juga memperkuat program pelatihan bagi pekerja terdampak agar memiliki kompetensi baru yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Program reskilling dan upskilling menjadi salah satu fokus utama. Melalui pelatihan tersebut, pekerja yang kehilangan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan atau menguasai bidang baru sehingga memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja.

Selain pelatihan, pemerintah juga terus memperluas akses informasi lowongan kerja dan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Klaim JKP Meningkat, Sinyal Pasar Tenaga Kerja Perlu Diwaspadai

Kemnaker juga mencermati perkembangan data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai salah satu indikator kondisi pasar tenaga kerja.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 36.000 pekerja mengajukan klaim manfaat JKP selama Mei 2026. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah karena mencerminkan adanya pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan perlindungan sosial selama masa transisi.

Program JKP memberikan manfaat berupa bantuan uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh pekerjaan baru dalam waktu yang lebih cepat.

Meski demikian, pemerintah terus memantau perkembangan jumlah klaim untuk memastikan kondisi ketenagakerjaan tetap terkendali di tengah perlambatan sektor manufaktur.

PMI Manufaktur Turun ke Level 46,9, Kontraksi Terdalam dalam Setahun

Tekanan terhadap industri tercermin dari hasil survei S&P Global Market Intelligence yang menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026. Posisi tersebut lebih rendah dibandingkan level 50,0 pada Mei 2026.

Dalam metodologi PMI, angka di atas 50 menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur, sedangkan angka di bawah 50 menandakan kontraksi. Dengan capaian 46,9, industri manufaktur Indonesia kembali memasuki fase perlambatan setelah sempat berada di ambang ekspansi pada bulan sebelumnya.

Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, menyebut kontraksi Juni menjadi yang terdalam dalam satu tahun terakhir. Penurunan tersebut juga merupakan kontraksi kedua dalam tiga bulan terakhir yang menutup kinerja sektor manufaktur sepanjang semester pertama 2026.

Menurutnya, melemahnya pesanan baru menjadi penyebab utama penurunan aktivitas industri. Berkurangnya permintaan membuat perusahaan mengurangi volume produksi sehingga laju output mengalami penurunan terbesar sejak April 2025.

Permintaan Domestik dan Ekspor Sama-sama Melemah

S&P Global menilai lemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menekan aktivitas manufaktur nasional.

Kenaikan harga berbagai kebutuhan membuat konsumsi rumah tangga melambat sehingga permintaan terhadap produk manufaktur ikut menurun. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya pesanan baru yang diterima perusahaan.

Di sisi lain, pasar ekspor juga belum memberikan dukungan yang kuat. Permintaan dari luar negeri tercatat mengalami penurunan paling dalam sejak Agustus 2021.

Pelemahan permintaan global terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi internasional, perlambatan aktivitas perdagangan dunia, serta perubahan kebijakan perdagangan di sejumlah negara mitra.

Turunnya permintaan dari pasar domestik dan ekspor secara bersamaan mempersempit ruang pertumbuhan industri manufaktur. Akibatnya, banyak perusahaan memilih menyesuaikan kapasitas produksi sambil menunggu perbaikan kondisi pasar.

Biaya Produksi Naik, Produsen Hadapi Tekanan Ganda

Selain menghadapi penurunan permintaan, pelaku industri juga dibebani oleh meningkatnya biaya produksi.

Harga bahan baku yang lebih tinggi serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing membuat biaya operasional perusahaan meningkat. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap margin keuntungan produsen.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, sebagian perusahaan terpaksa menyesuaikan harga jual produknya. Namun, kenaikan harga juga berpotensi menekan permintaan karena daya beli konsumen belum sepenuhnya pulih.

Tekanan dari sisi biaya dan permintaan menciptakan tantangan ganda bagi industri manufaktur. Situasi ini membuat perusahaan harus lebih selektif dalam mengelola produksi, investasi, hingga kebutuhan tenaga kerja.

Prospek Industri Bergantung pada Pemulihan Permintaan

Sektor manufaktur memiliki peran strategis terhadap perekonomian Indonesia karena menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik bruto (PDB), investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, perbaikan kinerja manufaktur akan sangat bergantung pada pemulihan konsumsi domestik, membaiknya permintaan ekspor, serta stabilitas biaya produksi.

Di sisi ketenagakerjaan, langkah pemerintah melalui program reskilling, upskilling, dan perluasan kesempatan kerja menjadi bagian penting untuk mengurangi dampak perlambatan industri terhadap pekerja.

Ke depan, pelaku usaha akan mencermati perkembangan permintaan pasar, inflasi, nilai tukar, serta kebijakan ekonomi yang dapat mendukung aktivitas produksi. Jika indikator tersebut mulai membaik, sektor manufaktur berpeluang kembali memasuki fase ekspansi dan memperkuat penyerapan tenaga kerja pada paruh kedua 2026.

Baca Juga “Bogasari Perkuat Bisnis Pangan Lewat UMKM, Dorong Nilai Tambah Produk Lokal“

The post PMI Manufaktur Anjlok, Kemnaker Antisipasi PHK appeared first on arventra.id.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang untuk merevisi harga batu bara dalam skema domestic market obligation (DMO). Langkah ini dipertimbangkan karena adanya kenaikan biaya produksi yang dirasakan oleh perusahaan tambang batu bara.

Pemerintah saat ini masih menghitung skema harga baru dengan mempertimbangkan kepentingan dua pihak, yakni PT PLN (Persero) sebagai pengguna utama batu bara domestik dan pelaku usaha pertambangan sebagai pemasok.

Bahlil menyatakan pemerintah ingin menciptakan kebijakan yang adil agar tidak ada pihak yang mengalami kerugian akibat penyesuaian harga tersebut.

“Lagi kita hitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya tidak dirugikan,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

baca juga”BBM Jenis Baru Meluncur 1 Juli 2026, Hasil Uji Positif“

Harga Batu Bara DMO Berpotensi Disesuaikan dengan Kondisi Industri

Saat ini, harga batu bara untuk kebutuhan DMO ditetapkan sebesar US$ 70 per ton. Sementara itu, Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Juni 2026 mencapai US$ 123,91 per ton. Selisih harga tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah mengevaluasi skema harga bagi pasar domestik.

Menurut Bahlil, pemerintah perlu menjaga keberlanjutan industri pertambangan. Penetapan harga yang terlalu rendah berpotensi meningkatkan tekanan biaya bagi perusahaan tambang.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha agar aktivitas produksi batu bara tetap berjalan secara sehat.

Kementerian ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pasokan Batu Bara untuk PLN

Selain membahas revisi harga, Kementerian ESDM juga membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi pembangkit listrik PLN. Tim tersebut melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembentukan tim ini bertujuan memastikan seluruh penugasan pasokan batu bara dapat berjalan sesuai kontrak dan tidak mengalami hambatan teknis dalam proses pengiriman ke pembangkit.

