PT Pertamina (Persero) mempercepat kesiapan infrastruktur guna mendukung implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) dan distribusi biosolar B50. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar, sekaligus mendukung target transisi menuju energi yang lebih bersih.

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengatakan kesiapan fasilitas energi menjadi faktor penting agar implementasi bahan bakar ramah lingkungan dapat berjalan lancar. Menurutnya, penguatan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan sistem operasional yang mendukung distribusi energi secara berkelanjutan.

baca juga”Mini LNG Plant Tuban Siap Pasok Energi Jawa hingga Sulawesi“

Kesiapan Terminal Pertamina Dukung Implementasi SAF dan Biosolar B50

Dalam kunjungannya ke sejumlah fasilitas operasional di Jawa Timur, Iriawan menilai Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda telah siap mendukung penyaluran Sustainable Aviation Fuel bagi sektor penerbangan. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempercepat penggunaan avtur rendah emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi di bandara.

“Kesiapan infrastruktur dan SDM untuk implementasi SAF sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan energi impor,” ujar Iriawan kepada wartawan, Selasa (30/6/2026).

Selain meninjau AFT Juanda, Iriawan juga mengunjungi Integrated Terminal Surabaya. Terminal tersebut dinilai telah memiliki kesiapan operasional untuk mendukung distribusi biosolar B50 menjelang pemberlakuan program secara nasional.

Ia mendorong Integrated Terminal Surabaya menjadi proyek percontohan pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina. Menurutnya, terminal modern tersebut dapat menjadi model pengelolaan energi yang lebih efisien sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi perusahaan.

Di sisi lain, Pertamina terus memperkuat digitalisasi operasional melalui Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System. Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, memantau kondisi infrastruktur secara real time, serta memperkuat ketahanan pasokan energi nasional.

Iriawan juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan kerja dan keandalan fasilitas energi di tengah percepatan pengembangan bahan bakar rendah karbon.

“Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara ini menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global,” katanya.

Mengenal Biosolar B50 yang Mulai Berlaku 1 Juli 2026

Pemerintah menjadwalkan peluncuran mandatori biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Program tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit untuk berbagai moda transportasi.

B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas 50 persen solar dan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME). FAME diproduksi dari minyak nabati, terutama minyak kelapa sawit, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Program ini melanjutkan kebijakan mandatori biodiesel sebelumnya, yakni B35 dan B40. Pemerintah berharap peningkatan kandungan biodiesel mampu menekan impor solar, meningkatkan konsumsi energi terbarukan, serta memperkuat industri sawit nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan pengembangan B50 merupakan hasil riset biodiesel yang telah berlangsung sekitar 15 tahun.

“Tentu saja program B50 ini sudah mempunyai sejarah yang panjang sejak 15 tahun yang lalu, dan kali ini kita membuktikan di dunia bahwa B50 itu hanya ada di Indonesia. Kita saat ini capaiannya sudah nomor 1 di dunia,” ujar Eniya.

Menurutnya, belum ada negara lain yang menerapkan biodiesel B50 untuk sektor transportasi. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus menyusun sendiri standar teknis dan prosedur implementasinya.

“Bahkan tidak ada lagi rujukan-rujukan teknis yang bisa kita akses. Jadi tidak ada contohnya. Ini yang membuat kebanggaan bagi kita sendiri,” katanya.

Hasil Uji Coba B50 Dinilai Melampaui Standar Pabrikan

Sebelum diterapkan secara nasional, pemerintah telah menguji B50 sejak Desember 2025 pada berbagai jenis kendaraan dan alat berat. Pengujian dilakukan terhadap mobil penumpang, truk, alat berat pertambangan, kapal, kereta api, hingga mesin pertanian.

Eniya menyebut hasil pengujian menunjukkan performa biodiesel B50 berada di atas standar yang direkomendasikan sejumlah produsen kendaraan.

“Di otomotif kita sudah lihat kemarin dari hasil target 50.000 km dan ada juga 40.000 km. Di situ semua pengujian di atas saran dari pabrikan. Jadi, misalnya filter harus diganti di 10.000. Nah, ternyata kemarin 30.000 aja belum ganti,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan kualitas FAME yang digunakan pada B50 telah ditingkatkan, terutama melalui penurunan kadar air sehingga kualitas bahan bakar menjadi lebih baik dibandingkan implementasi B40.

