Kawasan industri di Subang, Jawa Barat, mulai menarik perhatian investor asing dan domestik seiring meningkatnya kebutuhan lokasi produksi yang lebih modern dan terintegrasi. Pergeseran minat investasi ini terjadi karena kawasan industri utama seperti Bekasi dan Karawang menghadapi keterbatasan lahan serta kenaikan biaya operasional.

Baca Juga “Video: Jurus Bisnis Produk Rumah Tangga – Baby Care Era Digitalisasi“

Perusahaan manufaktur kini tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, tetapi juga mencari kawasan yang mampu menyediakan ekosistem industri lengkap. Fasilitas logistik, akses transportasi, tenaga kerja, hingga konektivitas global menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi investasi baru.

Perubahan kebutuhan tersebut membuat Subang muncul sebagai salah satu wilayah potensial untuk pengembangan industri masa depan. Dukungan infrastruktur strategis dan ketersediaan lahan menjadi daya tarik bagi perusahaan yang ingin memperluas kapasitas produksi.

Investor Mulai Beralih dari Bekasi dan Karawang ke Subang

Kawasan industri Bekasi-Karawang selama ini menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia. Namun, perkembangan industri yang pesat membuat wilayah tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan dan meningkatnya biaya operasional.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah perusahaan mencari lokasi alternatif yang tetap memiliki akses strategis. Subang menjadi salah satu pilihan karena menawarkan ruang pengembangan yang lebih luas dengan potensi biaya yang lebih kompetitif.

General Manager Sales & Tenant Relations Suryacipta, Binawati Dewi, mengatakan kebutuhan industri saat ini telah mengalami perubahan. Menurutnya, perusahaan tidak lagi hanya mencari tanah kosong untuk membangun fasilitas produksi.

“Kalau sebelumnya industri cukup mencari lahan, sekarang mereka mencari ekosistem yang siap pakai, mulai dari logistik, tenaga kerja, hingga konektivitas global,” ujar Binawati.

Ia menjelaskan bahwa kawasan industri masa kini harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan pendukung agar perusahaan dapat menjalankan operasional secara efisien.

Kawasan Industri Terintegrasi Jadi Daya Tarik Baru

Perkembangan industri modern membuat konsep kawasan terintegrasi semakin diminati investor. Kawasan tersebut menggabungkan area manufaktur dengan fasilitas komersial, hunian, serta layanan pendukung lainnya.

Menurut Binawati, perubahan ini bukan sekadar perpindahan lokasi investasi. Fenomena tersebut menunjukkan strategi perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Ini bukan hanya soal perkembangan industri, tetapi tentang bagaimana industri beradaptasi dengan kebutuhan baru. Kawasan yang sejak awal dirancang untuk terintegrasi akan menjadi pilihan utama,” katanya.

Konsep kawasan industri terintegrasi menjadi semakin relevan dengan munculnya sektor baru seperti kendaraan listrik, elektronik, dan pusat data. Sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan industri konvensional.

Subang Smartpolitan Dorong Pengembangan Ekosistem Industri

Salah satu proyek yang mencerminkan perkembangan kawasan industri terintegrasi di Subang adalah Subang Smartpolitan yang dikembangkan PT Suryacipta Swadaya.

Kawasan tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan industri modern melalui perpaduan fasilitas manufaktur, area komersial, dan lingkungan hunian.

Pengembangan konsep tersebut menjadi bagian dari perubahan pola investasi industri di Indonesia. Investor kini semakin mempertimbangkan kualitas ekosistem kawasan sebelum menentukan lokasi pembangunan fasilitas produksi.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan industri tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan bisnis.

Infrastruktur Strategis Perkuat Daya Saing Subang

Subang memiliki sejumlah keunggulan yang memperkuat daya tariknya sebagai tujuan investasi baru. Salah satunya adalah dukungan infrastruktur seperti Pelabuhan Patimban dan akses Tol Trans-Jawa.

Kehadiran infrastruktur tersebut membantu meningkatkan konektivitas logistik antara kawasan industri, pusat distribusi, dan jalur perdagangan internasional.

Selain itu, Subang menawarkan struktur biaya yang lebih kompetitif dibandingkan kawasan industri yang sudah berkembang lebih dahulu seperti Bekasi dan Karawang.

Faktor tersebut menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan manufaktur global yang ingin menjaga efisiensi operasional sekaligus memperluas jaringan produksi di Indonesia.

Peluang Ekspansi Industri Masih Terbuka

Kementerian Perindustrian mencatat tingkat okupansi kawasan industri nasional berada di angka 58,19 persen pada awal tahun. Data tersebut menunjukkan masih terdapat ruang bagi pengembangan kawasan industri baru di berbagai wilayah.

Laporan Colliers International juga menunjukkan bahwa keterbatasan lahan di Bekasi dan Karawang mulai mengarahkan ekspansi industri menuju wilayah seperti Purwakarta dan Subang.

Dengan dukungan infrastruktur dan ketersediaan lahan, Subang memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru di Jawa Barat.

Subang Berpotensi Menjadi Pusat Investasi Industri Masa Depan

Perubahan arah investasi menuju Subang menunjukkan adanya transformasi dalam kebutuhan sektor manufaktur Indonesia. Investor kini lebih memilih kawasan yang menawarkan kesiapan infrastruktur dan ekosistem bisnis dibandingkan hanya mempertimbangkan harga lahan.

Ke depan, pengembangan kawasan industri terintegrasi di Subang diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan sektor manufaktur, teknologi, dan industri berbasis masa depan.