Bahlil menjelaskan bahwa pengawasan diperlukan agar batu bara yang telah dialokasikan benar-benar sampai ke fasilitas pembangkit listrik dan tidak berhenti pada tahap transaksi.

Pemerintah Perkuat Transparansi karena Listrik PLN Mengandung Subsidi

Pemerintah menilai pengawasan yang ketat diperlukan karena sektor kelistrikan mendapat dukungan negara melalui berbagai skema. Dari sisi hulu, PLN memperoleh dukungan harga energi seperti batu bara DMO dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Sementara dari sisi hilir, pemerintah juga memberikan kompensasi dan subsidi listrik untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi pengadaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi biaya operasional PLN.

Bahlil menilai pengawasan yang tepat dapat mencegah pembengkakan biaya yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan beban negara.

Pasokan Batu Bara PLN Dinilai Masih Aman Meski Ada Kekurangan Kontrak

Bahlil memastikan kebutuhan batu bara untuk pembangkit PLN secara umum masih dalam kondisi aman. Dari total kebutuhan sekitar 154 juta ton batu bara, PLN telah mengamankan kontrak pasokan sekitar 134 juta ton.

Artinya, masih terdapat kebutuhan sekitar 18 hingga 20 juta ton yang perlu dipenuhi. Pemerintah saat ini terus mencari tambahan pasokan, terutama batu bara dengan tingkat kalori menengah yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit.

Ia juga mengakui kualitas kalori batu bara domestik mengalami tren penurunan sehingga pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan energi.

Ke depan, evaluasi harga batu bara DMO dan penguatan pengawasan pasokan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan industri tambang, ketahanan energi nasional, serta efisiensi biaya listrik bagi masyarakat.

baca juga”Lepas Peserta Magang Nasional 2025 Batch III, Kemnaker Siapkan Sertifikasi Kompetensi“

The post Bahlil Pertimbangkan Penyesuaian Harga Batu Bara appeared first on arventra.id.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat pencapaian penting dalam sektor energi nasional dengan berhasil membukukan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) sepanjang 2025. Capaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Total produksi tersebut berasal dari minyak sebesar 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) serta produksi gas mencapai 2.757 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Kinerja ini menjadi salah satu indikator keberhasilan PHE dalam mengoptimalkan pengelolaan aset hulu migas di dalam maupun luar negeri.

baca juga”Kajian 13 Proyek Hilirisasi Ditargetkan Rampung Juli 2026“

Peningkatan Produksi dan Penemuan Sumber Daya Baru Jadi Fokus PHE

Corporate Secretary PHE, Hermansyah Y. Nasroen, menyampaikan bahwa pencapaian produksi di atas 1 juta BOEPD disertai penemuan sumber daya baru lebih dari 1 miliar barel setara minyak merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan energi nasional.

Menurut Hermansyah, kinerja tersebut mencerminkan strategi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi jangka pendek, tetapi juga memperkuat cadangan serta sumber daya migas untuk menjamin keberlangsungan energi di masa mendatang.

“Pencapaian ini menunjukkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan dan sumber daya guna mendukung pertumbuhan di masa depan,” ujar Hermansyah dalam keterangan resmi pada Senin (15/6/2026).

Aktivitas Pengeboran dan Eksplorasi Dorong Pertumbuhan Cadangan Migas

Untuk menjaga tingkat produksi, PHE menjalankan berbagai kegiatan operasional sepanjang 2025. Perusahaan menyelesaikan pemboran eksploitasi sebanyak 887 sumur, melakukan kegiatan workover pada 1.288 sumur, serta menjalankan layanan perawatan sumur atau well service terhadap 37.266 sumur.

Dari sisi eksplorasi, PHE juga melakukan pemboran terhadap 20 sumur eksplorasi. Selain itu, perusahaan menyelesaikan survei seismik dua dimensi sepanjang 2.931 kilometer dan survei seismik tiga dimensi dengan cakupan area mencapai 855 kilometer persegi.

Upaya eksplorasi tersebut menghasilkan tambahan sumber daya kontingen (2C) sebesar 1.097,43 juta barel setara minyak (MMBOE). Kontribusi terbesar berasal dari penemuan Migas Non-Konvensional (MNK) di Wilayah Kerja Rokan yang menyumbang sumber daya sekitar 724,22 juta barel minyak.

Tambahan Cadangan dan Kinerja Keuangan Perkuat Posisi Perusahaan

Selain menemukan sumber daya baru, PHE juga berhasil menambah cadangan terbukti atau P1 sebesar 314 MMBOE. Penambahan tersebut diperoleh melalui berbagai strategi pengembangan aset, termasuk aktivitas merger dan akuisisi yang mencakup kontribusi proyek MLN Phase 5 di Blok 405a, Aljazair.

Dari sisi finansial, PHE membukukan laba bersih sebesar USD 2,175 miliar selama 2025. Pencapaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari seluruh entitas afiliasi perusahaan, mulai dari Regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Jawa Timur dan Indonesia Timur, wilayah internasional, hingga anak usaha pendukung seperti Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

Strategi PHE Menjaga Ketahanan Energi Indonesia di Masa Depan

Sebagai subholding hulu Pertamina, PHE terus memperkuat strategi peningkatan produksi melalui penerapan teknologi, inovasi operasional, serta pengembangan sumber daya migas secara berkelanjutan.

Perusahaan menilai keberhasilan menjaga produksi tidak hanya bergantung pada optimalisasi lapangan yang telah beroperasi, tetapi juga pada kemampuan menemukan cadangan baru dan memperluas portofolio energi secara global.

Ke depan, PHE akan terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kegiatan eksplorasi untuk mendukung target produksi migas nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi kebutuhan yang terus meningkat.

baca juga”Pertamina Mulai Bor Sumur Migas Natuna Tahun Ini“

The post Produksi Minyak Pertamina Hulu Energi Tembus 1 Juta Barel appeared first on arventra.id.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menandai kesiapan operasional penuh Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap II (Cisem II). Infrastruktur energi strategis ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat konektivitas jaringan gas bumi nasional sekaligus meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Peresmian kesiapan operasi penuh dilakukan melalui seremoni commissioning Pipa Cisem II dan integrasi sistem transmisi gas yang digelar di Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 6 Juni 2026. Acara tersebut melibatkan Kementerian ESDM, PT Pertamina Gas (Pertagas), PT PGN Tbk, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan proyek.

baca juga”Bioetanol E5 Wajib Digunakan di Jawa pada Semester 2 2026“

Pipa Cisem II Menjadi Penghubung Strategis Jaringan Gas Nasional

Pipa Cisem II merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Infrastruktur ini dirancang untuk memperkuat sistem transmisi gas bumi yang menghubungkan berbagai sumber pasokan dengan pusat-pusat konsumsi energi di Pulau Jawa.