Pengujian turut dilakukan di kawasan bersuhu rendah, termasuk di Gunung Bromo, Jawa Timur. Berdasarkan hasil uji tersebut, mesin kendaraan tetap dapat dinyalakan dengan cepat meski berada pada kondisi temperatur rendah.

“Nah kemarin cold start engine saya di Bromo itu sudah bagus. Kurang dari 1 detik, bahkan 0,8 detik,” kata Eniya.

Implementasi B50 Diharapkan Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Keberhasilan serangkaian pengujian menjadi dasar pemerintah memberlakukan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Pemerintah menilai keberhasilan penggunaan biodiesel pada kendaraan bermesin putaran tinggi menjadi indikator bahwa penerapan pada sektor lain akan lebih mudah dilakukan.

Selain memperluas penggunaan energi terbarukan, implementasi B50 diharapkan dapat mengurangi impor solar, meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri, dan memperkuat kemandirian energi nasional. Dukungan infrastruktur yang disiapkan Pertamina juga menjadi faktor penting agar distribusi bahan bakar baru tersebut berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

baca juga”Hoaks Pertamax Terkini, Isu Seputar Harga Jadi Sasaran“

The post Infrastruktur SAF dan Biosolar B50 Disiapkan Pertamina appeared first on arventra.id.

Subholding Gas Pertamina melalui PT Pertamina Gas (Pertagas) terus memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan industri hilir di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Langkah terbaru dilakukan dengan memulai proses gas-in dan commissioning fasilitas milik PT Guthrie International Sei Mangkei Refinery (GISMR) yang dijadwalkan memasuki tahap operasi komersial penuh pada Juni 2026.

Pengembangan jaringan gas bumi di kawasan tersebut menjadi bagian dari strategi Pertagas Group dalam menyediakan pasokan energi yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi pelaku industri. Ketersediaan energi yang stabil juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di salah satu kawasan industri strategis nasional tersebut.

baca juga”Bahlil Pertimbangkan Penyesuaian Harga Batu Bara“

Pertagas dan PTGN Perkuat Dukungan Energi untuk Industri Hilir

Direktur Utama PT Pertamina Gas, Indra P. Sembiring, menyatakan kehadiran gas bumi tidak hanya memenuhi kebutuhan energi pelanggan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri melalui efisiensi biaya operasional.

Menurutnya, kolaborasi antara Pertagas dan PT Pertagas Niaga (PTGN) akan terus diperkuat untuk menghadirkan solusi energi terintegrasi yang mampu mendukung pengembangan industri hilir yang lebih kompetitif dan ramah lingkungan.

Pada tahap commissioning, PTGN menyalurkan gas bumi ke fasilitas GISMR dengan volume berkisar antara 209 hingga 1.330 MMBTU per hari. Pasokan tersebut digunakan untuk pengujian berbagai fasilitas utilitas, khususnya operasional boiler, sebelum pabrik mulai menjalankan produksi secara penuh.

Presiden Direktur PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto, menjelaskan bahwa penyaluran gas pada tahap awal menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan operasional fasilitas industri sekaligus memperkuat pengembangan sektor hilir nasional.

Pemanfaatan Gas Bumi Tingkatkan Efisiensi dan Daya Saing KEK Sei Mangkei

Pemanfaatan gas bumi di KEK Sei Mangkei diharapkan mampu meningkatkan produktivitas industri sekaligus menekan biaya operasional perusahaan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi KEK Sei Mangkei sebagai pusat pengembangan industri berbasis pengolahan dan hilirisasi di Sumatera Utara.

Pasokan gas untuk GISMR disediakan oleh PTGN, sedangkan pembangunan jaringan dan infrastruktur pipa pendukung dilakukan oleh Pertagas. Infrastruktur tersebut menghubungkan jaringan gas eksisting dengan fasilitas industri baru agar distribusi energi dapat berjalan secara aman dan berkesinambungan.

Sebelumnya, PTGN telah menyalurkan gas bumi kepada PT Evyap Sabun Indonesia (ESI) yang bergerak di sektor oleokimia sejak Januari 2026. Volume penyaluran meningkat secara bertahap hingga mencapai 3.800 MMBTU per hari, menunjukkan meningkatnya kebutuhan energi gas di kawasan industri tersebut.

