PMI Manufaktur Indonesia Turun ke 49,8, DPR Soroti Risiko PHK
Aktivitas industri manufaktur Indonesia kembali melemah pada Agustus 2026. PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global turun menjadi 49,8 dari 50,2 pada Juli.
Penurunan tersebut membawa PMI kembali ke bawah ambang 50. Dalam indikator PMI, angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi.
Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah merespons kondisi tersebut lebih cepat. Ia menilai pelemahan PMI perlu dibaca sebagai gambaran kondisi industri dan pasar tenaga kerja.
Produksi dan Tenaga Kerja Jadi Titik Tekanan
Pelemahan PMI Agustus terutama berkaitan dengan turunnya aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kedua komponen tersebut manufaktur belum sepenuhnya bersifat sementara. Penurunan produksi yang PMI harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan sebelum tekanan terhadapekhawatiran terhadap industri manufaktur juga berkaitan dengan penurunan PMI yang terjadi sebelumnya. Pada pert menyebut efisiensi tenaga kerja turut memengaruhi pelemahan PMI Agustus. Langkah tersebut dilakukan pelaku industri di tengah persaingan pasar domestik yang semakin aktivitas ekonomi lain. Ketika produksi melemah, dampaknya dapat terasa pada rantai pasok, distribusi, konsumsi, hingga pener birokrasi yang panjang berpotensi menambah biaya kepatuhan bagi perusahaan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi keputusan investor ketikaalah satu risiko berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku impor bagi industri sentimen positif. Kebijakan yang mampu memperkuat produksi, menjaga biaya usaha, dan melindungi tenaga kerja menjadi pentingangan berikutnya adalah memastikan momentum tersebut berlanjut. Jika produksi kembali tumbuh dan perusahaan mampu mempertahankan tercatat melemah dalam lima dari enam periode survei terakhir.
Baca Juga “Sektor Manufaktur RI Melemah, Pengusaha Ungkap Biang Keroknya“
Pola itu menunjukkan tekanan terhadap manufaktur belum sepenuhnya bersifat sementara. Penurunan produksi yang berlangsung berulang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mempertahankan maupun menambah tenaga kerja.
Amin mengingatkan bahwa dampak pelemahan industri dapat meluas jika pemerintah tidak segera mengambil langkah pencegahan. Industri padat karya menjadi perhatian karena sektor tersebut menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.
“PMI ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan denyut nadi sektor riil kita,” kata Amin dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 12 September 2026.
Menurutnya, kontraksi PMI harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan sebelum tekanan terhadap perusahaan berkembang menjadi persoalan ketenagakerjaan.
Kontraksi PMI Pernah Mencapai 46,9
Kekhawatiran terhadap industri manufaktur juga berkaitan dengan penurunan PMI yang terjadi sebelumnya. Pada pertengahan 2026, indeks tersebut sempat jatuh ke level 46,9.
Pelemahan itu kemudian memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pemutusan hubungan kerja pada periode Agustus hingga Desember 2026. Industri tekstil, alas kaki, dan produk konsumsi menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Amin menilai hubungan antara penurunan aktivitas manufaktur dan risiko PHK perlu diantisipasi sejak awal. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai perusahaan melakukan pengurangan pekerja dalam skala besar.
“Korelasi antara pelemahan PMI dan risiko PHK ini sudah mulai terlihat di lapangan,” ujar Amin.
Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menjaga aktivitas industri sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan.
Efisiensi Tenaga Kerja Tekan Aktivitas Industri
Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebut efisiensi tenaga kerja turut memengaruhi pelemahan PMI Agustus. Langkah tersebut dilakukan pelaku industri di tengah persaingan pasar domestik yang semakin ketat.
Namun, Amin menilai istilah efisiensi perlu dilihat lebih jauh dari sisi pekerja. Pengurangan tenaga kerja tetap berpotensi menekan pendapatan rumah tangga meskipun perusahaan tidak selalu menyebutnya sebagai PHK.
Berkurangnya pendapatan pekerja dapat menekan daya beli. Dampaknya kemudian berpotensi merembet ke konsumsi rumah tangga dan sektor perdagangan.
Manufaktur juga memiliki keterkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi lain. Ketika produksi melemah, dampaknya dapat terasa pada rantai pasok, distribusi, konsumsi, hingga penerimaan negara.
Biaya Logistik dan Birokrasi Masih Jadi Tantangan
Selain persoalan permintaan dan tenaga kerja, Amin menyoroti hambatan struktural yang memengaruhi daya saing manufaktur Indonesia.
Ia menempatkan biaya logistik dan beban birokrasi sebagai dua persoalan yang perlu mendapat perhatian. Ongkos logistik yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia.
Sementara itu, proses birokrasi yang panjang berpotensi menambah biaya kepatuhan bagi perusahaan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi keputusan investor ketika menentukan lokasi ekspansi.
Indonesia menghadapi persaingan dengan sejumlah negara di kawasan, termasuk Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Karena itu, kemampuan menawarkan biaya produksi yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi manufaktur.
“Selama biaya logistik dan hambatan birokrasi belum dibenahi secara serius, industri kita akan terus berada di posisi yang tidak menguntungkan,” kata Amin.
Pesanan Baru Mulai Beri Sinyal Positif
Di tengah pelemahan PMI, masih terdapat sejumlah indikator yang memberikan harapan bagi sektor manufaktur. Tingkat kepercayaan pelaku bisnis meningkat hingga posisi tertinggi dalam tujuh bulan terakhir.
Indeks pesanan baru juga menunjukkan perbaikan tipis. Indikator tersebut kembali berada di atas level 50 untuk pertama kalinya dalam tiga bulan.
Kondisi itu menunjukkan sebagian pelaku usaha mulai melihat peluang pemulihan permintaan. Namun, peningkatan pesanan belum otomatis meningkatkan produksi dan kebutuhan tenaga kerja dalam waktu singkat.
Perusahaan membutuhkan waktu untuk mengubah pesanan menjadi aktivitas produksi. Setelah produksi meningkat secara konsisten, kebutuhan tenaga kerja berpotensi mengikuti.
Pemerintah Perlu Menjaga Momentum Pemulihan
Amin memandang peningkatan pesanan baru dan kepercayaan bisnis sebagai modal awal bagi pemulihan manufaktur. Namun, ia menilai momentum tersebut masih rentan terhadap tekanan ekonomi lain.
Salah satu risiko berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku impor bagi industri yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Suku bunga kredit juga menjadi perhatian. Biaya pembiayaan yang tinggi dapat membatasi kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan modal kerja maupun melakukan ekspansi kapasitas.
“Ini modal awal yang baik untuk pemulihan, tapi momentum ini masih rapuh dan belum tentu terealisasi,” ujar Amin.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga agar perbaikan pesanan baru tidak berhenti sebagai sentimen positif. Kebijakan yang mampu memperkuat produksi, menjaga biaya usaha, dan melindungi tenaga kerja menjadi penting untuk mengubah sinyal pemulihan menjadi pertumbuhan nyata.
Kontraksi PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus menunjukkan industri masih menghadapi tekanan. Namun, membaiknya pesanan baru dan kepercayaan bisnis memberikan ruang bagi pemulihan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan momentum tersebut berlanjut. Jika produksi kembali tumbuh dan perusahaan mampu mempertahankan tenaga kerja, risiko PHK dapat ditekan sekaligus memperkuat kontribusi manufaktur terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga “Kabar Buruk Awal September: PMI Manufaktur RI Kontraksi, PHK Naik“
