Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih sangat tinggi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa arahan tersebut muncul dalam pembahasan bersama Presiden mengenai sektor energi dan program hilirisasi nasional.

“Melihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari sumber energi alternatif. Salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah percepatan peralihan LPG ke CNG,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain program konversi LPG ke CNG, pemerintah juga membahas penataan sektor pertambangan, kesiapan pasokan listrik nasional, serta jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat.

baca juga”Distribusi Energi Elnusa Petrofin Tembus 600.000 Km per Hari“

Ketergantungan Impor LPG Jadi Tantangan Ketahanan Energi

Peningkatan konsumsi LPG dalam negeri menjadi salah satu alasan utama pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi alternatif. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), kebutuhan LPG Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta metrik ton.

Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG setiap tahun. Ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga energi dunia dan ketegangan geopolitik internasional.

Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa sekitar 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Sisanya berasal dari Uni Emirat Arab sekitar 11,88 persen dan Qatar sekitar 11,84 persen.

“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Kholid.

Peralihan CNG Berpotensi Mengurangi Beban Subsidi Energi

Tingginya konsumsi LPG juga memberikan tekanan besar terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi pemerintah. Data DEN menunjukkan total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi sekitar Rp313,9 triliun pada 2025. Bahkan pada 2022, angkanya sempat mencapai Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global setelah konflik Rusia dan Ukraina.

Pemerintah menilai diversifikasi energi rumah tangga melalui pemanfaatan gas domestik dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Sejak 2012, penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 3.882 BBTUD, sementara ekspor berada di angka sekitar 1.718 BBTUD.

Menurut Kholid, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun, pemerintah masih perlu memastikan ketersediaan infrastruktur, regulasi, standar keamanan, serta harga yang terjangkau agar CNG dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.

CNG Dinilai Lebih Murah dan Efisien untuk Berbagai Sektor

Dari sisi ekonomi, CNG memiliki potensi penghematan yang cukup besar dibandingkan LPG. Biaya energi gas alam diperkirakan sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai sekitar Rp285 per MJ.

Selain untuk kebutuhan rumah tangga, CNG juga memiliki peluang besar digunakan pada sektor transportasi dan industri. Penggunaan CNG pada kendaraan dapat menurunkan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional.

Di sektor industri, gas bumi juga dinilai mampu memberikan pasokan energi yang lebih stabil dan efisien dibandingkan penggunaan batu bara maupun bahan bakar minyak.

Dengan potensi gas domestik yang besar, percepatan konversi LPG ke CNG menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, dan kemampuan pemerintah menghadirkan akses energi yang aman serta ekonomis bagi masyarakat.

baca juga”Ragam Hoaks Terkait Bahan Bakar, Simak Faktanya“

The post Prabowo Minta Peralihan LPG ke CNG Dipercepat appeared first on arventra.id.

Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri terkait dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026), untuk mempercepat implementasi tiga inisiatif strategis di sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Arahan ini ditujukan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus mendorong kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

ARAHAN PERTAMA: PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyampaikan arahan pertama Presiden, yakni mempercepat riset, pengembangan, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan total kapasitas PLTS mencapai 100 Gigawatt (GW), terutama di wilayah yang masih bergantung pada pembangkit listrik diesel.

“Ini arahan Presiden. Nanti Pak Menteri ESDM akan menjadi koordinatornya,” ujar Brian. Ia menambahkan, pengembangan PLTS tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik tetapi juga mendukung inovasi teknologi lokal dan mengurangi emisi karbon. Implementasi ini mencakup pembangunan PLTS atap, PLTS terapung, dan integrasi ke jaringan listrik desa yang belum terjangkau PLN.

baca juga”Manufaktur Tumbuh Pesat, Ini Pandangan Ahli dan Pebisnis“

Selain itu, percepatan PLTS diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem industri energi surya di dalam negeri. Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, pemerintah berharap lapangan kerja baru di sektor energi hijau bisa terbentuk. Studi internasional menunjukkan bahwa setiap 1 GW kapasitas PLTS dapat menyerap ratusan hingga ribuan tenaga kerja terampil dalam konstruksi, instalasi, dan pemeliharaan.

