Industri keramik nasional menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah beberapa tahun menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global. Seiring membaiknya permintaan pasar dan meningkatnya kapasitas produksi, pelaku industri optimistis tingkat utilisasi pabrik dapat kembali mendekati level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) memperkirakan tingkat utilisasi industri keramik nasional pada 2026 dapat mencapai kisaran 73 hingga 75 persen. Target tersebut mencerminkan tren pemulihan yang mulai terlihat sejak tahun lalu dan menjadi sinyal positif bagi sektor manufaktur berbasis material bangunan.

baca juga”Pengusaha Sebut Industri Keramik Butuh Pasokan Gas Stabil“

ASAKI Revisi Target Utilisasi di Tengah Pemulihan Industri

Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, menjelaskan bahwa target utilisasi industri keramik sebelumnya dipatok pada level 80 persen. Namun setelah mempertimbangkan kondisi pasar dan perkembangan industri terkini, asosiasi merevisi target tersebut menjadi 73 hingga 75 persen.

Menurut Edy, revisi target dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi dengan realisasi di lapangan. Meski lebih rendah dari target awal, angka tersebut tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian beberapa tahun sebelumnya.

Data industri menunjukkan tingkat utilisasi keramik nasional pernah mencapai sekitar 75 persen pada 2021. Setelah itu, angka tersebut mengalami penurunan dan menyentuh titik terendah pada 2024, yaitu sekitar 66 persen.

Kinerja Produksi Mulai Meningkat pada 2025 dan 2026

Pemulihan mulai terlihat sepanjang 2025 dan berlanjut pada awal 2026. Berdasarkan data industri hingga Mei 2026, tingkat utilisasi pabrik keramik nasional telah mencapai sekitar 72 persen.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa permintaan pasar mulai bergerak positif. Aktivitas sektor konstruksi, properti, dan renovasi bangunan menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan konsumsi produk keramik dalam negeri.

Jika tren tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, target utilisasi 75 persen dinilai masih realistis untuk dicapai oleh industri.

Segmen Keramik Premium Tumbuh Seiring Ekspansi Industri

Selain peningkatan utilisasi, industri keramik nasional juga mencatat perkembangan pada segmen produk menengah hingga premium. Pada 2020, kontribusi segmen tersebut hanya sekitar 23 persen dari total kapasitas produksi.

Namun pada 2026, porsinya meningkat menjadi sekitar 33 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa produsen dalam negeri semakin fokus menghadirkan produk bernilai tambah tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Perubahan komposisi produk tersebut juga mencerminkan peningkatan kualitas manufaktur nasional. Industri tidak hanya mengejar volume produksi, tetapi juga memperkuat daya saing melalui inovasi desain dan teknologi.

Kapasitas Produksi Terus Bertambah untuk Penuhi Kebutuhan Domestik

Ekspansi kapasitas menjadi salah satu strategi utama yang dilakukan industri keramik dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang periode 2020 hingga 2024, kapasitas produksi nasional bertambah sekitar 73 juta meter persegi.

Sementara itu, pada periode 2025 hingga 2029, industri merencanakan tambahan kapasitas sekitar 90 juta meter persegi. Dengan demikian, total ekspansi yang dilakukan dan direncanakan mencapai hampir 165 juta meter persegi.

Menurut ASAKI, tambahan kapasitas tersebut memungkinkan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan pasar domestik tanpa harus bergantung pada produk impor. Kondisi ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen keramik terbesar di dunia.

Kemenperin Dorong Modernisasi dan Transformasi Industri Keramik

Kementerian Perindustrian mencatat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional saat ini mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun. Sektor ini juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dengan jumlah sekitar 150 ribu pekerja.

Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis. Langkah tersebut meliputi penerapan standar industri hijau, transformasi menuju industri 4.0, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta modernisasi fasilitas produksi.

Selain itu, pelaku industri juga didorong mengembangkan inovasi desain yang mengikuti tren global tanpa meninggalkan identitas budaya Indonesia. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi produk keramik nasional di pasar domestik maupun ekspor.

Peluang Industri Keramik Tetap Terbuka di Tengah Tantangan Global

Meskipun masih menghadapi tantangan berupa biaya energi, persaingan impor, dan dinamika ekonomi global, prospek industri keramik nasional dinilai tetap menjanjikan. Pertumbuhan sektor properti, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan renovasi bangunan menjadi faktor pendukung utama.

Dengan tingkat utilisasi yang terus membaik, ekspansi kapasitas produksi yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah, industri keramik memiliki peluang besar untuk memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Jika tren pemulihan dapat dipertahankan, target utilisasi hingga 75 persen pada 2026 bukan hanya menjadi indikator kebangkitan industri keramik, tetapi juga mencerminkan meningkatnya daya saing manufaktur Indonesia di tengah persaingan global.

baca juga”Tokenisasi Saham Bikin Industri Kripto dan Pasar Modal Makin Dekat“

The post Industri Keramik Mulai Pulih, Kejar Utilitas 75 Persen appeared first on arventra.id.

Pemanfaatan energi surya tidak lagi terbatas pada penyediaan listrik rumah tangga. Di Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali, energi terbarukan menjadi penggerak utama berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sampah, dan penguatan ekonomi lokal.

Melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) Keliki, Pertamina mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Program ini menunjukkan bagaimana teknologi energi bersih dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

baca juga”Cara Menjadi Agen Gas LPG Resmi, Syarat, dan Prosedur Mudah“

Energi Surya Menjadi Tulang Punggung Pengelolaan Sampah Terpadu

Salah satu fokus utama DEB Keliki adalah pengelolaan sampah berbasis energi bersih. Desa ini mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang memanfaatkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Ketua BUMDes Yowana Bakti Keliki sekaligus Local Hero program, I Wayan Sumada, menjelaskan bahwa Desa Keliki menghasilkan sekitar tujuh ton sampah setiap hari. Kehadiran TPS3R membantu masyarakat mengolah sampah menjadi produk yang lebih bernilai dan ramah lingkungan.