Pipa sepanjang sekitar 242 kilometer tersebut membentang dari Batang, Jawa Tengah, hingga Kandang Haur Timur, Jawa Barat. Kehadirannya melengkapi jaringan Cisem I yang telah beroperasi sejak 2023 dan menjadi tulang punggung distribusi gas bumi di wilayah Jawa.

Dengan beroperasinya Cisem II, pemerintah semakin dekat mewujudkan integrasi jaringan transmisi gas bumi dari Sumatera hingga Jawa. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem energi yang lebih efisien, fleksibel, dan andal dalam memenuhi kebutuhan nasional.

Commissioning Cisem II Tingkatkan Keandalan Pasokan Energi

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyebut operasional penuh Cisem II sebagai pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

Menurutnya, proyek ini akan memperkuat konektivitas jaringan pipa gas bumi nasional sekaligus meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dari berbagai sumber pasokan ke wilayah yang membutuhkan energi.

Laode menegaskan bahwa keberhasilan proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, kontraktor, dan seluruh pihak yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian konstruksi.

Sebelumnya, tahap commissioning awal telah dilaksanakan pada Maret 2026 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Tahapan lanjutan di Kandang Haur Timur memastikan seluruh sistem terintegrasi dan siap beroperasi secara penuh.

Integrasi Jaringan Gas Bumi Dukung Industri dan Kelistrikan

Operasional Cisem II memberikan manfaat strategis bagi berbagai sektor ekonomi. Jaringan yang semakin terhubung memungkinkan distribusi gas bumi dilakukan secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan pasar dan industri.

Pasokan gas dapat dialirkan secara optimal untuk mendukung sektor manufaktur, pembangkit listrik, industri pupuk, kilang, hingga kawasan industri strategis yang membutuhkan energi berkelanjutan.

Keberadaan infrastruktur ini juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Direktur Komersial PT PGN Tbk, Aldiansyah Idham, menyatakan bahwa operasional Cisem II menjadi tonggak penting bagi pengembangan sistem gas bumi Indonesia yang semakin terintegrasi dan modern.

Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan memperkuat keandalan pasokan energi nasional serta membuka peluang optimalisasi pemanfaatan gas bumi di berbagai sektor ekonomi.

Proyek Cisem II Catat Kinerja Keselamatan dan TKDN yang Tinggi

Selain memberikan manfaat energi, pembangunan Cisem II juga mencatat sejumlah capaian penting dari sisi pelaksanaan proyek. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Agung Kuswardono, menjelaskan bahwa proyek ini berhasil mencatat lebih dari 4,65 juta jam kerja aman tanpa insiden fatal atau zero accident.

Pada masa puncak konstruksi antara Juni hingga Juli 2025, proyek ini menyerap hampir 2.000 tenaga kerja. Kehadiran proyek tersebut turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas pendukung lainnya.

Dari sisi industri nasional, proyek Cisem II juga menunjukkan komitmen terhadap penggunaan produk dalam negeri. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dicapai mencapai 60,58 persen dan masih dalam proses verifikasi akhir.

Pertagas Ditunjuk Sebagai Operator Pipa Cisem II

Untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan optimal, Menteri ESDM telah menetapkan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sebagai pengelola Pipa Cisem II melalui keputusan resmi yang diterbitkan pada Maret 2026.

Selanjutnya, melalui proses pemilihan mitra strategis yang dilakukan LEMIGAS, PT Pertamina Gas ditunjuk sebagai operator jaringan tersebut. Penunjukan ini melanjutkan peran Pertagas yang sebelumnya juga mengoperasikan Cisem I sejak 2023.

Direktur Utama Pertagas, Indra P. Sembiring, menegaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan infrastruktur pendukung, sistem operasi, dan personel yang tersebar di berbagai wilayah Jawa untuk menjamin pengoperasian jaringan berjalan aman dan andal.

Menurutnya, integrasi penuh Cisem II akan meningkatkan fleksibilitas sistem transmisi gas serta memperkuat konektivitas antarwilayah dalam jaringan gas bumi nasional.

Pasokan Awal Berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru

Pada tahap awal operasional, pasokan gas yang mengalir melalui Pipa Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB), salah satu sumber gas strategis nasional.

Interkoneksi antara JTB dan jaringan transmisi Cisem memungkinkan distribusi gas dilakukan secara lebih efisien menuju berbagai pusat konsumsi energi. Salah satu penerima manfaat utama adalah Kawasan Industri Terpadu Batang yang tengah berkembang sebagai pusat investasi manufaktur nasional.

Ketersediaan pasokan energi yang stabil dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing kawasan industri serta menarik investasi baru ke Indonesia.

Operasional Cisem II Perkuat Ketahanan Energi Indonesia

Beroperasinya Pipa Cisem II menandai langkah penting dalam pembangunan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi. Selain memperkuat jaringan transmisi gas bumi, proyek ini juga mendukung peningkatan pemanfaatan energi domestik dan pertumbuhan sektor industri.

Dengan sistem distribusi yang semakin terhubung, pemerintah berharap pasokan energi dapat tersalurkan secara lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Ke depan, pengembangan jaringan gas bumi nasional akan terus menjadi salah satu fondasi utama dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang.

baca juga”Istana Buka Suara soal Sapi Kurban dari Presiden Pakai Banpres“

The post Operasional Penuh Pipa Cisem II Perkuat Pasokan Gas Bumi appeared first on arventra.id.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian pelaku industri nasional. Kondisi tersebut dinilai tidak selalu membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan rupiah justru berpotensi meningkatkan biaya produksi industri. Dampaknya dapat meluas hingga memicu kenaikan harga barang di pasar domestik dan memperbesar tekanan inflasi nasional.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai pandangan yang menyebut rupiah lemah otomatis menguntungkan ekonomi nasional perlu dilihat secara lebih objektif. Menurut dia, struktur industri Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang penolong.

Baca Juga “Mendukung perusahaan manufaktur dan bisnis.”

Ketergantungan Impor Jadi Tantangan Besar Industri Manufaktur

Dalam paparannya di Makassar, Jumat (22/5/2026), Josua menjelaskan pelemahan rupiah memang dapat menguntungkan eksportir berbasis komoditas. Perusahaan yang menerima pendapatan dalam dolar AS akan memperoleh nilai tukar lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah.

Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi sektor manufaktur. Banyak industri di Indonesia masih mengimpor bahan baku utama untuk mendukung proses produksi dalam negeri.

Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya pembelian bahan baku impor ikut meningkat. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mempertahankan kapasitas produksi yang sama.

“Kalau kita bicara industri manufaktur yang mesti mengimpor dulu bahan baku, ini pasti akan memberatkan,” ujar Josua.

Ia menjelaskan sebagian besar impor Indonesia bukan hanya digunakan untuk barang ekspor, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi domestik. Karena itu, kenaikan harga impor akan langsung memengaruhi biaya produksi industri nasional.

Kondisi ini memicu apa yang disebut sebagai import inflation atau inflasi impor. Ketika harga bahan baku naik akibat pelemahan rupiah, perusahaan cenderung menaikkan harga jual produk agar margin usaha tetap terjaga.