Toto Yulianto menegaskan bahwa perluasan pemanfaatan gas bumi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung industri nasional. Menurutnya, energi gas mampu membantu sektor oleokimia dan industri hilir lainnya memperoleh efisiensi operasional sekaligus mendukung agenda pengurangan emisi karbon.

Infrastruktur Gas Bumi Jadi Kunci Pengembangan Industri Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur gas di KEK Sei Mangkei menjadi fondasi penting bagi pengembangan kawasan industri yang lebih modern dan kompetitif. Dengan tersedianya pasokan energi yang stabil, perusahaan dapat menjalankan proses produksi secara lebih efisien dan memiliki kepastian energi untuk jangka panjang.

Ke depan, Pertagas Group akan terus memperluas pemanfaatan gas bumi di berbagai kawasan industri nasional. Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga menjadi bagian dari transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia.

baca juga”AS-Iran Damai, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Lagi dari Timur Tengah“

The post Pertamina Gas Perkuat Pasokan Energi Industri KEK Sei Mangkei appeared first on arventra.id.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat pencapaian penting dalam sektor energi nasional dengan berhasil membukukan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) sepanjang 2025. Capaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi migas sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Total produksi tersebut berasal dari minyak sebesar 556 ribu barel minyak per hari (MBOPD) serta produksi gas mencapai 2.757 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Kinerja ini menjadi salah satu indikator keberhasilan PHE dalam mengoptimalkan pengelolaan aset hulu migas di dalam maupun luar negeri.

baca juga”Kajian 13 Proyek Hilirisasi Ditargetkan Rampung Juli 2026“

Peningkatan Produksi dan Penemuan Sumber Daya Baru Jadi Fokus PHE

Corporate Secretary PHE, Hermansyah Y. Nasroen, menyampaikan bahwa pencapaian produksi di atas 1 juta BOEPD disertai penemuan sumber daya baru lebih dari 1 miliar barel setara minyak merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mendukung kebutuhan energi nasional.

Menurut Hermansyah, kinerja tersebut mencerminkan strategi perusahaan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi jangka pendek, tetapi juga memperkuat cadangan serta sumber daya migas untuk menjamin keberlangsungan energi di masa mendatang.

“Pencapaian ini menunjukkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan dan sumber daya guna mendukung pertumbuhan di masa depan,” ujar Hermansyah dalam keterangan resmi pada Senin (15/6/2026).

Aktivitas Pengeboran dan Eksplorasi Dorong Pertumbuhan Cadangan Migas

Untuk menjaga tingkat produksi, PHE menjalankan berbagai kegiatan operasional sepanjang 2025. Perusahaan menyelesaikan pemboran eksploitasi sebanyak 887 sumur, melakukan kegiatan workover pada 1.288 sumur, serta menjalankan layanan perawatan sumur atau well service terhadap 37.266 sumur.

Dari sisi eksplorasi, PHE juga melakukan pemboran terhadap 20 sumur eksplorasi. Selain itu, perusahaan menyelesaikan survei seismik dua dimensi sepanjang 2.931 kilometer dan survei seismik tiga dimensi dengan cakupan area mencapai 855 kilometer persegi.

Upaya eksplorasi tersebut menghasilkan tambahan sumber daya kontingen (2C) sebesar 1.097,43 juta barel setara minyak (MMBOE). Kontribusi terbesar berasal dari penemuan Migas Non-Konvensional (MNK) di Wilayah Kerja Rokan yang menyumbang sumber daya sekitar 724,22 juta barel minyak.

Tambahan Cadangan dan Kinerja Keuangan Perkuat Posisi Perusahaan

Selain menemukan sumber daya baru, PHE juga berhasil menambah cadangan terbukti atau P1 sebesar 314 MMBOE. Penambahan tersebut diperoleh melalui berbagai strategi pengembangan aset, termasuk aktivitas merger dan akuisisi yang mencakup kontribusi proyek MLN Phase 5 di Blok 405a, Aljazair.

Dari sisi finansial, PHE membukukan laba bersih sebesar USD 2,175 miliar selama 2025. Pencapaian tersebut merupakan hasil kontribusi dari seluruh entitas afiliasi perusahaan, mulai dari Regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Jawa Timur dan Indonesia Timur, wilayah internasional, hingga anak usaha pendukung seperti Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

Strategi PHE Menjaga Ketahanan Energi Indonesia di Masa Depan

Sebagai subholding hulu Pertamina, PHE terus memperkuat strategi peningkatan produksi melalui penerapan teknologi, inovasi operasional, serta pengembangan sumber daya migas secara berkelanjutan.