Energi untuk mendukung operasional fasilitas tersebut berasal dari PLTS berkapasitas 10,5 kilowatt peak (kWp). Sistem ini menghasilkan sekitar 14.256 kilowatt hour (kWh) energi listrik per tahun.

Selain mendukung operasional pengolahan sampah, pemanfaatan energi surya juga memberikan efisiensi biaya. Program ini mampu menghemat biaya listrik hingga sekitar Rp21 juta per tahun dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13,7 ton setara karbon dioksida per tahun.

Menurut Sumada, program tersebut turut mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran warga untuk memilah sampah organik, anorganik, dan residu terus meningkat seiring dengan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

PLTS Dukung Irigasi Sawah dan Produktivitas Pertanian Organik

Selain sektor lingkungan, energi surya juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian. DEB Keliki mengoperasikan sistem PLTS berkapasitas 17,5 kWp yang digunakan untuk menggerakkan pompa air tanah bertenaga surya.

Sistem tersebut membantu pengairan lahan pertanian selama musim kemarau di tujuh kawasan subak, yaitu Tain Kambing, Sebali, Uma Desa Keliki, Jungut, Umelikode, Bangkiangsidem, dan Lauh Batu.

PLTS untuk kebutuhan irigasi menghasilkan sekitar 84.000 kWh energi per tahun. Penggunaan energi bersih ini mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 23,1 ton setara karbon dioksida setiap tahun. Selain itu, petani memperoleh penghematan biaya listrik sekitar Rp35 juta per tahun.

Ketersediaan air yang lebih terjamin berdampak langsung pada peningkatan produktivitas pertanian. Program pendampingan yang dijalankan Pertamina juga mendorong penerapan budidaya padi organik yang lebih berkelanjutan.

Hasilnya, produktivitas panen meningkat signifikan. Jika sebelumnya petani hanya menghasilkan sekitar lima hingga 5,5 ton padi per hektare, kini produksi dapat mencapai sekitar 8,7 ton per hektare.

Pertamina Dorong Kemandirian Masyarakat Melalui Energi Terbarukan

Keberhasilan Desa Keliki menjadi contoh penerapan energi terbarukan yang mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal melalui berbagai aktivitas produktif.

Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian yang telah diraih masyarakat Desa Keliki. Menurutnya, keberhasilan program menunjukkan bahwa kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dapat menghasilkan dampak yang luas dan berkelanjutan.

Ia menilai program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar apabila dirancang sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan dikelola secara berkelanjutan.

Desa Keliki Berkembang Menjadi Pusat Edukasi dan Ekonomi Hijau

Saat ini DEB Keliki telah berkembang menjadi ekosistem pemberdayaan masyarakat yang menggabungkan sektor lingkungan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Program tersebut memberikan manfaat kepada sekitar 1.200 kepala keluarga dan melibatkan sembilan tenaga kerja lokal.

Selain itu, terdapat kolaborasi dengan 15 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang didominasi generasi muda desa. Produk yang dihasilkan tidak hanya berupa kompos organik, tetapi juga pupuk berkualitas tinggi dan ecoenzyme yang berasal dari fermentasi limbah organik rumah tangga.

Keberhasilan tersebut turut meningkatkan daya tarik Desa Keliki sebagai destinasi pembelajaran berbasis lingkungan. Berbagai perguruan tinggi, komunitas, dan wisatawan mancanegara datang untuk mempelajari pengelolaan sampah, pertanian organik, dan pemanfaatan energi terbarukan.

Data pengelola menunjukkan lebih dari 6.000 pengunjung telah datang ke Desa Keliki. Kehadiran wisata edukasi tersebut turut menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai usaha lokal, termasuk kafe dan pusat kuliner yang dikelola warga.

Model Desa Energi Bersih yang Berpotensi Direplikasi

Pengalaman Desa Keliki menunjukkan bahwa energi surya dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan desa, mulai dari pengelolaan sampah hingga ketahanan pangan. Integrasi energi bersih dengan kegiatan ekonomi masyarakat terbukti mampu menciptakan manfaat yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan listrik.

Ke depan, model Desa Energi Berdikari seperti yang diterapkan di Keliki berpotensi direplikasi di berbagai daerah Indonesia. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan partisipasi masyarakat, energi terbarukan dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

baca juga”Harga Sawit Anjlok, Petani Swadaya Hadapi Tekanan“

The post Desa Keliki Manfaatkan Energi Surya untuk Ketahanan Pangan appeared first on arventra.id.

Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan petani, terutama petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan perusahaan perkebunan atau pabrik kelapa sawit (PKS).

Anjloknya harga TBS terjadi di sejumlah daerah dan menyebabkan pendapatan petani tertekan. Pemerintah menilai situasi tersebut tidak hanya dipengaruhi dinamika pasar, tetapi juga adanya dugaan praktik pembelian TBS di bawah harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

baca juga”Respons Protes Petani, Anak Usaha Bulog Jamin Tebu Lokal Terserap“

Kementan Soroti Dugaan Pelanggaran Harga oleh Pabrik Kelapa Sawit

Kementerian Pertanian (Kementan) mengidentifikasi 139 PKS swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang berlaku. Temuan tersebut mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan tata niaga sawit di berbagai daerah.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit, khususnya sektor hilir, tetap menjalankan transaksi sesuai mekanisme pasar yang sehat. Ia menegaskan harga transaksi sebaiknya mengacu pada referensi yang terbentuk secara wajar dan transparan.

Menurut Sudaryono, pelaku usaha di sektor refinery dan eksportir perlu menjaga stabilitas pasar dengan tetap melakukan transaksi perdagangan sebagaimana mestinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah gejolak harga yang dapat merugikan petani.

Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam regulasi perkebunan. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Petani Swadaya Menjadi Kelompok yang Paling Rentan

Dampak penurunan harga TBS paling besar dirasakan oleh petani swadaya. Berbeda dengan petani plasma yang memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan, petani swadaya umumnya bergantung pada pasar terbuka untuk menjual hasil panennya.