ARAHAN KEDUA: KONVERSI KENDARAAN KONVENSIONAL KE LISTRIK

Arahan kedua menekankan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik (EV). Tujuannya adalah menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi. Hal ini sejalan dengan tren global transisi kendaraan ramah lingkungan dan target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Brian menegaskan, “Pak Presiden meminta beberapa menteri terkait mempercepat pelaksanaan ini agar ketergantungan kita terhadap impor energi bisa berkurang.” Program ini akan mencakup kendaraan pribadi, kendaraan operasional pemerintah, serta armada transportasi publik, termasuk bus dan angkutan logistik.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula strategi insentif fiskal, seperti pengurangan pajak untuk kendaraan listrik dan pengembangan charging station di kota-kota besar maupun wilayah terpencil. Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan penetrasi EV meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, transisi ini juga dapat menekan subsidi BBM yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

ARAHAN KETIGA: KONVERSI KOMPOR GAS LPG KE LISTRIK

Arahan ketiga fokus pada konversi kompor gas LPG menjadi kompor listrik berbasis energi terbarukan, terutama di rumah tangga dan fasilitas umum. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang harganya fluktuatif dan dipengaruhi pasar global.

Brian menambahkan, “Dengan konversi kompor, ketergantungan terhadap LPG dan beban subsidi bisa dikurangi. Ini juga mendorong penggunaan listrik dari sumber energi bersih secara langsung.” Pemerintah menargetkan program ini bisa diterapkan secara bertahap di perkotaan, daerah industri, hingga desa yang telah tersambung listrik PLN.

Kebijakan ini juga berdampak positif pada pengurangan emisi CO₂ rumah tangga, mengingat LPG termasuk bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca. Pemerintah menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi dapat berjalan mulus.

SATGAS IMPLEMENTASI EBT UNTUK AKSELERASI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat implementasi tiga inisiatif EBT ini. Satgas akan memantau secara ketat realisasi program, memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan lancar, serta menyusun roadmap jangka pendek hingga jangka menengah.

“Bapak Presiden memberikan tugas kepada kami sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan arahan secara cepat. Orientasinya adalah agar transisi energi bisa dilakukan segera dan terukur,” kata Bahlil. Satgas juga akan menilai efektivitas program, menyiapkan regulasi pendukung, serta memfasilitasi kolaborasi dengan pihak swasta dan investor internasional.

DAMPAK EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Percepatan tiga inisiatif EBT ini diprediksi membawa dampak ekonomi positif sekaligus mengurangi risiko ketergantungan energi fosil. Pembangunan PLTS membuka peluang industri hijau dan lapangan kerja baru. Konversi kendaraan listrik menekan impor BBM dan mengurangi tekanan pada anggaran subsidi negara. Sementara konversi kompor listrik menurunkan konsumsi LPG dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan.

Selain itu, langkah-langkah ini mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia pada 2060. Peningkatan kapasitas PLTS dan penggunaan energi listrik bersih akan mengurangi emisi karbon secara signifikan, sejalan dengan komitmen internasional dan Perjanjian Paris.

TANTANGAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Meski ambisius, implementasi tiga inisiatif ini menghadapi tantangan seperti kesiapan infrastruktur, ketersediaan teknologi lokal, dan perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah berencana mengatasi tantangan tersebut melalui insentif fiskal, pembangunan kapasitas SDM, edukasi publik, serta kemitraan dengan sektor swasta.

Prabowo menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian untuk memastikan program berjalan efektif, aman, dan tepat sasaran. Pendekatan holistik ini mencakup aspek teknis, regulasi, finansial, dan sosial, sehingga transisi energi dapat menjadi transformasi ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

PENUTUP: TRANSISI ENERGI SEBAGAI PRIORITAS NASIONAL

Langkah percepatan tiga inisiatif EBT ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan energi terbarukan sebagai prioritas nasional. Dengan koordinasi melalui satgas, target PLTS 100 GW, konversi kendaraan listrik, dan konversi kompor listrik diharapkan terealisasi dalam 3–4 tahun ke depan.

Upaya ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka peluang inovasi, investasi, dan pekerjaan di sektor energi bersih. Presiden Prabowo optimistis bahwa dengan implementasi yang cepat dan terukur, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

baca juga”Energi Terbarukan Masuk Pabrik Ban, IKD Operasikan PLTS Atap Skala 10 MWp“

The post Prabowo Kumpulkan Menteri Percepat 3 Inisiatif Energi Terbarukan appeared first on arventra.id.