Prabowo Percepat Peralihan LPG ke CNG untuk Kurangi Risiko Geopolitik dan Impor Energi
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan peralihan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih sangat tinggi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa arahan tersebut muncul dalam pembahasan bersama Presiden mengenai sektor energi dan program hilirisasi nasional.
“Melihat perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari sumber energi alternatif. Salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah percepatan peralihan LPG ke CNG,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Selain program konversi LPG ke CNG, pemerintah juga membahas penataan sektor pertambangan, kesiapan pasokan listrik nasional, serta jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat.
baca juga”Distribusi Energi Elnusa Petrofin Tembus 600.000 Km per Hari“
Ketergantungan Impor LPG Jadi Tantangan Ketahanan Energi
Peningkatan konsumsi LPG dalam negeri menjadi salah satu alasan utama pemerintah mendorong pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi alternatif. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN), kebutuhan LPG Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 9,27 juta metrik ton, sedangkan produksi domestik hanya sekitar 1,91 juta metrik ton.
Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia harus mengimpor sekitar 7,47 juta metrik ton LPG setiap tahun. Ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga energi dunia dan ketegangan geopolitik internasional.
Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa sekitar 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Sisanya berasal dari Uni Emirat Arab sekitar 11,88 persen dan Qatar sekitar 11,84 persen.
“Ketika struktur energi rumah tangga terlalu bergantung pada impor, maka gejolak global akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Kholid.
Peralihan CNG Berpotensi Mengurangi Beban Subsidi Energi
Tingginya konsumsi LPG juga memberikan tekanan besar terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi pemerintah. Data DEN menunjukkan total subsidi dan kompensasi energi meningkat dari Rp119,1 triliun pada 2015 menjadi sekitar Rp313,9 triliun pada 2025. Bahkan pada 2022, angkanya sempat mencapai Rp551 triliun akibat lonjakan harga energi global setelah konflik Rusia dan Ukraina.
Pemerintah menilai diversifikasi energi rumah tangga melalui pemanfaatan gas domestik dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Sejak 2012, penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri telah melampaui volume ekspor gas nasional. Pada 2025, pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 3.882 BBTUD, sementara ekspor berada di angka sekitar 1.718 BBTUD.
Menurut Kholid, Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun, pemerintah masih perlu memastikan ketersediaan infrastruktur, regulasi, standar keamanan, serta harga yang terjangkau agar CNG dapat digunakan secara luas oleh masyarakat.
CNG Dinilai Lebih Murah dan Efisien untuk Berbagai Sektor
Dari sisi ekonomi, CNG memiliki potensi penghematan yang cukup besar dibandingkan LPG. Biaya energi gas alam diperkirakan sekitar Rp38,5 per megajoule (MJ), jauh lebih rendah dibandingkan LPG nonsubsidi yang dapat mencapai sekitar Rp285 per MJ.
Selain untuk kebutuhan rumah tangga, CNG juga memiliki peluang besar digunakan pada sektor transportasi dan industri. Penggunaan CNG pada kendaraan dapat menurunkan biaya operasional sekaligus menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar konvensional.
Di sektor industri, gas bumi juga dinilai mampu memberikan pasokan energi yang lebih stabil dan efisien dibandingkan penggunaan batu bara maupun bahan bakar minyak.
Dengan potensi gas domestik yang besar, percepatan konversi LPG ke CNG menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, dan kemampuan pemerintah menghadirkan akses energi yang aman serta ekonomis bagi masyarakat.