Perusahaan menilai keberhasilan menjaga produksi tidak hanya bergantung pada optimalisasi lapangan yang telah beroperasi, tetapi juga pada kemampuan menemukan cadangan baru dan memperluas portofolio energi secara global.

Ke depan, PHE akan terus meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kegiatan eksplorasi untuk mendukung target produksi migas nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus memperkokoh ketahanan energi Indonesia dalam menghadapi kebutuhan yang terus meningkat.

baca juga”Pertamina Mulai Bor Sumur Migas Natuna Tahun Ini“

The post Produksi Minyak Pertamina Hulu Energi Tembus 1 Juta Barel appeared first on arventra.id.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), menyusul beredarnya isu kenaikan harga per 1 April 2026. Klarifikasi ini penting untuk menjawab keresahan masyarakat yang sempat muncul akibat informasi yang belum terverifikasi.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga BBM. Ia menjelaskan bahwa tugas BPH Migas berfokus pada pengaturan distribusi dan volume BBM di dalam negeri.

“Penetapan harga bukan kewenangan kami, itu berada di Dirjen Migas,” ujarnya saat ditemui di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan terkait harga, termasuk kompensasi dan penyesuaian BBM nonsubsidi, sepenuhnya berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di bawah Kementerian ESDM.

baca juga”Industri Sawit Makin Kompleks, SDM RI Harus Terampil“

SKEMA PENYESUAIAN HARGA BBM NONSUBSIDI OLEH PERTAMINA

Dari sisi operator, Pertamina melalui unit bisnisnya Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi resmi pemerintah. Salah satu dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menyebutkan bahwa evaluasi harga biasanya dilakukan secara berkala setiap awal bulan. Produk yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan bakar umum seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.

“Penyesuaian harga mengikuti ketentuan dan biasanya diumumkan setiap tanggal 1,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi melalui kanal komunikasi perusahaan, termasuk situs resmi Pertamina, agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum pasti.

PEMERINTAH PASTIKAN HARGA BBM TETAP PER 1 APRIL 2026

Di tengah spekulasi yang beredar, pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM pada awal April 2026. Keputusan ini diambil setelah koordinasi antara pemerintah dan Pertamina dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Keputusan ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan adanya kenaikan signifikan harga BBM dalam waktu dekat.

FAKTOR PENENTU HARGA DAN KONTEKS KEBIJAKAN ENERGI

Dalam praktiknya, harga BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan subsidi pemerintah. Untuk BBM nonsubsidi, harga lebih fleksibel karena mengikuti mekanisme pasar dengan tetap mengacu pada regulasi.

Sementara itu, BBM subsidi tetap dikendalikan pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

Transparansi dalam mekanisme penetapan harga menjadi penting agar publik memahami bahwa perubahan harga bukan keputusan sepihak, melainkan hasil perhitungan kompleks yang melibatkan banyak variabel.

IMBAUAN RESMI DAN PROSPEK KE DEPAN

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik terhadap isu yang belum terkonfirmasi. Ketersediaan BBM dipastikan aman, dan distribusi tetap berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami jamin pasokan aman dan harga tidak mengalami penyesuaian saat ini,” tegas Prasetyo.

Ke depan, pemerintah dan Pertamina akan terus memantau dinamika global dan domestik sebelum mengambil kebijakan terkait harga BBM. Masyarakat diharapkan mengandalkan informasi resmi agar tidak terpengaruh spekulasi.

Dengan penjelasan ini, publik diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme penetapan harga BBM, sekaligus tetap tenang menghadapi dinamika kebijakan energi nasional.

baca juga”Per 1 April 2026, Harga BBM Nonsubsidi Diprediksi Naik 10 Persen“

The post BPH Migas dan Pertamina Jelaskan Penetapan Harga BBM appeared first on arventra.id.

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat langkah-langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan energi nasional, dengan fokus utama pada pasokan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik Timur Tengah yang mempengaruhi rantai pasok energi dunia.