Ketika harga di tingkat pabrik turun atau terjadi pembatasan pembelian, posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan keluarga petani yang sebagian besar mengandalkan komoditas sawit sebagai sumber penghasilan utama.

Industri sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, stabilitas harga TBS menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di daerah sentra perkebunan.

PTPN IV PalmCo Pastikan Serapan TBS Tetap Berjalan

Di tengah polemik harga, PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo memastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat tetap berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyatakan komitmennya untuk menjaga rantai pasok dan mendukung keberlangsungan ekonomi petani.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Angka tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Jatmiko, peningkatan volume serapan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. Selain meningkatkan pembelian, perusahaan juga tetap menerapkan standar mutu yang ketat untuk menjaga kualitas produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Data perusahaan menunjukkan rendemen CPO hingga April 2026 berada pada level 18,69 persen. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa kualitas bahan baku yang diterima tetap terjaga meski pasar sedang menghadapi tekanan.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menjelaskan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional. Tujuannya adalah memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi yang berlaku.

Menurut Arya, kehadiran perusahaan negara di sektor sawit tidak hanya berfokus pada aspek bisnis. BUMN juga memiliki fungsi menjaga stabilitas tata niaga dan menjadi referensi harga yang wajar ketika pasar mengalami gejolak.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan terhadap petani. Dengan adanya acuan harga yang jelas, potensi praktik pembelian di bawah harga resmi dapat diminimalkan.

Mekanisme Penetapan Harga TBS Dirancang Melindungi Petani

Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui tim perumus harga di tingkat provinsi. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani.

Skema tersebut bertujuan menciptakan harga yang mencerminkan kondisi pasar, termasuk perkembangan harga CPO dan produk turunannya. Melalui mekanisme itu, petani diharapkan memperoleh harga yang lebih adil dan terhindar dari praktik perdagangan yang merugikan.

Keberadaan sistem penetapan harga juga menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi dalam rantai pasok industri sawit nasional.

Stabilitas Harga Menjadi Kunci Keberlanjutan Industri Sawit

Gejolak harga TBS menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani dalam menjaga stabilitas sektor sawit. Penegakan aturan tata niaga, kepastian serapan hasil panen, serta transparansi harga menjadi faktor utama untuk melindungi petani dari tekanan pasar.

Ke depan, pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri sawit yang lebih sehat. Dengan demikian, petani swadaya dapat memperoleh harga yang lebih adil dan keberlanjutan sektor sawit nasional tetap terjaga.

baca juga”Sektor Manufaktur Masih Rawan Diterpa Gelombang PHK“

The post Harga Sawit Anjlok, Petani Swadaya Hadapi Tekanan appeared first on arventra.id.

Tekanan ekonomi global diperkirakan masih membayangi pasar tenaga kerja Indonesia sepanjang kuartal II 2026. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mencapai 15,3 ribu hingga 20,3 ribu pekerja akibat meningkatnya biaya produksi yang dihadapi pelaku usaha.

Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga impor bahan baku, serta gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang memperbesar risiko PHK. Sektor manufaktur diprediksi menjadi industri yang paling terdampak oleh tekanan tersebut.

Sektor Manufaktur Diperkirakan Menanggung Beban PHK Terbesar

Proyeksi tersebut tertuang dalam publikasi CORE Indonesia berjudul “Badai PHK (Belum) Berlalu” yang disusun oleh Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah.

Dalam laporannya, CORE memperkirakan sektor manufaktur berpotensi mengalami PHK antara 8,7 ribu hingga 12,1 ribu pekerja. Angka tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Sementara itu, sektor jasa diproyeksikan mengalami pengurangan tenaga kerja sekitar 3,3 ribu hingga 4,5 ribu pekerja. Di sektor pertanian, jumlah pekerja yang berpotensi terdampak PHK diperkirakan berada pada kisaran 3,3 ribu hingga 3,6 ribu orang.

Menurut CORE, tekanan terhadap industri manufaktur terjadi karena banyak perusahaan masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi otomatis meningkat dan mengurangi ruang bagi perusahaan untuk mempertahankan tingkat produksi maupun tenaga kerja.

Baca Juga “Penguatan Industri Bahan Baku Kunci Jaga Ketahanan Industri di Tengah Pelemahan Rupiah“

Pelemahan Rupiah dan Gangguan Selat Hormuz Jadi Faktor Utama

CORE menyusun proyeksi tersebut menggunakan Tabel Input-Output 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah skenario ekonomi yang berpotensi terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Salah satu asumsi utama adalah berlanjutnya hambatan distribusi di Selat Hormuz selama dua hingga tiga bulan. Jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu rute perdagangan energi dan bahan baku penting dunia.

Selain itu, CORE juga memasukkan asumsi pelemahan nilai tukar rupiah hingga melampaui level Rp17.400 per dolar AS. Kondisi tersebut dinilai dapat memperbesar biaya impor bahan baku yang dibutuhkan industri nasional.

Dalam skenario moderat, perusahaan manufaktur yang mengalami kenaikan harga input lebih dari 1,5 persen diperkirakan memangkas output produksi sebesar 0,1 persen. Namun dalam skenario yang lebih buruk, penurunan output dapat mencapai 0,15 persen.

Penurunan produksi tersebut berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk melalui pengurangan jumlah tenaga kerja.

Pasar Tenaga Kerja Dinilai Semakin Rentan

CORE menilai tambahan PHK tidak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Kondisi tersebut juga berpotensi memperbesar jumlah pekerja yang beralih ke sektor informal.

Data per Februari 2026 menunjukkan jumlah tenaga kerja informal telah mencapai 87,74 juta orang atau sekitar 59,42 persen dari total tenaga kerja aktif di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan nasional.

Lembaga tersebut juga mencatat pertumbuhan tenaga kerja formal selama periode 2021 hingga 2025 hanya mencapai 0,8 persen. Sebaliknya, sektor informal tumbuh lebih cepat dengan rata-rata kenaikan 3,2 persen.