Dengan kombinasi lokasi strategis, fasilitas pendukung, dan peluang pengembangan yang luas, Subang berpotensi menjadi salah satu kawasan industri penting dalam peta investasi nasional.

Baca Juga “SCG melalui PT Berjaya Nawaplastic Indonesia Dukung Keandalan Sistem Utilitas untuk Produktivitas Industri Manufaktur Berkelanjutan“

The post Kawasan Industri Subang Dilirik Investor Asing dan Lokal appeared first on arventra.id.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat program peningkatan produksi pangan untuk mencapai target swasembada beras pada akhir 2026. Strategi yang disiapkan mencakup perluasan lahan sawah, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga “Aset Industri Asuransi Sentuh Rp 1.197 Triliun“

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan produksi padi daerah terus mengalami peningkatan. Saat ini, capaian produksi lokal telah mencapai lebih dari 60 persen dari kebutuhan beras masyarakat.

“Kita sudah mengalami peningkatan produksi padi. Saat ini capaiannya sudah lebih dari 60 persen dan kita menargetkan pada akhir 2026 dapat mencapai 100 persen,” ujar Seno Aji usai memimpin rapat koordinasi Swasembada Padi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan beras dari daerah lain.

Kebutuhan Beras Kaltim Capai 350 Ribu Ton Per Tahun

Pemprov Kaltim mencatat kebutuhan beras masyarakat saat ini berada di kisaran 350 ribu ton setiap tahun. Jika dikonversikan dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG), kebutuhan tersebut mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, produksi padi mandiri daerah masih berada pada angka 270.867 ton GKG per tahun. Setelah melalui proses penggilingan, jumlah tersebut menghasilkan sekitar 157.555 ton beras konsumsi.

Kondisi tersebut membuat Kalimantan Timur masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 192 ribu ton beras. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah masih mengandalkan pasokan dari sejumlah wilayah penghasil beras seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Peningkatan produksi lokal menjadi langkah strategis untuk memperkecil ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menjaga kestabilan pangan masyarakat.

Perluasan Sawah Baru Jadi Strategi Tingkatkan Produksi Padi

Salah satu langkah utama Pemprov Kaltim untuk mencapai swasembada beras adalah memperluas area pertanian produktif. Pemerintah daerah menyiapkan program pencetakan sawah baru serta optimalisasi lahan yang sudah tersedia.

Saat ini, Kaltim memiliki sekitar 31.000 hektare sawah aktif dari total kurang lebih 46.000 hektare lahan sawah. Pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan sekitar 15.000 hektare sawah aktif melalui berbagai program pengembangan.

Tambahan lahan tersebut berasal dari pencetakan sawah baru seluas 2.300 hektare serta pengembangan sekitar 12.800 hektare lahan potensial.

“Artinya, akan ada penambahan sekitar 15.000 hektare lahan sawah aktif di Kalimantan Timur,” jelas Seno Aji.

Wilayah yang memiliki potensi lahan sawah terbesar berada di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, serta Kutai Kartanegara.

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Dengan Pusat Dan Petani

Seno Aji menyampaikan bahwa pencapaian swasembada padi membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten dan kota, Perum Bulog, TNI, serta kelompok tani.

Pemprov Kaltim juga meminta seluruh daerah melakukan revitalisasi dan verifikasi data pertanian. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan produksi padi secara lebih akurat.

Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan menyampaikan rencana kerja hingga akhir 2026 kepada Kementerian Pertanian. Dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan program swasembada padi di Kalimantan Timur.

“Akhir Juli ini rencana kerja hingga akhir 2026 sudah ditunggu Menteri Pertanian,” kata Seno Aji.

Ketersediaan Alsintan Menjadi Tantangan Produksi Pertanian

Selain perluasan lahan, ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

Namun, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan karena pengadaan bantuan alsintan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Kaltim berperan memfasilitasi usulan kelompok tani agar dapat disampaikan kepada Kementerian Pertanian.

“Bantuan alsintan seluruhnya berasal dari Kementerian Pertanian. Tugas kita memfasilitasi usulan dari kelompok tani agar dapat disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Dinas Pangan,” ungkap Seno Aji.

Dukungan teknologi pertanian dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan hasil pertanian di berbagai wilayah.

Target 65 Ribu Hektare Sawah Aktif Dorong Surplus Beras

Kementerian Pertanian menargetkan Kalimantan Timur memiliki sedikitnya 65.000 hektare sawah aktif dengan tingkat produktivitas mencapai 4 hingga 5 ton per hektare.

Selain peningkatan luas lahan, pemerintah juga mendorong penerapan pola tanam dua kali panen dalam satu tahun. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi beras secara signifikan.

Seno Aji optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh program berjalan sesuai rencana. Dengan tambahan lahan, peningkatan produktivitas, dan dukungan berbagai pihak, Kalimantan Timur berpotensi tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menghasilkan surplus beras.

Program swasembada padi menjadi langkah penting bagi Kaltim dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Keberhasilan program ini akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, dukungan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah dan petani.

Baca Juga “ATR/BPN berlakukan “first in first out” untuk pengurusan akta tanah“

The post Pemprov Kaltim Kejar Swasembada Beras Akhir 2026 appeared first on arventra.id.

Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur gas bumi. Salah satu langkah terbaru adalah peresmian Mini LNG Plant milik PT Sumber Aneka Gas (SAG) di Tuban, Jawa Timur, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi sektor industri dan pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia.

Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Kehadiran Mini LNG Plant menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, terutama liquefied petroleum gas (LPG).

baca juga”Biodiesel B50 Segera Berlaku, Ini Perkiraan Harganya“

Mini LNG Plant Dukung Ketahanan Energi Nasional

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pembangunan Mini LNG Plant merupakan wujud nyata investasi di sektor energi yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, fasilitas tersebut tidak hanya memproduksi liquefied natural gas (LNG), tetapi juga menghasilkan compressed natural gas (CNG), LPG, kondensat, serta memiliki rencana pengembangan produksi karbon dioksida cair (liquid CO2).

Keberadaan berbagai produk tersebut diharapkan memperkuat bauran energi nasional sekaligus mendukung target pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemanfaatan sumber daya energi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Kapasitas Produksi dan Pasokan Gas Hingga 2035

Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas memperoleh pasokan gas dari Lapangan Sumber yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java. Kontrak pasokan tersebut berlangsung hingga 2035 dengan volume sekitar 15 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

Fasilitas ini memiliki kapasitas produksi LNG hingga sekitar 55.300 ton per tahun dengan kapasitas penyimpanan mencapai 1.600 meter kubik. Selain LNG, pabrik tersebut mampu memproduksi sekitar 9.800 ton LPG per tahun, 19.600 barel kondensat per tahun, serta direncanakan menghasilkan sekitar 21.000 ton liquid CO2 setiap tahun.

Diversifikasi produk tersebut membuat Mini LNG Plant memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor industri.

Pasok Industri dan Pembangkit Listrik di Berbagai Wilayah

Seluruh hasil produksi Mini LNG Plant dirancang untuk memasok kebutuhan industri, sektor komersial, serta pembangkit listrik di wilayah Jawa, Bali, hingga Sulawesi. Distribusi dilakukan melalui jaringan logistik berbasis transportasi darat yang mendukung efisiensi rantai pasok LNG skala kecil.

Menurut Bahlil, tambahan pasokan LNG diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan energi bagi industri, terutama di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa sehingga harus beralih menggunakan LNG.

Ia juga meminta PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java menjaga kesinambungan pasokan gas hingga masa kontrak berakhir pada 2035 agar investasi yang telah dilakukan dapat berjalan optimal.

Kepastian pasokan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendukung pengembangan industri hilir berbasis gas bumi.

Dorong Daya Saing Industri dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah menilai Mini LNG Plant memberikan manfaat yang lebih luas dibanding sekadar menambah kapasitas produksi energi. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik, mengurangi penggunaan bahan bakar yang lebih mahal dan menghasilkan emisi lebih tinggi, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Ketersediaan pasokan energi yang lebih andal juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional sektor manufaktur dan pembangkitan listrik, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, pemerintah berkomitmen terus mendorong pembangunan proyek strategis di sektor energi melalui kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran Mini LNG Plant Tuban diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

baca juga”Prabowo Bakal Tutup 750 BUMN“

The post Mini LNG Plant Tuban Siap Pasok Energi Jawa hingga Sulawesi appeared first on arventra.id.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyelesaian dokumen pra-feasibility study (pra-FS) untuk 13 proyek hilirisasi tambahan pada Juli 2026. Penyusunan kajian ini menjadi tahap awal sebelum proyek masuk ke proses studi kelayakan dan penilaian investasi lebih lanjut.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Satgas Hilirisasi saat ini tengah menyelesaikan tahap finalisasi dokumen pra-FS. Setelah selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Danantara untuk dilakukan kajian lanjutan, termasuk pelaksanaan feasibility study atau studi kelayakan proyek.

“Yang sedang kami selesaikan saat ini adalah finalisasi 13 proyek tersebut beserta dokumen pra-FS-nya. Targetnya dapat rampung pada Juli,” ujar Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

baca juga”ESDM Perketat Izin Tambang Lewat Evaluasi Rencana Kerja“

Tambahan 13 Proyek Hilirisasi Diperkirakan Menyerap Investasi Rp239 Triliun

Pemerintah belum mengumumkan secara rinci daftar 13 proyek hilirisasi tambahan yang sedang dikaji. Namun sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek tambahan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempercepat pengembangan industri berbasis pengolahan sumber daya alam.

Sebanyak 13 proyek tambahan tersebut diperkirakan memiliki nilai investasi mencapai sekitar Rp239 triliun. Program ini melanjutkan rangkaian proyek hilirisasi yang sebelumnya telah berjalan di berbagai sektor strategis nasional.

Proyek Hilirisasi Tahap Kedua Fokus pada Energi, Mineral, dan Pertanian

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada April 2026. Total nilai investasi proyek tersebut mencapai sekitar Rp116 triliun.

Proyek hilirisasi tahap kedua terdiri atas lima proyek sektor energi, lima proyek sektor mineral, dan tiga proyek sektor pertanian. Pemerintah menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri serta memperkuat kemandirian industri nasional.

Menurut Prabowo, pengembangan hilirisasi akan terus dilakukan secara bertahap dengan penambahan proyek baru pada tahap berikutnya sebagai bagian dari pembangunan fondasi ekonomi jangka panjang.

Berbagai Proyek Strategis Dikembangkan dari Energi hingga Pengolahan Hasil Perkebunan

Rangkaian proyek hilirisasi mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak di sejumlah daerah seperti Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Sektor logam juga diperkuat melalui pengembangan industri baja berbasis nikel di Morowali dan produksi slab baja karbon di Cilegon.