Kenaikan Biaya Produksi Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan biaya produksi dinilai dapat menciptakan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Harga barang yang lebih mahal berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok konsumen menengah dan bawah.

Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga dapat melambat. Padahal konsumsi domestik masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, pelaku industri juga menghadapi tantangan tambahan berupa kenaikan biaya logistik dan energi. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat tekanan terhadap sektor manufaktur semakin besar ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tajam.

Menurut Josua, anggapan bahwa rupiah lemah otomatis memberikan keuntungan bagi Indonesia menjadi kurang relevan jika melihat struktur ekonomi saat ini.

“Pernyataan bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya kelemahan rupiah itu menyesatkan kalau kita melihat struktur ekonomi kita,” katanya.

Stabilitas Nilai Tukar Lebih Penting bagi Dunia Usaha

Josua menilai dunia usaha sebenarnya lebih membutuhkan stabilitas nilai tukar dibanding rupiah yang terlalu kuat atau terlalu lemah. Kepastian kurs sangat penting agar perusahaan dapat menyusun strategi bisnis dan menghitung biaya operasional secara akurat.

Banyak perusahaan manufaktur merencanakan impor bahan baku untuk kebutuhan produksi beberapa bulan ke depan. Fluktuasi kurs yang terlalu tinggi membuat perusahaan sulit menentukan anggaran dan harga jual produk.

“Bagi para pebisnis, yang diharapkan adalah stabilitas. Mereka perlu mengatur impor tiga bulan lagi atau enam bulan lagi, sehingga ada kepastian dalam perencanaan biaya,” jelasnya.

Ketidakpastian nilai tukar juga dapat memengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung menahan ekspansi usaha ketika kondisi pasar valuta asing terlalu bergejolak.

Dalam jangka panjang, situasi tersebut bisa memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan kapasitas produksi industri nasional.

Peran Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Rupiah

Josua juga menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut dia, tugas utama bank sentral bukan mempertahankan rupiah pada angka tertentu, tetapi menjaga volatilitas agar tetap terkendali.

Stabilitas kurs diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Nilai tukar yang terlalu fluktuatif dapat meningkatkan risiko bisnis dan mengganggu aktivitas perdagangan maupun investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor global. Kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Arus modal asing yang keluar dari pasar negara berkembang juga dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah. Ketika investor global memilih aset yang dianggap lebih aman, permintaan dolar meningkat dan membuat mata uang domestik melemah.

Industri Nasional Perlu Kurangi Ketergantungan Impor

Pengamat ekonomi menilai pelemahan rupiah menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat struktur industri dalam negeri. Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor membuat sektor manufaktur rentan terhadap gejolak eksternal.

Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan pengembangan industri hulu dinilai dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi. Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan efisiensi produksi dapat menjadi strategi untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar. Pelaku usaha juga perlu memperkuat manajemen risiko terhadap perubahan kurs mata uang asing.

Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat bekerja sama mempercepat hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur domestik. Dengan struktur industri yang lebih kuat, dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi nasional dapat ditekan.

Pelemahan Rupiah Jadi Alarm bagi Ketahanan Ekonomi Nasional

Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memengaruhi aktivitas industri dan konsumsi masyarakat. Ketika biaya impor meningkat, tekanan terhadap harga barang dan inflasi menjadi semakin besar.

Karena itu, stabilitas nilai tukar tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan produksi, investasi, dan ekspansi bisnis secara lebih terukur.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, penguatan industri dalam negeri menjadi langkah penting agar ekonomi Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Dengan ketahanan industri yang lebih baik, tekanan akibat pelemahan rupiah dapat diminimalkan di masa mendatang.

Baca Juga “GlobalFoundries meluncurkan bisnis manufaktur kuantum“

The post Pelemahan Rupiah Tekan Industri Manufaktur Nasional appeared first on arventra.id.

PT Sinar Eka Selaras Tbk (SES/ERAL) resmi mengalihkan kendali bisnis manufaktur dan perakitan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) kepada XPENG International Limited. Keputusan ini menjadi bagian dari strategi penguatan kolaborasi jangka panjang antara Erajaya Active Lifestyle dan XPENG dalam mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Pengalihan kendali dilakukan melalui perubahan struktur kepemilikan saham PT Era Industri Otomotif (EIDO), perusahaan yang selama ini menangani kegiatan manufaktur dan perakitan kendaraan listrik premium merek XPENG di Indonesia. Sebelum transaksi berlangsung, ERAL menguasai hampir seluruh saham EIDO.

Dalam struktur terbaru, XPENG International Limited kini menjadi pemegang saham mayoritas EIDO dengan kepemilikan sebesar 90,1 persen. Sementara itu, porsi kepemilikan ERAL turun signifikan dari 99,99 persen menjadi hanya 9,9 persen. Komisaris Utama ERAL, Budiarto Halim, juga tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut.

Baca Juga “Penjualan EV Melonjak Drastis, Vietnam Ingin Perpanjang Insentif Pajak hingga 2030“

Kesepakatan perubahan kepemilikan itu tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Saham EIDO yang ditandatangani oleh ERAL dan XPENG. Perubahan struktur saham tersebut telah memperoleh pengesahan resmi dari Menteri Hukum Republik Indonesia pada 13 Mei 2026.

Corporate Secretary ERAL, Badar Teguh Mancik Alam, menegaskan bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan. Menurutnya, seluruh kegiatan distribusi, penjualan, hingga layanan purna jual kendaraan XPENG tetap dijalankan oleh entitas usaha Erajaya lainnya.

Distribusi dan pemasaran kendaraan XPENG di Indonesia saat ini masih ditangani oleh PT Era Inovasi Otomotif (EIVO). Sementara layanan dealer dan purna jual tetap dikelola oleh PT Era Dealer Otomotif (EDOO). Dengan demikian, perubahan hanya terjadi pada lini bisnis manufaktur dan perakitan kendaraan listrik yang berada di bawah EIDO.

Badar menjelaskan bahwa struktur baru tersebut memberi ruang lebih besar bagi XPENG untuk memperkuat kapabilitas produksi kendaraan listrik di Indonesia. Kehadiran XPENG sebagai pemegang saham mayoritas dinilai dapat mempercepat transfer teknologi, pengembangan fasilitas perakitan, hingga peningkatan standar manufaktur kendaraan listrik premium.

Menurut perseroan, langkah strategis ini juga mencerminkan keseriusan XPENG dalam memperluas investasinya di pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pasar otomotif nasional dinilai memiliki potensi besar seiring meningkatnya permintaan kendaraan listrik dan dukungan pemerintah terhadap percepatan ekosistem EV.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia memang terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan. Dukungan tersebut meliputi insentif pajak kendaraan listrik, pengembangan infrastruktur pengisian daya, hingga penguatan industri baterai berbasis sumber daya mineral domestik.