Ketimpangan tersebut mencerminkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal di tengah pertumbuhan angkatan kerja yang terus berlangsung setiap tahun.

Penyerapan Tenaga Kerja Baru Melambat Tajam

Laporan CORE juga menyoroti penurunan signifikan dalam kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja baru. Pada Februari 2026, jumlah angkatan kerja baru yang berhasil memperoleh pekerjaan hanya sekitar 38 ribu orang.

Jumlah tersebut turun sekitar 86 persen dibandingkan rata-rata periode 2022 hingga 2025 maupun periode 2010 hingga 2019. Penurunan tajam ini menunjukkan bahwa tantangan pasar tenaga kerja tidak hanya berasal dari tekanan global, tetapi juga dari persoalan struktural yang telah berlangsung cukup lama.

CORE menilai faktor eksternal memang menjadi pemicu utama meningkatnya risiko PHK saat ini. Namun, lemahnya pertumbuhan lapangan kerja formal dalam lebih dari satu dekade terakhir turut memperbesar dampak yang dirasakan pekerja ketika ekonomi menghadapi guncangan.

Risiko PHK Jadi Pengingat Pentingnya Ketahanan Industri

Proyeksi tambahan PHK hingga 20 ribu pekerja menjadi sinyal bahwa dunia usaha masih menghadapi tantangan berat sepanjang 2026. Pelemahan rupiah, ketidakpastian geopolitik, dan kenaikan biaya impor dapat memberikan tekanan berlapis terhadap sektor industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri.

Ke depan, penguatan industri domestik, diversifikasi sumber bahan baku, serta peningkatan investasi pada sektor produktif dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tanpa perbaikan struktural yang berkelanjutan, pasar tenaga kerja Indonesia akan tetap rentan menghadapi gejolak ekonomi global yang terjadi sewaktu-waktu.

Baca Juga “Produsen Boneka di Ngawi Dapat Fasilitas Kawasan Berikat, Ekspor Makin Memelesat“

The post Rupiah Melemah, 20 Ribu Buruh Terancam PHK di Industri appeared first on arventra.id.

Industri manufaktur Indonesia terus menjadi salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian nasional. Dengan kontribusi sekitar 20 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB, sektor ini memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri manufaktur juga menjadi salah satu penyumbang utama nilai ekspor Indonesia. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa produk manufaktur nasional masih memiliki daya saing di pasar global meski menghadapi tekanan ekonomi internasional dan persaingan perdagangan yang semakin ketat.

Baca Juga “Kemenperin tegaskan manufaktur tetap jadi penggerak ekonomi RI“

Industri Manufaktur Berpotensi Tingkatkan Ekspor Nasional

Sektor manufaktur dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia hingga ratusan triliun rupiah. Produk manufaktur seperti elektronik, otomotif, tekstil, makanan olahan, hingga produk kimia menjadi komoditas utama yang berkontribusi terhadap perdagangan luar negeri.

Pengamat ekonomi menilai peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk menjadi faktor penting agar industri nasional mampu bersaing di pasar internasional.

Selain memperkuat pasar ekspor tradisional, industri manufaktur Indonesia juga dinilai perlu memperluas penetrasi ke pasar nontradisional yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Industri Manufaktur Masih Hadapi Tantangan Global

Meski memiliki peluang besar, industri manufaktur Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persaingan global yang semakin kompetitif membuat perusahaan harus terus meningkatkan efisiensi dan inovasi produk.

Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku masih menjadi persoalan utama bagi sebagian industri dalam negeri. Kondisi tersebut membuat biaya produksi rentan terdampak fluktuasi nilai tukar dan perubahan harga komoditas global.

Tantangan lain datang dari aspek infrastruktur dan logistik yang dinilai belum sepenuhnya merata di berbagai wilayah Indonesia. Biaya distribusi yang tinggi masih menjadi hambatan bagi pelaku industri untuk meningkatkan daya saing produk ekspor.

Pemerintah Dinilai Perlu Perkuat Dukungan Industri

Pemerintah memiliki peran penting dalam memperkuat industri manufaktur nasional agar mampu meningkatkan kontribusi ekspor. Dukungan kebijakan dinilai diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dianggap penting antara lain pemberian insentif industri, penguatan rantai pasok domestik, serta peningkatan kualitas infrastruktur industri dan logistik.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan promosi produk Indonesia di luar negeri.

Penguatan sumber daya manusia industri juga menjadi faktor penting agar perusahaan manufaktur Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global.

Peningkatan Kualitas Produk Jadi Kunci Daya Saing Ekspor

Pelaku industri menilai peningkatan kualitas produk menjadi strategi utama untuk memenangkan persaingan ekspor. Produk manufaktur Indonesia perlu memenuhi standar internasional agar dapat diterima di berbagai negara tujuan.

Transformasi teknologi dan digitalisasi industri juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi produksi serta mempercepat inovasi produk.

Selain kualitas, kemampuan membangun branding produk Indonesia di pasar global juga menjadi faktor penting dalam memperluas pangsa ekspor nasional.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri Dibutuhkan

Penguatan industri manufaktur tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah atau pelaku usaha secara terpisah. Kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan sektor keuangan diperlukan untuk memperkuat ekosistem manufaktur nasional.

Dengan strategi yang tepat, industri manufaktur Indonesia dinilai mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan nilai ekspor nasional secara berkelanjutan.

Di tengah dinamika ekonomi global, sektor manufaktur tetap menjadi salah satu harapan terbesar Indonesia dalam memperkuat daya saing ekonomi dan memperluas pasar produk nasional di tingkat internasional.

Baca Juga “Kemenperin Bantah Deindustrialisasi, Kontribusi Manufaktur ke PDB Naik Jadi 19,20 Persen“

The post Industri Manufaktur RI Catat Ekspor Rp 150 Triliun appeared first on arventra.id.

Badan Pusat Statistik menyatakan sektor manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi pada Triwulan I-2026 meski menghadapi tantangan ekonomi dan dinamika geopolitik global. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas industri nasional masih tumbuh dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.