Selain itu, pemerintah mengembangkan fasilitas produksi aspal Buton untuk mendukung kebutuhan infrastruktur nasional. Di sektor energi, proyek pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim juga menjadi bagian dari strategi pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.

Program hilirisasi juga menyentuh sektor logam mulia dan perkebunan, termasuk pengolahan tembaga dan emas di Gresik, pengembangan produk turunan kelapa sawit di Sei Mangkei, serta pengolahan pala dan kelapa terpadu di wilayah timur Indonesia.

Hilirisasi Menjadi Strategi Jangka Panjang Penguatan Ekonomi Indonesia

Pemerintah menilai hilirisasi sebagai langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, membuka lapangan kerja, dan memperluas basis industri nasional. Penyelesaian kajian pra-FS terhadap 13 proyek baru akan menjadi tahap penting dalam menentukan kesiapan investasi dan keberlanjutan proyek.

Ke depan, keberhasilan program hilirisasi akan bergantung pada kesiapan teknologi, pendanaan, kepastian regulasi, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku industri. Dengan pengelolaan yang tepat, proyek hilirisasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

baca juga”Keputusan Skema Gross Split Sektor Tambang Tunggu Sidang Kabinet“

The post Kajian 13 Proyek Hilirisasi Ditargetkan Rampung Juli 2026 appeared first on arventra.id.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2026. Tekanan berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya bahan baku impor, meningkatnya ongkos energi, hingga perlambatan permintaan ekspor yang membuat sejumlah perusahaan kesulitan mempertahankan operasional.

Baca Juga “PHK dan Biaya Produksi Manufaktur Naik, Bahaya Investasi Asing Keluar dari Indonesia“

Kondisi tersebut tidak hanya mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, tetapi dalam beberapa kasus juga berujung pada penutupan pabrik. Industri padat karya seperti elektronik, tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling rentan menghadapi tekanan saat ini.

Penutupan Pabrik Elektronik Jadi Sinyal Beratnya Tekanan Industri

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa PT Xacti Indonesia yang beroperasi di Depok, Jawa Barat, telah menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja.

Menurutnya, penutupan perusahaan tersebut telah melalui proses perundingan antara manajemen dan serikat pekerja. Berbeda dengan efisiensi biasa, kasus ini menunjukkan perusahaan tidak lagi mampu bertahan di tengah tekanan biaya dan persaingan usaha yang semakin ketat.

PT Xacti Indonesia dikenal sebagai produsen perangkat elektronik, termasuk kamera dan berbagai produk teknologi lainnya. Pelemahan permintaan dari pasar ekspor disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi perusahaan.

Industri Padat Karya Hadapi Risiko PHK Lebih Besar

KSPI sebelumnya memperingatkan bahwa sekitar 10 perusahaan berpotensi melakukan PHK dalam tiga bulan setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Total pekerja yang berisiko terdampak diperkirakan mencapai 9.000 orang.

Ancaman tersebut terutama berasal dari sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan manufaktur padat karya lainnya yang beroperasi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

Selain PT Xacti Indonesia, PHK juga dilaporkan terjadi di sejumlah perusahaan di Banten, termasuk PT Shin Hwa, PT Lung Cheong, dan PT Parkland World Indonesia. Sementara itu, PT Nikomas Gemilang di Serang disebut telah mengurangi sekitar 279 pekerja meskipun masih melanjutkan operasional bisnisnya.

Menurut Said Iqbal, perang yang berlangsung di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga bahan bakar industri non-subsidi dan bahan baku impor. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan margin keuntungan perusahaan semakin tertekan.

Sektor Otomotif Mulai Merasakan Dampak Pelemahan Daya Beli

Tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan sektor manufaktur tradisional. Industri otomotif juga mulai menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan naiknya harga kendaraan.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di bidang showroom dan bengkel kendaraan dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. Penurunan permintaan kendaraan menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja perusahaan.

Ketergantungan industri otomotif terhadap komponen impor membuat pelemahan rupiah berdampak langsung pada harga jual kendaraan. Ketika harga meningkat, konsumen cenderung menunda pembelian sehingga permintaan pasar melemah.

Dunia Usaha Mendorong Perbaikan Daya Saing dan Iklim Investasi

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Subchan Gatot, mengakui bahwa sejumlah perusahaan mulai menghentikan operasional karena tidak mampu menghadapi tekanan biaya dan persaingan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa daya saing industri nasional perlu segera diperkuat. Perbaikan regulasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kepastian investasi dinilai menjadi faktor penting untuk memulihkan kinerja sektor manufaktur.

Ia juga menekankan bahwa kepercayaan investor memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga keberlangsungan industri domestik.

CORE: Risiko PHK Bertambah Hingga 20 Ribu Pekerja

Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai tekanan terhadap industri manufaktur masih cukup dalam. Pelemahan rupiah, kenaikan biaya input produksi, dan belum pulihnya permintaan menjadi faktor yang membuat banyak perusahaan menahan ekspansi.

CORE memperkirakan jumlah PHK nasional dapat bertambah antara 15.300 hingga 20.300 pekerja pada kuartal II 2026. Dalam proyeksi tersebut, sektor manufaktur menjadi yang paling rentan dengan potensi kehilangan pekerjaan mencapai 8.700 hingga 12.100 orang.

Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja. Adapun sektor pertanian berpotensi mengalami pengurangan tenaga kerja sebanyak 3.300 hingga 3.600 orang.

Proyeksi tersebut menggunakan asumsi bahwa gangguan distribusi global di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan dan nilai tukar rupiah terus melemah hingga melampaui Rp17.400 per dolar AS.