Indonesia juga dipandang sebagai pasar strategis karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Komoditas tersebut menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Kondisi itu membuat banyak produsen otomotif global mulai memperluas investasi manufaktur EV di Tanah Air.

Masuknya XPENG sebagai pengendali mayoritas EIDO diperkirakan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan regional. XPENG dapat memanfaatkan fasilitas produksi lokal untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mempercepat distribusi kendaraan ke pasar domestik dan regional.

XPENG sendiri dikenal sebagai produsen kendaraan listrik premium asal China yang fokus mengembangkan teknologi mobilitas cerdas. Perusahaan tersebut memiliki lini kendaraan berbasis teknologi artificial intelligence (AI), autonomous driving, serta sistem konektivitas digital yang menjadi daya tarik utama di pasar global.

Kolaborasi dengan Erajaya Active Lifestyle sebelumnya telah membuka jalan bagi XPENG untuk memperluas jaringan bisnisnya di Indonesia. Erajaya dinilai memiliki kekuatan distribusi dan pengalaman membangun jaringan ritel yang luas, termasuk dalam menghadirkan produk teknologi premium kepada konsumen nasional.

ERAL menilai penguatan kerja sama dengan XPENG akan menciptakan sinergi yang lebih solid antara sektor manufaktur, distribusi, dan pengembangan teknologi kendaraan listrik. Perusahaan juga optimistis kolaborasi tersebut mampu menghadirkan solusi mobilitas modern yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Selain memperkuat kapasitas produksi, XPENG diperkirakan akan mendorong pengembangan sumber daya manusia di sektor kendaraan listrik nasional. Kehadiran investasi manufaktur baru biasanya diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil, transfer teknologi, dan pengembangan ekosistem industri pendukung.

Pengamat industri otomotif menilai langkah XPENG mengambil alih kendali manufaktur EV di Indonesia menunjukkan perubahan strategi produsen kendaraan listrik global. Banyak perusahaan kini memilih membangun basis produksi langsung di negara tujuan untuk memperkuat efisiensi biaya dan mendekatkan layanan kepada konsumen.

Tren tersebut juga terlihat dari meningkatnya investasi otomotif asal China di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama karena memiliki pasar otomotif terbesar di kawasan serta dukungan regulasi yang relatif kompetitif untuk pengembangan kendaraan listrik.

Dengan struktur kepemilikan baru ini, XPENG memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan arah pengembangan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Di sisi lain, ERAL tetap mempertahankan perannya pada sektor distribusi dan layanan konsumen yang menjadi kekuatan utama perseroan.

Ke depan, kerja sama antara XPENG dan Erajaya diproyeksikan tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan listrik premium. Kolaborasi tersebut juga berpotensi berkembang ke sektor teknologi mobilitas cerdas, ekosistem digital kendaraan, hingga layanan berbasis konektivitas.

Perubahan struktur kepemilikan EIDO menjadi sinyal bahwa industri kendaraan listrik Indonesia terus berkembang dan semakin menarik bagi investor global. Dengan dukungan teknologi dan investasi dari XPENG, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan industri kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Baca Juga “Mobil Wuling EV Van Bakal Dirakit di Cikarang, Target 120.000 Unit Per Tahun“

The post SES (ERAL) Serahkan Bisnis Manufaktur EV ke XPENG appeared first on arventra.id.

Pemerintah Vietnam tengah menyusun Undang-Undang tentang Industri Utama untuk memperkuat industrialisasi nasional dan mempercepat modernisasi ekonomi hingga 2030. Regulasi ini juga menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang menuju 2045 sesuai arah kebijakan Partai Komunis Vietnam.

Rancangan undang-undang tersebut dirancang sebagai dasar hukum baru untuk memperkuat sektor industri utama yang dianggap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh sumber daya strategis dapat diarahkan secara terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan industri domestik.

Dukungan Pemerintah untuk Industri Strategis

Departemen Perindustrian di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melegalkan berbagai bentuk insentif dan dukungan bagi industri utama. Dukungan tersebut mencakup pengembangan pasar, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Baca Juga “Video: BPS Rilis Indeks Manufaktur Baru, Diklaim Lebih Akurat dari BI“

Pemerintah akan memberikan prioritas pada produksi dan pasokan produk industri utama melalui mekanisme pemesanan dan penawaran khusus. Regulasi juga membuka dukungan bagi proyek pengolahan sumber daya penting, termasuk mineral strategis dan bahan bakar hijau sebagai sumber energi baru.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat promosi ekspor produk industri utama agar mampu bersaing di pasar global. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik dan memperluas pasar ekspor Vietnam.

Kredit Preferensial untuk Industri dan Inovasi

Rancangan undang-undang juga mengatur dukungan pembiayaan melalui berbagai lembaga keuangan nasional. Organisasi, pelaku usaha, dan individu di sektor industri utama akan memperoleh akses kredit preferensial dan bantuan investasi.

Dukungan dana akan disalurkan melalui Dana Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional, Dana Inovasi Teknologi Nasional, dana modal ventura nasional, hingga dana dukungan investasi daerah. Pemerintah berharap skema ini mampu mempercepat adopsi teknologi dan modernisasi industri.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Resolusi No. 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta yang diterbitkan pada Mei 2025. Resolusi itu menekankan pentingnya pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, industri pendukung, serta perusahaan rintisan berbasis inovasi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan kredit hijau dan pembiayaan untuk proyek berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Dukungan suku bunga bagi proyek hijau menjadi salah satu instrumen utama dalam transformasi industri nasional.

Regulasi Baru untuk Tingkatkan Lokalisasi Industri

Undang-undang ini juga menargetkan peningkatan tingkat lokalisasi industri nasional melalui penguatan rantai pasok domestik. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan teknologi asing.

Salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang adalah kewajiban bagi proyek investasi asing langsung atau FDI berskala besar untuk mendukung rantai pasok lokal. Investor asing diwajibkan memiliki rencana transfer teknologi dan pengembangan perusahaan domestik sejak tahap persetujuan proyek.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan lama terkait rendahnya transfer teknologi dari perusahaan asing ke industri lokal. Pemerintah juga ingin memastikan perusahaan Vietnam mendapat kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai produksi global.

Selain transfer teknologi, perusahaan asing akan didorong meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan serta pelatihan tenaga kerja lokal. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional.

Klaster Industri Utama Jadi Pusat Ekosistem Produksi

Rancangan undang-undang juga memperkenalkan konsep klaster industri utama sebagai pusat ekosistem industri terpadu. Model ini menggabungkan kegiatan penelitian, produksi, pelatihan, hingga logistik dalam satu kawasan strategis.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi industri dan mempercepat inovasi teknologi. Perusahaan besar akan berperan sebagai inti penggerak yang menghubungkan rantai pasok dan investasi.

Meniru Keberhasilan Klaster Industri Global

Model klaster industri ini terinspirasi dari kawasan industri sukses dunia seperti Silicon Valley di Amerika Serikat dan Detroit pada era kejayaan industri otomotif. Kawasan tersebut berkembang karena adanya keterhubungan erat antara produksi, riset, dan layanan pendukung.