Baca Juga “Manufaktur RI Tetap Ekspansif Meski Global Terguncang“

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur atau IKBM pada periode tersebut tetap berada di atas level 50, yang menandakan mayoritas pelaku industri masih optimistis terhadap kondisi usaha.

“Di triwulan I itu Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur kita di dalam zona ekspansi,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

Industri Pengolahan Tumbuh 5,04 Persen pada Awal 2026

BPS mencatat industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun.

Menurut Amalia, peningkatan aktivitas produksi di sejumlah subsektor manufaktur mendorong pertumbuhan industri pengolahan. Faktor investasi dan permintaan domestik juga dinilai menjadi pendorong utama ekspansi sektor manufaktur.

Beberapa subsektor yang mencatat pertumbuhan tinggi antara lain industri komputer, barang elektronik, dan optik yang tumbuh 10,35 persen. Sementara itu, industri barang galian bukan logam tumbuh sebesar 9,12 persen.

Amalia menjelaskan pertumbuhan subsektor tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan barang modal untuk mendukung aktivitas produksi dan ekspansi usaha di berbagai sektor industri.

Impor Barang Modal Naik Seiring Aktivitas Produksi

Peningkatan investasi industri juga tercermin dari kenaikan impor barang modal pada Triwulan I-2026. BPS mencatat impor barang modal tumbuh sebesar 14,27 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kenaikan impor barang modal menunjukkan perusahaan masih aktif melakukan ekspansi kapasitas produksi dan penguatan operasional bisnis.

Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi aktivitas manufaktur nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur Tetap di Zona Ekspansi

BPS mencatat Indeks Keyakinan Bisnis Manufaktur berada pada level 51,37 pada Triwulan I-2026. Angka tersebut menunjukkan mayoritas pelaku usaha masih menilai kondisi bisnis lebih baik dibanding triwulan sebelumnya.

Amalia menjelaskan BPS menyusun IKBM menggunakan sekitar 8.561 sampel perusahaan manufaktur di berbagai subsektor industri untuk menggambarkan kondisi bisnis secara lebih komprehensif.

Indeks di atas level 50 umumnya mencerminkan fase ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Tidak Semua Subsektor Manufaktur Mengalami Pertumbuhan

Meski secara umum manufaktur masih tumbuh, BPS mengakui pemulihan industri belum merata di seluruh subsektor.

Beberapa industri masih mengalami tekanan pada Triwulan I-2026. Industri alat angkut tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,4 persen, sedangkan industri pengolahan tembakau tumbuh negatif 2,8 persen.

Selain itu, komponen waktu pengiriman dalam IKBM masih berada pada fase kontraksi. Kondisi tersebut dipengaruhi keterlambatan distribusi barang selama periode Ramadan dan Idul Fitri.

“Karena ternyata waktu pengiriman selama Ramadan dan Lebaran itu relatif lebih lama,” ujar Amalia.

Permintaan Domestik Jadi Penopang Utama Industri

Menurut BPS, daya tahan sektor manufaktur nasional masih cukup baik karena didukung konsumsi domestik dan aktivitas investasi yang terus tumbuh.

Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Amalia menilai kondisi manufaktur saat ini perlu dibaca secara lebih rinci agar kebijakan pemerintah dapat diarahkan secara tepat pada subsektor yang masih membutuhkan dukungan.

Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih granular dalam membaca perkembangan industri nasional di tengah perubahan kondisi global yang dinamis.

Ke depan, sektor manufaktur diperkirakan tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pemerintah dan pelaku industri dinilai perlu terus memperkuat daya saing, efisiensi produksi, dan ketahanan rantai pasok agar ekspansi industri dapat berlangsung lebih merata di seluruh subsektor.

Baca Juga “Manufaktur Masih Jadi Motor Ekonomi“

The post BPS Sebut Industri Manufaktur RI Masih Ekspansif appeared first on arventra.id.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi perhatian pelaku industri nasional. Kondisi tersebut dinilai tidak selalu membawa keuntungan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pelemahan rupiah justru berpotensi meningkatkan biaya produksi industri. Dampaknya dapat meluas hingga memicu kenaikan harga barang di pasar domestik dan memperbesar tekanan inflasi nasional.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menilai pandangan yang menyebut rupiah lemah otomatis menguntungkan ekonomi nasional perlu dilihat secara lebih objektif. Menurut dia, struktur industri Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan barang penolong.

Baca Juga “Mendukung perusahaan manufaktur dan bisnis.”

Ketergantungan Impor Jadi Tantangan Besar Industri Manufaktur

Dalam paparannya di Makassar, Jumat (22/5/2026), Josua menjelaskan pelemahan rupiah memang dapat menguntungkan eksportir berbasis komoditas. Perusahaan yang menerima pendapatan dalam dolar AS akan memperoleh nilai tukar lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah.

Namun kondisi tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi sektor manufaktur. Banyak industri di Indonesia masih mengimpor bahan baku utama untuk mendukung proses produksi dalam negeri.

Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya pembelian bahan baku impor ikut meningkat. Perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mempertahankan kapasitas produksi yang sama.

“Kalau kita bicara industri manufaktur yang mesti mengimpor dulu bahan baku, ini pasti akan memberatkan,” ujar Josua.

Ia menjelaskan sebagian besar impor Indonesia bukan hanya digunakan untuk barang ekspor, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi domestik. Karena itu, kenaikan harga impor akan langsung memengaruhi biaya produksi industri nasional.

Kondisi ini memicu apa yang disebut sebagai import inflation atau inflasi impor. Ketika harga bahan baku naik akibat pelemahan rupiah, perusahaan cenderung menaikkan harga jual produk agar margin usaha tetap terjaga.

Kenaikan Biaya Produksi Bisa Tekan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan biaya produksi dinilai dapat menciptakan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Harga barang yang lebih mahal berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok konsumen menengah dan bawah.

Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga dapat melambat. Padahal konsumsi domestik masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, pelaku industri juga menghadapi tantangan tambahan berupa kenaikan biaya logistik dan energi. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat tekanan terhadap sektor manufaktur semakin besar ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan tajam.