Melambatnya Lapangan Kerja Formal Jadi Tantangan Jangka Panjang

Selain meningkatnya angka PHK, para ekonom juga menyoroti perlambatan penciptaan lapangan kerja formal sebagai persoalan yang lebih mendasar. Ketika perusahaan mengurangi produksi dan menahan investasi, peluang kerja baru menjadi semakin terbatas.

Menurut CORE, sektor manufaktur saat ini berperan penting sebagai penopang tenaga kerja formal. Jika tekanan terhadap sektor ini terus berlanjut, risiko perpindahan pekerja ke sektor informal akan semakin besar.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah jangka pendek untuk meredam dampak guncangan global terhadap industri. Di sisi lain, strategi jangka menengah juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor dan fluktuasi ekonomi global.

Keberhasilan memperkuat daya saing manufaktur akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, menarik investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Baca Juga “Midea Buka Pabrik Kulkas Terbesar di Indonesia, Perkuat Komitmen Investasi dan Produksi Lokal“

The post Sektor Manufaktur Masih Rawan Diterpa Gelombang PHK appeared first on arventra.id.

Tekanan ekonomi global diperkirakan masih membayangi pasar tenaga kerja Indonesia sepanjang kuartal II 2026. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mencapai 15,3 ribu hingga 20,3 ribu pekerja akibat meningkatnya biaya produksi yang dihadapi pelaku usaha.

Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga impor bahan baku, serta gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memperbesar risiko PHK. Sektor manufaktur diprediksi menjadi industri yang paling terdampak oleh tekanan tersebut.

Sektor Manufaktur Diperkirakan Menanggung Beban PHK Terbesar

Proyeksi tersebut tertuang dalam publikasi CORE Indonesia berjudul “Badai PHK (Belum) Berlalu” yang disusun oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah.

Dalam laporannya, CORE memperkirakan sektor manufaktur berpotensi mengalami PHK antara 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Sementara itu, sektor jasa diproyeksikan mengalami pengurangan tenaga kerja sekitar 3,3 ribu hingga 4,5 ribu pekerja. Di sektor pertanian, jumlah pekerja yang berpotensi terdampak PHK diperkirakan berada pada kisaran 3,3 ribu hingga 3,6 ribu orang.

Menurut CORE, tekanan terhadap industri manufaktur terjadi karena banyak perusahaan masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi otomatis meningkat dan mengurangi ruang bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat produksi maupun tenaga kerja.

Baca Juga “Penguatan Industri Bahan Baku Kunci Jaga Ketahanan Industri di Tengah Pelemahan Rupiah“

Pelemahan Rupiah dan Gangguan Selat Hormuz Jadi Faktor Utama

CORE menyusun proyeksi tersebut menggunakan Tabel Input-Output 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah skenario ekonomi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Salah satu asumsi utama adalah berlanjutnya hambatan distribusi di Selat Hormuz selama dua hingga tiga bulan. Jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu rute perdagangan energi dan bahan baku penting dunia.

Selain itu, CORE juga memasukkan asumsi pelemahan nilai tukar rupiah hingga melampaui level Rp17.400 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar biaya impor bahan baku yang dibutuhkan industri nasional.

Dalam skenario moderat, perusahaan manufaktur yang mengalami kenaikan harga input lebih dari 1,5 persen diperkirakan memangkas output produksi sebesar 0,1 persen. Namun dalam skenario yang lebih buruk, penurunan output dapat mencapai 0,15 persen.

Penurunan produksi tersebut berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk melalui pengurangan jumlah tenaga kerja.

Pasar Tenaga Kerja Dinilai Semakin Rentan

CORE menilai tambahan PHK tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Kondisi tersebut juga berpotensi memperbesar jumlah pekerja yang beralih ke sektor informal.

Data per Februari 2026 menunjukkan jumlah tenaga kerja informal telah mencapai 87,74 juta orang atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan nasional.

Lembaga tersebut juga mencatat pertumbuhan tenaga kerja formal selama periode 2021 hingga 2025 hanya mencapai 0,8 persen. Sebaliknya, sektor informal tumbuh lebih cepat dengan rata-rata kenaikan 3,2 persen.

Ketimpangan tersebut mencerminkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal di tengah pertumbuhan angkatan kerja yang terus berlangsung setiap tahun.

Penyerapan Tenaga Kerja Baru Melambat Tajam

Laporan CORE juga menyoroti penurunan signifikan dalam kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja baru. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja baru yang berhasil memperoleh pekerjaan hanya sekitar 38 ribu orang.

Jumlah tersebut turun sekitar 86 persen dibandingkan rata-rata periode 2022 hingga 2025 maupun periode 2010 hingga 2019. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa tantangan pasar tenaga kerja tidak hanya berasal dari tekanan global, tetapi juga dari persoalan struktural yang telah berlangsung cukup lama.

CORE menilai faktor eksternal memang menjadi pemicu utama meningkatnya risiko PHK saat ini. Namun, lemahnya pertumbuhan lapangan kerja formal dalam lebih dari satu dekade terakhir turut memperbesar dampak yang dirasakan pekerja ketika ekonomi menghadapi guncangan.

Risiko PHK Jadi Pengingat Pentingnya Ketahanan Industri

Proyeksi tambahan PHK hingga 20 ribu pekerja menjadi sinyal bahwa dunia usaha masih menghadapi tantangan berat sepanjang 2026. Pelemahan rupiah, ketidakpastian geopolitik, dan kenaikan biaya impor dapat memberikan tekanan berlapis terhadap sektor industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri.

