Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah tidak mengabaikan penurunan tersebut. Menurutnya, PMI dapat menjadi indikator awal untuk melihat kondisi industri dan potensi dampaknya terhadap tenaga kerja.

Industri padat karya menjadi perhatian karena sektor tersebut menampung jutaan pekerjaAmin mengatakan kontraksi PMI Agustus terutama berkaitan dengan penurunan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kedua indikator tersebut tercatat mengalami pele. Pelemahan aktivitas produksi yang berlangsung berulang berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja.

Baca Juga “Menavigasi Ulang Arah Kebijakan di Tengah Ketidakpastian Global yang Berkelanjutan“

Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja Melemah
Amin mengatakan kontraksi PMI Agustus terutama berkaitan dengan penurunan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kedua indikator tersebut tercatat mengalami pelemahan dalam lima dari enam periode survei terakhir.

Menurutnya, pola tersebut menunjukkan tekanan terhadap industri cukup persisten. Kondisi itu berbeda dengan pelemahan yang hanya muncul akibat perubahan aktivitas dalam satu periode tertentu.

“Ketika PMI kembali terkontraksi, itu sinyal yang harus direspons cepat oleh pemerintah, bukan ditunggu sampai dampaknya membesar,” ujar Amin di Jakarta, Sabtu, 12 September 2026.

Ia menilai pemerintah perlu membaca perkembangan PMI sebagai sinyal terhadap kondisi sektor riil. Respons lebih awal dinilai penting agar tekanan terhadap industri tidak berkembang menjadi persoalan ketenagakerjaan yang lebih besar.

PMI Pernah Anjlok ke Level 46,9
Kekhawatiran terhadap kondisi manufaktur juga muncul setelah PMI sempat jatuh ke level 46,9 pada pertengahan 2026. Penurunan tersebut sebelumnya memicu perhatian ekonom terhadap kemungkinan meningkatnya PHK.

Risiko tersebut diperkirakan dapat terjadi pada periode Agustus hingga Desember 2026. Industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan produk konsumsi menjadi sektor yang paling mendapat perhatian.

Amin menilai perkembangan PMI terbaru memperkuat kebutuhan untuk melakukan langkah antisipatif. Ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap produksi dapat berlanjut ke pasar tenaga kerja apabila tidak segera diatasi.

“Korelasi antara pelemahan PMI dan risiko PHK ini sudah mulai terlihat di lapangan,” kata Amin.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi. Kebijakan konkret diperlukan untuk menjaga aktivitas industri sekaligus mencegah tekanan lebih besar terhadap pekerja.

Kemenperin Soroti Efisiensi Tenaga Kerja
Kementerian Perindustrian sebelumnya mengaitkan pelemahan PMI Agustus dengan langkah efisiensi yang dilakukan sejumlah pelaku industri. Kebijakan tersebut muncul di tengah persaingan pasar domestik yang semakin ketat.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tekanan manufaktur tidak hanya berkaitan dengan permintaan. Perusahaan juga melakukan penyesuaian internal untuk menjaga efisiensi dan daya saing bisnis.

Namun, Amin meminta pemerintah melihat dampak efisiensi tersebut secara lebih menyeluruh. Menurutnya, pengurangan kebutuhan tenaga kerja tetap dapat meningkatkan risiko hilangnya pekerjaan.

Ia menilai istilah efisiensi tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan kondisi pekerja. Jika perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja, dampaknya dapat merembet pada pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Kontraksi
Penurunan PMI menjadi perhatian karena industri manufaktur memiliki keterkaitan luas dengan perekonomian. Aktivitas pabrik memengaruhi rantai pasok, distribusi, perdagangan, serta kebutuhan tenaga kerja.

Karena itu, tekanan yang berlangsung dalam beberapa periode perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Upaya menjaga produksi sekaligus mempertahankan tenaga kerja menjadi penting ketika industri menghad PMI seharusnya menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk membaca perkembangan sektor riil. Respons kebijakan yang lebih cepat diharapkan dapat mencegah pelemahan industri berkembang menjadi gel tekanan produksi tidak berlanjut dan penyesuaian tenaga kerja tidak berkembang menjadi kehilangan pekerjaan dalam skala dalam menjaga permintaan, produksi, dan daya saing akan menentukan seberapa besar risiko PHK dapat ditekan.api persaingan yang semakin ketat.

Amin menekankan bahwa PMI seharusnya menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk membaca perkembangan sektor riil. Respons kebijakan yang lebih cepat diharapkan dapat mencegah pelemahan industri berkembang menjadi gelombang PHK.

Dengan PMI Agustus yang kembali berada di zona kontraksi, kondisi manufaktur masih membutuhkan perhatian. Pemerintah perlu memastikan tekanan produksi tidak berlanjut dan penyesuaian tenaga kerja tidak berkembang menjadi kehilangan pekerjaan dalam skala lebih besar.

Perkembangan PMI pada periode berikutnya akan menjadi indikator penting untuk melihat apakah industri mampu kembali memasuki fase ekspansi. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam menjaga permintaan, produksi, dan daya saing akan menentukan seberapa besar risiko PHK dapat ditekan.

Baca Juga “Pasokan Gas Dibatasi 80%, Industri Keramik Kurangi Produksi dan Tenaga Kerja“

The post Sektor Manufaktur Kontraksi, Risiko PHK Meningkat appeared first on arventra.id.