Vietnam ingin menciptakan efek serupa dengan membangun kompleks industri yang mampu menghasilkan produktivitas dan inovasi lebih tinggi dibanding kawasan industri tradisional. Pemerintah percaya pendekatan terintegrasi dapat memperkuat posisi Vietnam dalam rantai pasok global.

Klaster industri utama juga akan menerima berbagai insentif khusus, termasuk kemudahan lahan, pembangunan infrastruktur, dan keringanan pajak maksimal. Kebijakan ini diharapkan menarik investasi besar dari dalam maupun luar negeri.

Vietnam Targetkan Posisi Strategis di Rantai Pasok Global

Selama periode 2021–2025, Vietnam berhasil menarik investasi asing bernilai miliaran dolar dari perusahaan teknologi dan manufaktur global, termasuk ekspansi LG dan Samsung. Pemerintah kini ingin memperluas pencapaian tersebut melalui pengembangan kompleks industri utama.

Keberadaan perusahaan multinasional di dalam klaster industri diyakini akan membawa jaringan pemasok, teknologi modern, dan akses pasar internasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional.

Produk yang dihasilkan dalam kompleks industri utama diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperbesar kontribusi ekspor Vietnam. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Undang-Undang Industri Utama, Vietnam berupaya membangun fondasi industri modern yang lebih mandiri, inovatif, dan kompetitif. Regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi negara dalam ekonomi global hingga 2045.

Baca Juga “BPS Rilis Indeks Manufaktur Baru, Klaim Lebih Akurat dari PMI BI“

The post UU Industri Utama Dorong Produksi Dalam Negeri appeared first on arventra.id.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin membebani sektor manufaktur Indonesia pada kuartal I 2026. Tekanan kurs dinilai meningkatkan biaya produksi industri, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, dan energi berbasis dolar AS.

Baca Juga “Perusahaan manufaktur berlomba-lomba untuk menjalani transformasi digital.“

Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga Rp17.529 per dolar AS pada perdagangan 12 Mei 2026. Berdasarkan data RTI Infokom, rupiah turun 0,66 persen atau 115 poin dibanding perdagangan sebelumnya. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat ke level 98,25.

Tekanan terhadap sektor industri muncul di tengah perlambatan aktivitas manufaktur nasional. Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026.

Posisi PMI di bawah angka 50 menandakan sektor manufaktur kembali memasuki zona kontraksi. Kondisi tersebut menjadi kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir dan mencerminkan perlambatan aktivitas produksi serta permintaan industri.

Pelemahan Rupiah Tingkatkan Beban Biaya Produksi Industri

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai pelemahan rupiah menjadi tekanan serius bagi sektor manufaktur nasional.

Menurut Rizal, kenaikan kurs dolar membuat biaya impor bahan baku, mesin produksi, komponen industri, dan energi menjadi lebih mahal. Kondisi itu menyebabkan margin keuntungan perusahaan semakin tertekan.

“Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor,” ujar Rizal.

Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah tidak hanya terasa pada biaya produksi. Di pasar domestik, produsen berpotensi menaikkan harga jual produk untuk menutupi kenaikan biaya operasional.

Namun, kenaikan harga berisiko menekan daya beli masyarakat yang masih terbatas. Jika permintaan domestik melemah, perusahaan akan menghadapi tantangan baru dalam menjaga volume penjualan.

Di sisi lain, pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan daya saing harga ekspor Indonesia. Meski demikian, manfaat tersebut dinilai belum optimal bagi industri yang kandungan impornya masih tinggi.

Industri Farmasi hingga Tekstil Jadi Sektor Paling Rentan

Rizal menyebut sejumlah sektor manufaktur memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap fluktuasi nilai tukar. Industri tersebut antara lain farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan dan minuman berbahan impor, hingga industri berbasis energi dolar AS.

Sebagian besar industri tersebut menghadapi mismatch antara biaya produksi dalam dolar AS dan pendapatan yang masih berbasis rupiah. Ketika kurs melonjak, biaya operasional naik lebih cepat dibanding pendapatan perusahaan.

Menurut Rizal, perusahaan akan menghadapi dilema antara menaikkan harga produk atau mempertahankan harga demi menjaga permintaan pasar. Kedua pilihan tersebut sama-sama berisiko terhadap profitabilitas usaha.

“Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah,” katanya.

Selain menekan operasional, volatilitas rupiah juga dinilai dapat membuat dunia usaha menahan ekspansi dan investasi baru. Pelaku industri disebut mulai menghitung ulang biaya impor mesin, cicilan utang valuta asing, hingga risiko pasar domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 masih tumbuh 5,61 persen. Sementara itu, sektor manufaktur mencatat pertumbuhan 5,04 persen meski aktivitas industri mulai melambat.

Risiko PHK dan Inflasi Impor Mulai Diwaspadai

Rizal mengingatkan pelemahan rupiah juga berpotensi memicu imported inflation atau inflasi impor apabila berlangsung dalam jangka panjang. Kenaikan kurs dapat mendorong harga bahan baku industri, energi, obat-obatan, pangan impor, hingga barang elektronik meningkat pada semester berikutnya.

Tekanan tersebut berisiko memperbesar biaya hidup masyarakat sekaligus memperlemah konsumsi rumah tangga. Jika kondisi berlanjut, sektor industri padat karya dinilai paling rentan terkena dampak.

Menurut Rizal, risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK memang belum terlihat secara langsung. Namun, industri dengan margin tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menunda perekrutan, hingga menurunkan kapasitas produksi.

Sektor tekstil, elektronik, dan industri berbahan impor disebut menjadi kelompok yang perlu diwaspadai. Industri tersebut menghadapi tekanan ganda berupa kenaikan biaya produksi dan lemahnya permintaan pasar.

Hipmi Minta Pemerintah Perkuat Stabilitas Rupiah

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menilai pelemahan rupiah telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan industri nasional.

Menurutnya, tekanan kurs saat ini bukan lagi sekadar persoalan pasar keuangan. Pelemahan rupiah telah masuk ke struktur biaya industri dan memengaruhi arus kas perusahaan.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, margin usaha akan tergerus dan daya tahan industri nasional bisa melemah,” ujar Anggawira.

Hipmi meminta pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel. Selain itu, dunia usaha juga membutuhkan dukungan berupa fasilitas lindung nilai atau hedging, insentif pembiayaan, dan percepatan substitusi impor.

Anggawira menilai volatilitas kurs seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat pendalaman struktur industri nasional. Ketergantungan terhadap impor bahan baku dinilai perlu dikurangi agar industri lebih tahan terhadap gejolak global.

Industri Tekstil dan Cat Mulai Atur Strategi Bertahan

Tekanan kurs mulai dirasakan langsung oleh pelaku industri tekstil nasional. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Farhan Aqil Syauqi, mengatakan harga bahan baku tekstil impor semakin fluktuatif akibat pelemahan rupiah.

