Ekonom Ingatkan Perlambatan Manufaktur Bisa Tekan Pajak 2026
Perlambatan industri pengolahan pada kuartal II-2026 mulai menjadi perhatian karena dapat memengaruhi penerimaan pajak pada semester II. Meski demikian, kinerja penerimaan pajak dari sektor manufaktur hingga semester I masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan penerimaan pajak industri pengolahan tumbuh 19,9 persen secara tahunan pada semester I-2026. Kontribusinya mencapai sekitar 22,8 persen terhadap total penerimaan pajak.
Menurut Yusuf, pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produksi menunjukkan basis pajak manufaktur masih relatif kuat. Kondisi tersebut antara lain didukung aktivitas impor bahan baku, kenaikan PPN impor, dan pemulihan permintaan pada sejumlah rantai pasok.
Baca Juga “Barata Indonesia Tuntaskan Proyek Reaktor Biodiesel B100“
Namun, kinerja produksi dan penerimaan pajak tidak selalu bergerak bersamaan. Profitabilitas perusahaan, restitusi, serta kebijakan insentif perpajakan juga dapat memengaruhi penerimaan negara.
Perlambatan Produksi Berisiko Menekan Basis Pajak
Yusuf mengingatkan perlambatan manufaktur yang berlanjut dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak. Risiko tersebut semakin besar jika pelemahan terjadi pada subsektor berorientasi ekspor atau permintaan dari pasar global menurun.
“Jika perlambatan manufaktur berlanjut, margin perusahaan bisa ikut tertekan dan pada akhirnya berdampak pada PPh badan maupun PPN dalam negeri,” ujar Yusuf kepada KONTAN, Selasa (11/8/2026).
Pelemahan margin perusahaan menjadi perhatian karena laba merupakan salah satu dasar penting dalam penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penurunan penjualan juga dapat memengaruhi transaksi domestik yang menjadi basis penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
Namun, dampaknya tidak selalu muncul secara langsung. Terdapat jeda antara perubahan aktivitas produksi, penjualan, dan laba dengan realisasi penerimaan pajak.
Manufaktur Masih Punya Prospek Pertumbuhan
Di tengah kekhawatiran tersebut, sejumlah indikator masih menunjukkan peluang pemulihan manufaktur. Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Manufaktur disebut berada di level 52,31.
Purchasing Managers’ Index atau PMI manufaktur juga kembali berada di zona ekspansi pada Juli 2026. Posisi di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
Perkembangan indikator tersebut memberikan sinyal bahwa pelemahan pada kuartal II belum otomatis menunjukkan kontraksi berkepanjangan. Namun, pemerintah tetap perlu mencermati kualitas pertumbuhan dan kondisi masing-masing subsektor.
Sebagai konteks, BPS mencatat industri pengolahan menjadi salah satu penopang penting ekspor nonmigas pada awal 2026. Ekspor produk industri pengolahan pada Januari tumbuh 8,19 persen secara tahunan.
Indef Soroti Risiko terhadap Penerimaan Pajak
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman melihat perlambatan industri pengolahan pada kuartal II sebagai sinyal yang perlu diwaspadai.
Menurut Rizal, manufaktur merupakan salah satu basis penerimaan pajak terbesar. Pelemahan sektor tersebut berpotensi memengaruhi beberapa jenis pajak sekaligus.
“Perlambatan industri pengolahan pada kuartal II-2026 perlu menjadi warning bagi penerimaan pajak,” kata Rizal.
Ia menyebut dampaknya dapat merambah PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Ketika produksi, penjualan, serta margin perusahaan menurun, basis pemajakan berpotensi ikut menyusut.
Dampak Perlambatan Pajak Bisa Muncul Semester II
Rizal menjelaskan pelemahan aktivitas manufaktur tidak selalu langsung tercermin dalam penerimaan pajak pada periode yang sama. Perusahaan membutuhkan waktu untuk merasakan dampak perubahan produksi terhadap penjualan dan keuntungan.