Menurut Josua, anggapan bahwa rupiah lemah otomatis memberikan keuntungan bagi Indonesia menjadi kurang relevan jika melihat struktur ekonomi saat ini.

“Pernyataan bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya kelemahan rupiah itu menyesatkan kalau kita melihat struktur ekonomi kita,” katanya.

Stabilitas Nilai Tukar Lebih Penting bagi Dunia Usaha

Josua menilai dunia usaha sebenarnya lebih membutuhkan stabilitas nilai tukar dibanding rupiah yang terlalu kuat atau terlalu lemah. Kepastian kurs sangat penting agar perusahaan dapat menyusun strategi bisnis dan menghitung biaya operasional secara akurat.

Banyak perusahaan manufaktur merencanakan impor bahan baku untuk kebutuhan produksi beberapa bulan ke depan. Fluktuasi kurs yang terlalu tinggi membuat perusahaan sulit menentukan anggaran dan harga jual produk.

“Bagi para pebisnis, yang diharapkan adalah stabilitas. Mereka perlu mengatur impor tiga bulan lagi atau enam bulan lagi, sehingga ada kepastian dalam perencanaan biaya,” jelasnya.

Ketidakpastian nilai tukar juga dapat memengaruhi keputusan investasi. Investor cenderung menahan ekspansi usaha ketika kondisi pasar valuta asing terlalu bergejolak.

Dalam jangka panjang, situasi tersebut bisa memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan kapasitas produksi industri nasional.

Peran Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Rupiah

Josua juga menekankan pentingnya peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut dia, tugas utama bank sentral bukan mempertahankan rupiah pada angka tertentu, tetapi menjaga volatilitas agar tetap terkendali.

Stabilitas kurs diperlukan untuk menjaga kepercayaan pasar dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Nilai tukar yang terlalu fluktuatif dapat meningkatkan risiko bisnis dan mengganggu aktivitas perdagangan maupun investasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor global. Kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, hingga perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Arus modal asing yang keluar dari pasar negara berkembang juga dapat memperburuk tekanan terhadap rupiah. Ketika investor global memilih aset yang dianggap lebih aman, permintaan dolar meningkat dan membuat mata uang domestik melemah.

Industri Nasional Perlu Kurangi Ketergantungan Impor

Pengamat ekonomi menilai pelemahan rupiah menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat struktur industri dalam negeri. Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor membuat sektor manufaktur rentan terhadap gejolak eksternal.

Peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan pengembangan industri hulu dinilai dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi. Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat ketahanan industri nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, diversifikasi sumber bahan baku dan peningkatan efisiensi produksi dapat menjadi strategi untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar. Pelaku usaha juga perlu memperkuat manajemen risiko terhadap perubahan kurs mata uang asing.

Pemerintah dan pelaku industri diharapkan dapat bekerja sama mempercepat hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur domestik. Dengan struktur industri yang lebih kuat, dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi nasional dapat ditekan.

Pelemahan Rupiah Jadi Alarm bagi Ketahanan Ekonomi Nasional

Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga memengaruhi aktivitas industri dan konsumsi masyarakat. Ketika biaya impor meningkat, tekanan terhadap harga barang dan inflasi menjadi semakin besar.

Karena itu, stabilitas nilai tukar tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan produksi, investasi, dan ekspansi bisnis secara lebih terukur.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, penguatan industri dalam negeri menjadi langkah penting agar ekonomi Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Dengan ketahanan industri yang lebih baik, tekanan akibat pelemahan rupiah dapat diminimalkan di masa mendatang.

Baca Juga “GlobalFoundries meluncurkan bisnis manufaktur kuantum“

The post Pelemahan Rupiah Tekan Industri Manufaktur Nasional appeared first on arventra.id.

Pemerintah Vietnam tengah menyusun Undang-Undang tentang Industri Utama untuk memperkuat industrialisasi nasional dan mempercepat modernisasi ekonomi hingga 2030. Regulasi ini juga menjadi bagian dari visi pembangunan jangka panjang menuju 2045 sesuai arah kebijakan Partai Komunis Vietnam.

Rancangan undang-undang tersebut dirancang sebagai dasar hukum baru untuk memperkuat sektor industri utama yang dianggap menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pemerintah ingin memastikan seluruh sumber daya strategis dapat diarahkan secara terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan industri domestik.

Dukungan Pemerintah untuk Industri Strategis

Departemen Perindustrian di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam menyatakan bahwa rancangan undang-undang ini akan melegalkan berbagai bentuk insentif dan dukungan bagi industri utama. Dukungan tersebut mencakup pengembangan pasar, pembiayaan, hingga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Baca Juga “Video: BPS Rilis Indeks Manufaktur Baru, Diklaim Lebih Akurat dari BI“

Pemerintah akan memberikan prioritas pada produksi dan pasokan produk industri utama melalui mekanisme pemesanan dan penawaran khusus. Regulasi juga membuka dukungan bagi proyek pengolahan sumber daya penting, termasuk mineral strategis dan bahan bakar hijau sebagai sumber energi baru.

Selain itu, pemerintah berencana memperkuat promosi ekspor produk industri utama agar mampu bersaing di pasar global. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik dan memperluas pasar ekspor Vietnam.

Kredit Preferensial untuk Industri dan Inovasi

Rancangan undang-undang juga mengatur dukungan pembiayaan melalui berbagai lembaga keuangan nasional. Organisasi, pelaku usaha, dan individu di sektor industri utama akan memperoleh akses kredit preferensial dan bantuan investasi.

Dukungan dana akan disalurkan melalui Dana Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional, Dana Inovasi Teknologi Nasional, dana modal ventura nasional, hingga dana dukungan investasi daerah. Pemerintah berharap skema ini mampu mempercepat adopsi teknologi dan modernisasi industri.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Resolusi No. 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta yang diterbitkan pada Mei 2025. Resolusi itu menekankan pentingnya pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, industri pendukung, serta perusahaan rintisan berbasis inovasi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan kredit hijau dan pembiayaan untuk proyek berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG. Dukungan suku bunga bagi proyek hijau menjadi salah satu instrumen utama dalam transformasi industri nasional.