LANGKAH MITIGASI UNTUK JAGA KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, menjelaskan bahwa perusahaan telah menyiapkan berbagai skenario operasional untuk mengantisipasi gangguan pada pasokan energi yang dapat terjadi akibat faktor eksternal, termasuk situasi geopolitik yang tidak menentu.

Menurut Baron, Pertamina sudah menerapkan rencana mitigasi dan contingency plan untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM dan LPG, serta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memerangi penyalahgunaan energi.

baca juga”Petani Sawit Tolak Tarif Ekspor CPO Naik 12,5% ke Purbaya“

“Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah menjalankan rencana mitigasi untuk menjaga pasokan energi yang tetap stabil. Kami juga akan terus mengupayakan pasokan dan penyaluran energi untuk masyarakat,” ujar Baron.

DIVERSIFIKASI SUMBER PASOKAN ENERGI UNTUK MENJAGA STABILITAS

Salah satu langkah penting yang diambil Pertamina adalah diversifikasi sumber pasokan energi. Dengan tidak bergantung pada satu wilayah atau negara tertentu, strategi ini bertujuan untuk menjaga kestabilan pasokan energi di tengah ketidakpastian global dan gangguan distribusi.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah guna memastikan optimalisasi pasokan energi nasional. Hal ini termasuk mendukung kebijakan strategis sektor energi dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan energi di Indonesia.

KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN PEMERINTAH DAERAH

Pertamina juga sangat fokus pada pengawasan di lapangan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah untuk memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, Pertamina mendukung penegakan hukum terhadap praktik penimbunan atau penyalahgunaan energi, yang dapat merugikan masyarakat.

Baron menegaskan bahwa untuk menjaga ketersediaan energi, penting bagi semua pihak untuk bersinergi dan mengedepankan kerja sama yang baik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

IMPOR TERJAGA, PASOKAN ENERGI AKAN TETAP TERSALURKAN

Dinamika global, terutama yang terjadi di Timur Tengah, memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi dunia, termasuk pasokan energi Indonesia. Meskipun demikian, Pertamina memastikan bahwa pasokan energi dalam negeri tetap aman melalui langkah-langkah mitigasi yang diterapkan, termasuk pengelolaan impor dan distribusi energi yang lebih efisien.

Sebagai contoh, untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan energi, Pertamina telah menjalin kemitraan yang lebih kuat dengan mitra bisnis, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan membantu Indonesia untuk terus menjaga kestabilan pasokan energi meski terjadi fluktuasi harga atau gangguan dari faktor eksternal.

IMBAUAN PENGGUNAAN ENERGI SECARA BIJAK

Selain langkah-langkah operasional, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak. Baik itu BBM maupun LPG, masyarakat diminta untuk melakukan penghematan energi sesuai kebutuhan. Penggunaan energi yang lebih efisien akan membantu menjaga pasokan energi yang tersedia agar tetap mencukupi untuk kebutuhan nasional.

Sebagai bagian dari upaya ini, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan alternatif penggunaan energi, seperti penggunaan peralatan listrik rumah tangga untuk memasak atau memanaskan makanan. Hal ini bisa mengurangi konsumsi energi yang berlebihan dan lebih terkelola dengan baik.

“Sejalan dengan imbauan Presiden, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggunakan energi secara bijak. Ini adalah bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Baron.

KOMITMEN PERTAMINA TERHADAP TARGET NET ZERO EMISSION 2060

Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060. Perusahaan terus mengembangkan dan mendorong program-program yang berfokus pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya.

Sebagai bagian dari transformasi bisnis, Pertamina mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam seluruh lini operasional dan bisnisnya. Langkah ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mengelola keberlanjutan usaha, pelayanan publik, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas.

PENUTUP: PERTAMINA TERUS BERUPAYA JAGA KETAHANAN ENERGI NASIONAL

Pertamina terus bekerja keras untuk memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga, meskipun menghadapi dinamika global yang penuh tantangan. Dengan strategi mitigasi yang matang dan kolaborasi dengan berbagai pihak, perusahaan energi nasional ini memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Pertamina akan terus melakukan berbagai inovasi dan upaya pengelolaan energi secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi, tetapi juga untuk mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

baca juga”Pekerja Kilang Pertamina Tetap Bertugas Saat Lebaran Demi Jaga Pasokan Energi“

The post Pertamina Siapkan Langkah Mitigasi Hadapi Dinamika Global appeared first on arventra.id.