Bahan baku seperti mono ethylene glycol (MEG) dan paraxylene (PX) masih bergantung pada impor sehingga sangat sensitif terhadap perubahan kurs dolar AS.

Untuk bertahan, pelaku industri tekstil mulai melakukan renegosiasi kontrak dengan mitra usaha. Selain itu, perusahaan berupaya menjaga loyalitas pelanggan dan mempertahankan kualitas produk.

APSyFI juga meminta pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sementara untuk membantu menjaga likuiditas industri tekstil nasional.

Tekanan serupa dialami PT Avia Avian Tbk (AVIA). Head of Investor Relation AVIA, Andreas Timothy Hadikrisno, mengatakan pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya bahan baku perusahaan dalam beberapa bulan mendatang.

Menurut Andreas, dampak kurs belum langsung terasa karena perusahaan masih memiliki persediaan bahan baku untuk dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, perusahaan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi.

AVIA melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan untuk kebutuhan impor bahan baku. Perusahaan juga mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok.

Selain itu, AVIA telah dua kali menaikkan harga jual produk sepanjang 2026. Kenaikan pertama dilakukan pada April sebesar 7 hingga 10 persen, sedangkan kenaikan kedua dilakukan pada Mei sebesar 5 persen.

Stabilitas Rupiah Jadi Faktor Penting bagi Industri Nasional

Pelaku usaha menilai stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan industri nasional. Ketidakpastian kurs dinilai dapat menahan investasi, memperlambat ekspansi, dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi.

Ekonom menilai penguatan struktur industri domestik perlu dipercepat agar ketergantungan terhadap impor semakin berkurang. Pemerintah juga didorong mempercepat implementasi devisa hasil ekspor sumber daya alam, memperbaiki logistik, serta memperkuat pasokan devisa nasional.

Baca Juga “Kawan Lama Group bicara pengembangan lini bisnis manufaktur“

The post Pelemahan Rupiah Kian Tekan Sektor Manufaktur appeared first on arventra.id.

Peneliti ekonomi dari Great Institute, Adhamaski Pangeran, menilai kontraksi sektor pengadaan listrik, gas, dan air pada triwulan I 2026 tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur nasional. Menurutnya, penurunan sektor utilitas tersebut lebih dipengaruhi faktor musiman dibanding pelemahan aktivitas industri secara menyeluruh.

Baca Juga “Perusahaan Manufaktur di Bekasi Dilaporkan atas Dugaan Union Busting Terhadap 12 Buruh“

Berdasarkan data terbaru, sektor pengadaan listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar 0,99 persen secara tahunan atau year on year (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, industri manufaktur justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,04 persen pada periode yang sama.

Adhamaski menjelaskan bahwa penurunan konsumsi listrik pada awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi saat periode Idul Fitri. Aktivitas bisnis dan perkantoran biasanya melambat selama masa libur panjang sehingga konsumsi listrik komersial ikut menurun.

“Konsumsi listrik secara historis memang cenderung turun saat Lebaran karena aktivitas bisnis berhenti sementara,” ujar Adhamaski dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menambahkan kondisi serupa juga pernah terjadi pada triwulan II 2025. Saat itu, sektor listrik, gas, dan air sempat mengalami kontraksi secara kuartalan akibat penurunan aktivitas ekonomi selama masa libur hari raya.

Perlambatan Bersifat Musiman dan Tidak Mengganggu Produksi Industri

Adhamaski menilai perlambatan sektor utilitas pada awal 2026 masih berada dalam kategori wajar. Penurunan tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk menghambat kinerja manufaktur nasional secara keseluruhan.

Menurutnya, setiap subsektor manufaktur memiliki tingkat ketergantungan energi yang berbeda. Karena itu, kontraksi sektor listrik tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai pelemahan seluruh aktivitas industri.

Ia menyebut beberapa industri padat energi seperti keramik, kaca, dan semen memang menghadapi tekanan akibat penyesuaian pasokan gas domestik. Namun, kontribusi subsektor tersebut terhadap total manufaktur nasional dinilai tidak dominan.

“Kondisi itu tidak otomatis mengganggu seluruh sektor manufaktur karena ketergantungan terhadap gas berbeda-beda,” jelasnya.

Selain faktor domestik, tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga ikut memengaruhi distribusi komoditas energi global. Ketidakstabilan pasokan gas mendorong pemerintah memprioritaskan kebutuhan rumah tangga dibanding sektor industri.

Kebijakan tersebut berdampak pada penyesuaian kuota gas untuk industri tertentu. Namun, Adhamaski menilai efeknya masih terbatas dan belum mengganggu momentum pertumbuhan manufaktur nasional.

Berakhirnya Diskon Tarif Listrik Pengaruhi Data Konsumsi

Adhamaski juga menyoroti efek normalisasi konsumsi listrik setelah berakhirnya program diskon tarif listrik pemerintah pada triwulan I 2025. Menurutnya, perbandingan statistik tahunan membuat konsumsi listrik tahun ini terlihat melemah.

Pada triwulan I 2025, pemerintah sempat memberikan stimulus berupa diskon tarif listrik untuk mendorong daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Program tersebut meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga secara signifikan.

Ketika stimulus tidak kembali diterapkan pada awal 2026, konsumsi listrik secara statistik terlihat mengalami penurunan. Namun, kondisi itu lebih mencerminkan normalisasi permintaan dibanding penurunan aktivitas ekonomi yang serius.

“Ketika diskon listrik tidak diperpanjang, maka terjadi normalisasi konsumsi dari sisi permintaan,” kata Adhamaski.

Ia menilai interpretasi data sektor listrik perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kondisi industri nasional.

Struktur PDB Membuat Data Listrik dan Manufaktur Tidak Selalu Sejalan

Menurut Adhamaski, terdapat perbedaan mendasar dalam cara membaca kontribusi sektor listrik dan manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tambah sektor listrik dihitung berdasarkan margin produsen listrik, bukan hanya volume penyaluran energi.

Artinya, kontraksi sektor listrik dalam PDB belum tentu menunjukkan penurunan konsumsi listrik fisik dalam jumlah yang sama. Faktor seperti kenaikan biaya produksi, harga energi, hingga subsidi pemerintah dapat memengaruhi nilai tambah sektor tersebut.

Ia menegaskan bahwa perubahan biaya operasional perusahaan listrik dapat membuat kontribusi sektor utilitas dalam PDB turun, meski kebutuhan listrik industri tetap stabil.

“Kenaikan biaya energi dan beban subsidi bisa memengaruhi nilai tambah sektor listrik,” ujarnya.

Karena itu, hubungan antara pertumbuhan manufaktur dan sektor utilitas tidak selalu bergerak linier. Dalam beberapa kasus, manufaktur tetap tumbuh meski sektor listrik mengalami tekanan.