Kondisi tersebut membuat efek perlambatan kuartal II berpotensi lebih terlihat pada penerimaan pajak semester II. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan sektor riil sekaligus indikator penerimaan secara berkala.
“Pelemahan manufaktur pada kuartal II berpotensi semakin terlihat pada penerimaan pajak semester II,” ujar Rizal.
Karena itu, evaluasi penerimaan pajak tidak cukup hanya melihat capaian nominal. Pemerintah juga perlu memahami perubahan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penerimaan tersebut.
Kualitas Pertumbuhan Manufaktur Jadi Perhatian
Rizal menilai kontribusi manufaktur belum menunjukkan kehilangan tenaga secara struktural. Tekanan yang terjadi saat ini lebih mencerminkan pelemahan momentum pertumbuhan.
Pemerintah karena itu perlu melihat kualitas pertumbuhan industri pengolahan. Pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada subsektor tertentu belum tentu mencerminkan kondisi seluruh industri.
Industri padat karya menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian. Tekanan permintaan, kenaikan biaya produksi, rendahnya utilisasi kapasitas, dan pemutusan hubungan kerja dapat memengaruhi kemampuan sektor tersebut menghasilkan penerimaan.
Kondisi tenaga kerja juga memiliki hubungan dengan penerimaan pajak. Pelemahan lapangan kerja formal dapat berdampak pada basis PPh Pasal 21 sekaligus menekan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah Diminta Perkuat Sektor Riil
Rizal mengingatkan pemerintah agar tidak merespons potensi penurunan penerimaan pajak hanya dengan meningkatkan tekanan pemungutan kepada industri.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat fondasi sektor riil. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan menjaga permintaan domestik, memperbaiki daya saing biaya produksi, meningkatkan utilisasi kapasitas, dan mendorong investasi manufaktur.
“Basis pajak yang sehat lahir dari sektor riil yang tumbuh dan menghasilkan laba, bukan semata-mata dari intensifikasi pemungutan,” katanya.
Pendekatan tersebut penting karena penerimaan pajak pada dasarnya mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi. Ketika perusahaan tumbuh dan mencetak laba, ruang penerimaan negara juga cenderung semakin besar.
Perlambatan Manufaktur Bisa Berdampak Lebih Luas
Rizal menilai risiko dari pelemahan manufaktur tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak. Investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja juga dapat ikut terpengaruh apabila perlambatan berlangsung lebih lama.
Manufaktur memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain melalui rantai pasok. Penurunan produksi dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku, logistik, jasa pendukung, hingga tenaga kerja.
Kondisi tersebut membuat kebijakan menjaga momentum manufaktur menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan industri tetap kompetitif ketika menghadapi perubahan permintaan dan tekanan biaya produksi.
Data BPS menunjukkan industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian dan ekspor. Pada awal 2026, sektor tersebut bahkan menjadi bantalan ekspor nonmigas ketika ekspor sejumlah sektor lain melemah.
Banggar DPR Soroti Perlambatan Industri Pengolahan
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sebelumnya turut menyoroti perlambatan industri pengolahan. Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026.
Namun, Said mengingatkan pemerintah agar tidak lengah terhadap sejumlah sektor strategis yang mulai kehilangan momentum. Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian.
Pertumbuhan industri pengolahan disebut turun dari 5,04 persen pada kuartal I-2026 menjadi 4,52 persen pada kuartal II. Perlambatan tersebut dinilai penting karena sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
“Industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional,” kata Said.
Data statistik BPS juga menempatkan industri manufaktur sebagai salah satu komponen utama dalam struktur perekonomian Indonesia. BPS menyediakan data pertumbuhan PDB industri manufaktur secara berkala sebagai indikator perkembangan sektor tersebut.
Pemerintah Perlu Jaga Momentum Manufaktur
Perlambatan manufaktur pada kuartal II-2026 belum berarti penerimaan pajak akan langsung mengalami penurunan. Kinerja penerimaan pada semester I masih tumbuh kuat dan menunjukkan basis pajak sektor tersebut tetap besar.