Ke depan, penguatan industri domestik, diversifikasi sumber bahan baku, serta peningkatan investasi pada sektor produktif dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tanpa perbaikan struktural yang berkelanjutan, pasar tenaga kerja Indonesia akan tetap rentan menghadapi gejolak ekonomi global yang terjadi sewaktu-waktu.

Baca Juga “Produsen Boneka di Ngawi Dapat Fasilitas Kawasan Berikat, Ekspor Makin Memelesat“

The post Rupiah Melemah, 20 Ribu Buruh Terancam PHK di Industri appeared first on arventra.id.

Industri manufaktur Indonesia terus menjadi salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional. Dengan kontribusi sekitar 20 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB, sektor ini memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri manufaktur juga menjadi salah satu penyumbang utama nilai ekspor Indonesia. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa produk manufaktur nasional masih memiliki daya saing di pasar global meski menghadapi tekanan ekonomi internasional dan persaingan perdagangan yang semakin ketat.

Baca Juga “Kemenperin tegaskan manufaktur tetap jadi penggerak ekonomi RI“

Industri Manufaktur Berpotensi Tingkatkan Ekspor Nasional

Sektor manufaktur dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia hingga ratusan triliun rupiah. Produk manufaktur seperti elektronik, otomotif, tekstil, makanan olahan, hingga produk kimia menjadi komoditas utama yang berkontribusi terhadap perdagangan luar negeri.

Pengamat ekonomi menilai peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk menjadi faktor penting agar industri nasional mampu bersaing di pasar internasional.

Selain memperkuat pasar ekspor tradisional, industri manufaktur Indonesia juga dinilai perlu memperluas penetrasi ke pasar nontradisional yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Industri Manufaktur Masih Hadapi Tantangan Global

Meski memiliki peluang besar, industri manufaktur Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persaingan global yang semakin kompetitif membuat perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi dan inovasi produk.

Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku masih menjadi persoalan utama bagi sebagian industri dalam negeri. Kondisi tersebut membuat biaya produksi rentan terdampak fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas global.

Tantangan lain datang dari aspek infrastruktur dan logistik yang dinilai belum sepenuhnya merata di berbagai wilayah Indonesia. Biaya distribusi yang tinggi masih menjadi hambatan bagi pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

Pemerintah Dinilai Perlu Perkuat Dukungan Industri

Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat industri manufaktur nasional agar mampu meningkatkan kontribusi ekspor. Dukungan kebijakan dinilai diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dianggap penting antara lain pemberian insentif industri, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kualitas infrastruktur industri dan logistik.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan promosi produk Indonesia di luar negeri.

Penguatan sumber daya manusia industri juga menjadi faktor penting agar perusahaan manufaktur Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global.

Peningkatan Kualitas Produk Jadi Kunci Daya Saing Ekspor

Pelaku industri menilai peningkatan kualitas produk menjadi strategi utama untuk memenangkan persaingan ekspor. Produk manufaktur Indonesia perlu memenuhi standar internasional agar dapat diterima di berbagai negara tujuan.

Transformasi teknologi dan digitalisasi industri juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi produksi serta mempercepat inovasi produk.

Selain kualitas, kemampuan membangun branding produk Indonesia di pasar global juga menjadi faktor penting dalam memperluas pangsa ekspor nasional.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri Dibutuhkan

Penguatan industri manufaktur tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau pelaku usaha secara terpisah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan sektor keuangan diperlukan untuk memperkuat ekosistem manufaktur nasional.

Dengan strategi yang tepat, industri manufaktur Indonesia dinilai mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai ekspor nasional secara berkelanjutan.

Di tengah dinamika ekonomi global, sektor manufaktur tetap menjadi salah satu harapan terbesar Indonesia dalam memperkuat daya saing ekonomi dan memperluas pasar produk nasional di tingkat internasional.

Baca Juga “Kemenperin Bantah Deindustrialisasi, Kontribusi Manufaktur ke PDB Naik Jadi 19,20 Persen“

The post Industri Manufaktur RI Catat Ekspor Rp 150 Triliun appeared first on arventra.id.

Badan Pusat Statistik menyatakan sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi pada Triwulan I-2026 meski menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika geopolitik global. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas industri nasional masih tumbuh dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.

Baca Juga “Manufaktur RI Tetap Ekspansif Meski Global Terguncang“

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur atau IKBM pada periode tersebut tetap berada di atas level 50, yang menandakan mayoritas pelaku industri masih optimistis terhadap kondisi usaha.

“Di triwulan I itu Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur kita di dalam zona ekspansi,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

Industri Pengolahan Tumbuh 5,04 Persen pada Awal 2026

BPS mencatat industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun.

Menurut Amalia, peningkatan aktivitas produksi di sejumlah subsektor manufaktur mendorong pertumbuhan industri pengolahan. Faktor investasi dan permintaan domestik juga dinilai menjadi pendorong utama ekspansi sektor manufaktur.

Beberapa subsektor yang mencatat pertumbuhan tinggi antara lain industri komputer, barang elektronik, dan optik yang tumbuh 10,35 persen. Sementara itu, industri barang galian bukan logam tumbuh sebesar 9,12 persen.

Amalia menjelaskan pertumbuhan subsektor tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi dan ekspansi usaha di berbagai sektor industri.