Industri Smelter Jadi Faktor Penting Pertumbuhan Manufaktur

Adhamaski juga menyoroti peran pembangkit listrik mandiri atau captive power dalam mendukung pertumbuhan industri nasional, khususnya sektor pengolahan mineral dan smelter nikel.

Menurutnya, banyak industri smelter menggunakan sumber listrik sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Hal itu membuat pertumbuhan sektor manufaktur tetap terjaga meski sektor listrik mengalami kontraksi.

Industri pengolahan mineral menjadi salah satu motor utama pertumbuhan manufaktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan global terhadap nikel dan bahan baku kendaraan listrik turut mendorong ekspansi sektor tersebut.

Dengan dukungan captive power, perusahaan smelter memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjaga operasional produksi. Faktor ini dinilai membantu menopang pertumbuhan industri nasional di tengah tekanan sektor utilitas.

Prospek Manufaktur Dinilai Masih Positif

Secara keseluruhan, Great Institute menilai fundamental sektor manufaktur Indonesia masih cukup solid pada awal 2026. Pertumbuhan di atas lima persen menunjukkan aktivitas produksi dan permintaan industri tetap terjaga.

Meski terdapat tekanan pada sektor listrik dan gas, aktivitas manufaktur dinilai masih mendapat dukungan dari investasi hilirisasi, proyek industri berbasis sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas produksi di sejumlah kawasan industri.

Adhamaski memperkirakan sektor manufaktur masih memiliki peluang tumbuh positif sepanjang tahun jika stabilitas pasokan energi dan kondisi geopolitik global tetap terkendali.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan peningkatan infrastruktur utilitas nasional untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

Baca Juga “Perkuat SDM Industri, Kemenperin Perluas Kerja Sama Global“

The post Peneliti Sebut Kontraksi Listrik Tak Ganggu Manufaktur appeared first on arventra.id.

Harga minyak dunia anjlok tajam pada perdagangan Rabu setelah pasar merespons positif peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Optimisme tersebut memicu ekspektasi bahwa gangguan pasokan energi global akan segera mereda, terutama di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.

Mengutip laporan CNBC pada Kamis (7/5/2026), harga minyak mentah Brent turun hampir 8 persen dan ditutup di level USD 101,27 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat melemah sekitar 7 persen ke posisi USD 95,08 per barel.

Penurunan ini menjadi salah satu koreksi harian terbesar sejak konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global beberapa bulan terakhir.

baca juga”SKK Migas Temukan 13 Sumur, Cadangan 1 Juta Barel“

AS dan Iran Dekati Kesepakatan Penghentian Konflik

Laporan Axios menyebut pemerintah AS dan Iran semakin dekat menuju memorandum kesepahaman berisi 14 poin untuk menghentikan perang sekaligus membuka jalur pembicaraan nuklir lanjutan.

Dua pejabat AS serta sejumlah sumber yang mengetahui proses negosiasi mengatakan Gedung Putih melihat peluang kesepakatan kini lebih besar dibanding sebelumnya. Jika tercapai, perjanjian tersebut dapat mengurangi risiko gangguan pasokan minyak global yang selama ini menekan pasar energi.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump belum sepenuhnya yakin Iran akan menerima proposal tersebut. Trump menyebut asumsi bahwa Teheran akan menyetujui seluruh poin kesepakatan masih terlalu dini.

Trump juga memperingatkan bahwa operasi militer dapat kembali dilakukan apabila Iran menolak proposal damai yang diajukan Washington.

Respons Iran Ditunggu dalam 48 Jam

Pemerintah AS kini menunggu jawaban resmi Iran terkait sejumlah poin penting dalam proposal perdamaian itu. Menurut sumber Axios, respons tersebut diperkirakan akan diberikan dalam 48 jam ke depan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pemerintah masih mempelajari proposal dari Washington sebelum mengambil keputusan final. Sebelumnya, Iran menegaskan hanya akan menerima kesepakatan yang dinilai adil dan tidak merugikan kepentingan nasional mereka.

Situasi ini membuat pasar energi global bergerak sangat sensitif. Investor menilai dua hari ke depan menjadi periode penting yang dapat menentukan arah harga minyak dalam jangka pendek.

Jika kesepakatan tercapai, pasar memperkirakan distribusi minyak melalui Selat Hormuz akan kembali normal secara bertahap. Namun, kegagalan negosiasi berpotensi memicu lonjakan harga energi baru.

Selat Hormuz Jadi Faktor Penentu Pasar Energi Global

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati kawasan tersebut setiap hari.

Pemerintahan Trump sebelumnya menghentikan sementara operasi militer “Project Freedom” yang bertujuan mengawal kapal dagang di Selat Hormuz. Keputusan itu diambil setelah muncul perkembangan positif dalam negosiasi dengan Iran.

Washington juga mengungkap sekitar 23 ribu pelaut dari kapal milik 87 negara sempat terjebak di Teluk Persia akibat penutupan jalur pelayaran oleh Iran selama konflik berlangsung.

Gangguan distribusi tersebut menyebabkan biaya logistik meningkat dan memperburuk tekanan terhadap rantai pasok global.

Pasar Minyak Dinilai Masih Sangat Rentan

Kepala Strategi Komoditas ING, Warren Patterson, mengatakan normalisasi arus minyak melalui Selat Hormuz sangat penting bagi stabilitas pasar global.

Menurutnya, sekitar 13 juta barel pasokan minyak per hari yang terganggu sejauh ini masih tertutupi oleh cadangan persediaan. Namun, stok tersebut terus menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Patterson menilai kondisi itu membuat pasar minyak semakin rapuh dan rentan terhadap gejolak harga mendadak. Ia juga menyebut volatilitas perdagangan minyak kemungkinan tetap tinggi hingga ada kepastian politik antara AS dan Iran.

Pandangan serupa disampaikan Co-Head Fixed Income Azimut Group, Nicolo Bocchin. Ia mengatakan lonjakan harga energi sebelumnya mulai menekan permintaan global dan meningkatkan risiko perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

Menurut Bocchin, meski Selat Hormuz nantinya kembali dibuka penuh, proses normalisasi pengiriman minyak dan perdagangan internasional tidak akan berlangsung cepat.

Prospek Harga Minyak Masih Bergantung pada Negosiasi

Pergerakan harga minyak dunia dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih dipengaruhi perkembangan diplomasi antara Washington dan Teheran. Pasar kini menunggu kepastian apakah kedua negara benar-benar dapat mencapai kesepakatan damai.

Jika negosiasi berhasil, tekanan terhadap harga minyak kemungkinan mereda seiring pulihnya distribusi energi global. Namun, ketidakpastian politik dan ancaman konflik baru tetap menjadi risiko utama yang dapat kembali mengguncang pasar energi internasional.

baca juga”Harga Emas Kembali Cerah, Simak 2 Pemicunya“

The post Harga Minyak Dunia Turun 7 Persen, 48 Jam Penentu appeared first on arventra.id.