Regulasi Baru untuk Tingkatkan Lokalisasi Industri

Undang-undang ini juga menargetkan peningkatan tingkat lokalisasi industri nasional melalui penguatan rantai pasok domestik. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan teknologi asing.

Salah satu poin penting dalam rancangan undang-undang adalah kewajiban bagi proyek investasi asing langsung atau FDI berskala besar untuk mendukung rantai pasok lokal. Investor asing diwajibkan memiliki rencana transfer teknologi dan pengembangan perusahaan domestik sejak tahap persetujuan proyek.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan lama terkait rendahnya transfer teknologi dari perusahaan asing ke industri lokal. Pemerintah juga ingin memastikan perusahaan Vietnam mendapat kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam rantai produksi global.

Selain transfer teknologi, perusahaan asing akan didorong meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan serta pelatihan tenaga kerja lokal. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional.

Klaster Industri Utama Jadi Pusat Ekosistem Produksi

Rancangan undang-undang juga memperkenalkan konsep klaster industri utama sebagai pusat ekosistem industri terpadu. Model ini menggabungkan kegiatan penelitian, produksi, pelatihan, hingga logistik dalam satu kawasan strategis.

Pemerintah menilai pendekatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi industri dan mempercepat inovasi teknologi. Perusahaan besar akan berperan sebagai inti penggerak yang menghubungkan rantai pasok dan investasi.

Meniru Keberhasilan Klaster Industri Global

Model klaster industri ini terinspirasi dari kawasan industri sukses dunia seperti Silicon Valley di Amerika Serikat dan Detroit pada era kejayaan industri otomotif. Kawasan tersebut berkembang karena adanya keterhubungan erat antara produksi, riset, dan layanan pendukung.

Vietnam ingin menciptakan efek serupa dengan membangun kompleks industri yang mampu menghasilkan produktivitas dan inovasi lebih tinggi dibanding kawasan industri tradisional. Pemerintah percaya pendekatan terintegrasi dapat memperkuat posisi Vietnam dalam rantai pasok global.

Klaster industri utama juga akan menerima berbagai insentif khusus, termasuk kemudahan lahan, pembangunan infrastruktur, dan keringanan pajak maksimal. Kebijakan ini diharapkan menarik investasi besar dari dalam maupun luar negeri.

Vietnam Targetkan Posisi Strategis di Rantai Pasok Global

Selama periode 2021–2025, Vietnam berhasil menarik investasi asing bernilai miliaran dolar dari perusahaan teknologi dan manufaktur global, termasuk ekspansi LG dan Samsung. Pemerintah kini ingin memperluas pencapaian tersebut melalui pengembangan kompleks industri utama.

Keberadaan perusahaan multinasional di dalam klaster industri diyakini akan membawa jaringan pemasok, teknologi modern, dan akses pasar internasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional.

Produk yang dihasilkan dalam kompleks industri utama diproyeksikan tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperbesar kontribusi ekspor Vietnam. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperbaiki neraca perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Undang-Undang Industri Utama, Vietnam berupaya membangun fondasi industri modern yang lebih mandiri, inovatif, dan kompetitif. Regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi negara dalam ekonomi global hingga 2045.

Baca Juga “BPS Rilis Indeks Manufaktur Baru, Klaim Lebih Akurat dari PMI BI“

The post UU Industri Utama Dorong Produksi Dalam Negeri appeared first on arventra.id.

Industri manufaktur Vietnam memasuki fase baru yang menekankan kualitas pertumbuhan, bukan sekadar ekspansi skala. Pemerintah mendorong restrukturisasi sektor industri utama agar lebih adaptif terhadap standar global, seiring meningkatnya ekspor ke berbagai pasar internasional.

Baca Juga “PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Bidik Bisnis Jasa Laboratorium“

Data dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan bahwa sektor manufaktur menyumbang sekitar 24,5% terhadap PDB pada 2025. Pemerintah menargetkan kontribusi tersebut meningkat menjadi sekitar 28% pada 2030, menegaskan peran strategis sektor ini dalam menopang ekonomi nasional.

Memasuki periode 2026–2030, Vietnam terus memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Negara ini menjadi tujuan utama investasi asing, sekaligus memainkan peran penting dalam pergeseran produksi global dari beberapa kawasan tradisional ke Asia Tenggara.

Namun, pertumbuhan pesat tersebut masih diiringi sejumlah tantangan. Industri domestik masih bergantung pada bahan baku impor, adopsi teknologi belum merata, dan keterkaitan antara perusahaan lokal dengan perusahaan investasi asing langsung (FDI) masih terbatas. Kondisi ini mendorong perlunya strategi restrukturisasi yang lebih terarah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PERCEPAT MODERNISASI INDUSTRI

Pemerintah Vietnam merespons tantangan tersebut melalui Resolusi No. 82/NQ-CP yang diterbitkan pada 3 April 2026. Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam mendorong transformasi industri dari model berbasis kuantitas ke kualitas.

Fokus utama kebijakan tersebut mencakup peralihan dari aktivitas pengolahan dan perakitan menuju kegiatan bernilai tambah tinggi seperti riset, desain, dan produksi teknologi maju. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengembangan industri pendukung untuk meningkatkan kemandirian produksi nasional.

Nguyen Van Hoi, Direktur Institut Penelitian Strategis dan Kebijakan Industri dan Perdagangan, menekankan pentingnya penyempurnaan sistem regulasi yang terintegrasi. Ia menyebut bahwa perencanaan industri berbasis rantai nilai akan membantu menghubungkan sektor industri dengan wilayah dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Langkah ini juga bertujuan memaksimalkan manfaat dari berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti Vietnam, sehingga pelaku industri domestik dapat lebih kompetitif di pasar global.