Impor Barang Modal Naik Seiring Aktivitas Produksi

Peningkatan investasi industri juga tercermin dari kenaikan impor barang modal pada Triwulan I-2026. BPS mencatat impor barang modal tumbuh sebesar 14,27 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kenaikan impor barang modal menunjukkan perusahaan masih aktif melakukan ekspansi kapasitas produksi dan penguatan operasional bisnis.

Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi aktivitas manufaktur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur Tetap di Zona Ekspansi

BPS mencatat Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur berada pada level 51,37 pada Triwulan I-2026. Angka tersebut menunjukkan mayoritas pelaku usaha masih menilai kondisi bisnis lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.

Amalia menjelaskan BPS menyusun IKBM menggunakan sekitar 8.561 sampel perusahaan manufaktur di berbagai subsektor industri untuk menggambarkan kondisi bisnis secara lebih komprehensif.

Indeks di atas level 50 umumnya mencerminkan fase ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Tidak Semua Subsektor Manufaktur Mengalami Pertumbuhan

Meski secara umum manufaktur masih tumbuh, BPS mengakui pemulihan industri belum merata di seluruh subsektor.

Beberapa industri masih mengalami tekanan pada Triwulan I-2026. Industri alat angkut tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen, sedangkan industri pengolahan tembakau tumbuh negatif 2,8 persen.

Selain itu, komponen waktu pengiriman dalam IKBM masih berada pada fase kontraksi. Kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan distribusi barang selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

“Karena ternyata waktu pengiriman selama Ramadan dan Lebaran itu relatif lebih lama,” ujar Amalia.

Permintaan Domestik Jadi Penopang Utama Industri

Menurut BPS, daya tahan sektor manufaktur nasional masih cukup baik karena didukung konsumsi domestik dan aktivitas investasi yang terus tumbuh.

Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Amalia menilai kondisi manufaktur saat ini perlu dibaca secara lebih rinci agar kebijakan pemerintah dapat diarahkan secara tepat pada subsektor yang masih membutuhkan dukungan.

Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih granular dalam membaca perkembangan industri nasional di tengah perubahan kondisi global yang dinamis.

Ke depan, sektor manufaktur diperkirakan tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah dan pelaku industri dinilai perlu terus memperkuat daya saing, efisiensi produksi, dan ketahanan rantai pasok agar ekspansi industri dapat berlangsung lebih merata di seluruh subsektor.

Baca Juga “Manufaktur Masih Jadi Motor Ekonomi“

The post BPS Sebut Industri Manufaktur RI Masih Ekspansif appeared first on arventra.id.

Industri manufaktur Vietnam memasuki fase baru yang menekankan kualitas pertumbuhan, bukan sekadar ekspansi skala. Pemerintah mendorong restrukturisasi sektor industri utama agar lebih adaptif terhadap standar global, seiring meningkatnya ekspor ke berbagai pasar internasional.

Baca Juga “PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Bidik Bisnis Jasa Laboratorium“

Data dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa sektor manufaktur menyumbang sekitar 24,5% terhadap PDB pada 2025. Pemerintah menargetkan kontribusi tersebut meningkat menjadi sekitar 28% pada 2030, menegaskan peran strategis sektor ini dalam menopang ekonomi nasional.

Memasuki periode 2026–2030, Vietnam terus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Negara ini menjadi tujuan utama investasi asing, sekaligus memainkan peran penting dalam pergeseran produksi global dari beberapa kawasan tradisional ke Asia Tenggara.

Namun, pertumbuhan pesat tersebut masih diiringi sejumlah tantangan. Industri domestik masih bergantung pada bahan baku impor, adopsi teknologi belum merata, dan keterkaitan antara perusahaan lokal dengan perusahaan investasi asing langsung (FDI) masih terbatas. Kondisi ini mendorong perlunya strategi restrukturisasi yang lebih terarah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PERCEPAT MODERNISASI INDUSTRI

Pemerintah Vietnam merespons tantangan tersebut melalui Resolusi No. 82/NQ-CP yang diterbitkan pada 3 April 2026. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mendorong transformasi industri dari model berbasis kuantitas ke kualitas.

Fokus utama kebijakan tersebut mencakup peralihan dari aktivitas pengolahan dan perakitan menuju kegiatan bernilai tambah tinggi seperti riset, desain, dan produksi teknologi maju. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan industri pendukung untuk meningkatkan kemandirian produksi nasional.

Nguyen Van Hoi, Direktur Institut Penelitian Strategis dan Kebijakan Industri dan Perdagangan, menekankan pentingnya penyempurnaan sistem regulasi yang terintegrasi. Ia menyebut bahwa perencanaan industri berbasis rantai nilai akan membantu menghubungkan sektor industri dengan wilayah dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Langkah ini juga bertujuan memaksimalkan manfaat dari berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti Vietnam, sehingga pelaku industri domestik dapat lebih kompetitif di pasar global.

PERAN STRATEGIS INDUSTRI PENDUKUNG DI DAERAH

Di tingkat daerah, Provinsi Dong Nai menjadi contoh implementasi strategi pengembangan industri yang selektif dan berorientasi kualitas. Wilayah ini menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit, dengan fokus pada sektor industri pendukung sebagai pilar utama.

Selama periode 2026–2030, Dong Nai menargetkan kontribusi industri pendukung mencapai 22–25% dari total output industri, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 8–10%. Pada 2030, jumlah perusahaan di sektor ini diproyeksikan mencapai sekitar 1.200 unit.