PERAN STRATEGIS INDUSTRI PENDUKUNG DI DAERAH

Di tingkat daerah, Provinsi Dong Nai menjadi contoh implementasi strategi pengembangan industri yang selektif dan berorientasi kualitas. Wilayah ini menargetkan pertumbuhan ekonomi dua digit, dengan fokus pada sektor industri pendukung sebagai pilar utama.

Selama periode 2026–2030, Dong Nai menargetkan kontribusi industri pendukung mencapai 22–25% dari total output industri, dengan laju pertumbuhan tahunan sebesar 8–10%. Pada 2030, jumlah perusahaan di sektor ini diproyeksikan mencapai sekitar 1.200 unit.

Industri pendukung di Dong Nai difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, hingga teknologi tinggi. Pemerintah daerah juga memprioritaskan proyek berbasis teknologi bersih, energi terbarukan, dan produksi ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan standar internasional dalam manajemen produksi dan kualitas produk menjadi prioritas. Hal ini bertujuan agar perusahaan lokal dapat terhubung dengan jaringan produksi global dan menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan multinasional.

Nguyen Quoc Hung, Direktur sebuah perusahaan industri pendukung di kawasan tersebut, menyatakan bahwa arus investasi asing yang terus meningkat akan mendorong permintaan terhadap produk lokal. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perusahaan domestik untuk berkembang.

PROSPEK DAN ARAH MASA DEPAN INDUSTRI VIETNAM

Hingga akhir 2025, Dong Nai telah memiliki hampir 1.000 perusahaan industri pendukung yang tersebar di berbagai sektor. Jumlah ini mencerminkan fondasi kuat bagi pengembangan industri berbasis nilai tambah di masa depan.

Secara keseluruhan, restrukturisasi industri utama Vietnam menunjukkan arah yang jelas menuju peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, investasi berkelanjutan, serta penguatan kapasitas industri lokal, Vietnam berpeluang besar memperkuat posisinya dalam peta industri global.

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan integrasi antara kebijakan nasional, implementasi daerah, dan kesiapan pelaku industri dalam mengadopsi teknologi serta standar internasional.

Baca Juga “Kolaborasi Antarlembaga Pemerintah Dorong Pertumbuhan Industri Baja Nasional“

The post Restrukturisasi Industri Utama Dorong Efisiensi Nasional appeared first on arventra.id.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di industri kelapa sawit Indonesia semakin kompleks seiring perubahan teknologi, tuntutan keberlanjutan, dan persaingan global. Para pemangku kepentingan mendorong penguatan program pengembangan SDM agar mampu menjawab tantangan tersebut secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkot Sipayung, menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. Ia menilai pengembangan SDM tidak hanya soal jumlah tenaga kerja, tetapi juga mencakup peningkatan kompetensi dan keragaman keterampilan.

baca juga”Konsumsi BBM Pertamax dan Avtur Naik saat Lebaran“

Menurutnya, industri sawit kini menghadapi tantangan yang semakin beragam, mulai dari efisiensi produksi hingga standar keberlanjutan global. Oleh karena itu, SDM harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru dan praktik ramah lingkungan.

“Pengembangan SDM kelapa sawit perlu mencakup aspek kualitas, keragaman keterampilan, serta ketersediaan tenaga kerja yang memadai,” ujar Tungkot dalam keterangannya.

Peran Strategis BPDP dalam Menyiapkan Generasi Sawit Masa Depan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memiliki peran penting dalam mencetak SDM unggul melalui program pendidikan dan pelatihan. Lembaga ini mengelola dana dari pungutan ekspor sawit untuk mendukung pengembangan kapasitas tenaga kerja di sektor tersebut.

Salah satu program unggulan BPDP adalah pemberian beasiswa pendidikan sarjana bagi anak-anak petani sawit. Program ini bertujuan menciptakan regenerasi tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang agronomi, teknologi, dan manajemen perkebunan.

Pelaksanaan program ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkebunan di bawah Kementerian Pertanian. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan industri.

Sejak diluncurkan, program beasiswa tersebut telah menjangkau 13.265 peserta hingga tahun 2025. Selain itu, pelatihan teknis telah diberikan kepada sekitar 32.152 petani kelapa sawit di berbagai daerah.

Target 5.000 Mahasiswa Baru pada 2026 untuk Perkuat Kompetensi Teknis

Memasuki tahun 2026, BPDP menargetkan penerimaan 5.000 mahasiswa baru dalam program beasiswa. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kompetensi di bidang teknis dan teknologi perkebunan yang semakin dibutuhkan industri modern.

Meski demikian, Tungkot menilai jumlah tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan SDM industri sawit yang terus berkembang. Ia mendorong agar skala program diperluas agar mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang.

“Jika dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan SDM industri sawit, program yang ada saat ini masih perlu diperbesar,” ujarnya.

Tantangan Global: SDM Sawit Indonesia Harus Lampaui Negara Pesaing

Dalam konteks global, Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan negara produsen lain seperti Malaysia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi langkah strategis untuk menjaga posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia.

Tungkot menekankan bahwa reinvestasi dana sawit harus diarahkan untuk menciptakan SDM yang lebih unggul, tidak hanya dibandingkan dengan negara pesaing, tetapi juga sektor industri lain.

Ia menilai bahwa transformasi industri sawit menuju keberlanjutan memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memahami aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Penutup: Investasi SDM Jadi Fondasi Masa Depan Industri Sawit

Penguatan SDM menjadi fondasi utama dalam menghadapi kompleksitas industri sawit modern. Program beasiswa dan pelatihan yang dijalankan BPDP menunjukkan langkah positif, namun masih memerlukan perluasan dan peningkatan kualitas.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku industri akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam membangun SDM sawit yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya di pasar global sekaligus menjaga keberlanjutan industri dalam jangka panjang.

baca juga”Jumlah Pelajar Indonesia yang Lanjut Sekolah di Luar Negeri Terus Meningkat“

The post Industri Sawit Makin Kompleks, SDM RI Harus Terampil appeared first on arventra.id.