Industri pendukung di Dong Nai difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, hingga teknologi tinggi. Pemerintah daerah juga memprioritaskan proyek berbasis teknologi bersih, energi terbarukan, dan produksi ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan standar internasional dalam manajemen produksi dan kualitas produk menjadi prioritas. Hal ini bertujuan agar perusahaan lokal dapat terhubung dengan jaringan produksi global dan menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan multinasional.

Nguyen Quoc Hung, Direktur sebuah perusahaan industri pendukung di kawasan tersebut, menyatakan bahwa arus investasi asing yang terus meningkat akan mendorong permintaan terhadap produk lokal. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perusahaan domestik untuk berkembang.

PROSPEK DAN ARAH MASA DEPAN INDUSTRI VIETNAM

Hingga akhir 2025, Dong Nai telah memiliki hampir 1.000 perusahaan industri pendukung yang tersebar di berbagai sektor. Jumlah ini mencerminkan fondasi kuat bagi pengembangan industri berbasis nilai tambah di masa depan.

Secara keseluruhan, restrukturisasi industri utama Vietnam menunjukkan arah yang jelas menuju peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, investasi berkelanjutan, serta penguatan kapasitas industri lokal, Vietnam berpeluang besar memperkuat posisinya dalam peta industri global.

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan integrasi antara kebijakan nasional, implementasi daerah, dan kesiapan pelaku industri dalam mengadopsi teknologi serta standar internasional.

Baca Juga “Kolaborasi Antarlembaga Pemerintah Dorong Pertumbuhan Industri Baja Nasional“

The post Restrukturisasi Industri Utama Dorong Efisiensi Nasional appeared first on arventra.id.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan upaya-upaya untuk memperkuat marketplace lokal guna menghadapi dominasi perusahaan global, terutama di tengah pesatnya digitalisasi perdagangan. Menurut Purbaya, ekosistem marketplace di Indonesia saat ini lebih banyak dikuasai oleh perusahaan asing, yang menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha lokal.

baca juga”Ingenico dan Visa Kolaborasi Percepat Solusi Bisnis Terpadu“

“Saya lagi pikirkan ada nggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Pernyataan ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan marketplace domestik yang lebih kuat.

Penguatan Marketplace Lokal sebagai Langkah Strategis Menghadapi Dominasi Asing

Menurut Purbaya, dominasi marketplace global yang menguasai perdagangan digital Indonesia menimbulkan kekhawatiran. Keberadaan perusahaan asing yang mendominasi pasar e-commerce mengancam potensi pasar lokal yang bisa disalurkan melalui pemain domestik. Dalam hal ini, Purbaya sedang mempelajari berbagai ekosistem marketplace yang ada, termasuk yang sudah berkolaborasi dengan platform media sosial seperti Tokopedia dan TikTok.

“Platform yang sudah berkolaborasi dengan media sosial dapat menjadi potensi untuk memperkuat bisnis lokal. Saya ingin memastikan apakah ada peluang bagi pelaku usaha domestik untuk bersaing dengan pemain besar luar negeri,” jelas Purbaya. Langkah ini diambil untuk memastikan sektor digital Indonesia tidak hanya dipenuhi oleh pemain asing, tetapi juga bisa didominasi oleh produk dan layanan dalam negeri.

Strategi Pemerintah untuk Memperkuat Perekonomian Nasional

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa strategi penguatan marketplace lokal bukan hanya tentang mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dalam menghadapi ketidakpastian global. “Saya fokus untuk memperkuat permintaan domestik agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal yang rentan terhadap gejolak global,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga perekonomian, Purbaya juga mempersiapkan rencana untuk mendukung sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, dan mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global. “Ekonomi Indonesia masih terjaga meski tantangan global tetap ada,” tambahnya.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Geopolitik Global

Di tengah ketegangan geopolitik global, Purbaya mengungkapkan optimisme terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Berdasarkan indikator ekonomi yang positif dan tinjauan lapangan yang dilakukannya selama bulan Ramadan, Purbaya memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dapat tumbuh sekitar 5,6 hingga 5,7 persen.

“Pertumbuhan ekonomi kita terlihat stabil meski ada dinamika global. Saya akan terus menjaga permintaan domestik agar ekonomi tetap tumbuh meskipun ada tekanan eksternal,” ujar Purbaya. Menurutnya, penting untuk memastikan konsumsi domestik tetap kuat agar perekonomian tidak terlalu terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti konflik global yang berpotensi mengganggu perdagangan internasional.

Rencana Pemerintah: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Digital Indonesia

Dengan langkah-langkah yang sedang disiapkan oleh pemerintah, seperti penguatan marketplace lokal dan dukungan terhadap sektor swasta, Purbaya berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi digital. Marketplace yang kuat akan memberikan peluang bagi lebih banyak pelaku usaha lokal untuk bersaing di pasar global, sambil meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

“Dengan penguatan marketplace lokal, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM serta industri digital lainnya. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat daya saing Indonesia di dunia digital,” tegas Purbaya.

Penutup: Membangun Ekonomi Digital yang Kuat untuk Masa Depan

Purbaya Yudhi Sadewa melihat penguatan marketplace lokal sebagai langkah krusial dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan pelaku usaha lokal akan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan berdaya saing. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pemain asing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan perhatian pemerintah terhadap sektor digital dan marketplace lokal, Indonesia dapat menciptakan pasar yang lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

baca juga”Pemerintah optimistis Ramadhan-Lebaran dorong pertumbuhan 5,5 persen“

The post Purbaya Ingin Perkuat Marketplace Lokal, Tekan Dominasi Asing appeared first on arventra.id.