Bahlil Ajukan Anggaran Rp815,5 M untuk Kompor Listrik

Bahlil Ajukan Anggaran Rp 815,56 Miliar untuk Program Kompor Listrik demi Kurangi Impor LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk program pengadaan kompor listrik pada tahun anggaran 2027. Usulan tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas elpiji (LPG) yang masih cukup tinggi.

Program kompor listrik dimasukkan dalam rencana anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Dari total pagu anggaran Ditjen EBTKE yang diusulkan mencapai Rp 1,813 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk pengembangan kompor listrik sebagai salah satu alternatif energi rumah tangga.

Kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas pilihan sumber energi bagi masyarakat. Selain LPG, pemerintah juga mulai mendorong pemanfaatan energi berbasis listrik dan compressed natural gas (CNG) agar sistem energi nasional menjadi lebih beragam dan tidak bergantung pada satu jenis bahan bakar.

Alasan Pemerintah Mendorong Penggunaan Kompor Listrik sebagai Alternatif LPG

Bahlil menjelaskan bahwa pengadaan kompor listrik merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. Selama ini, kebutuhan LPG dalam negeri sebagian masih dipenuhi melalui impor sehingga membuat negara rentan terhadap perubahan harga energi dan kondisi pasar internasional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026), Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan berbagai alternatif energi untuk kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam lah kita buat. Itu sebesar Rp 815,56 miliar,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.

Penggunaan kompor listrik juga sejalan dengan agenda transisi energi yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan meningkatnya penggunaan energi listrik, terutama yang berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, diharapkan sektor rumah tangga dapat berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon.

Rincian Anggaran Ditjen EBTKE untuk Program Energi Baru dan Terbarukan

Usulan anggaran Ditjen EBTKE tahun 2027 mencapai Rp 1,813 triliun. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pengadaan kompor listrik, tetapi juga mendukung sejumlah program pengembangan energi bersih dan efisiensi energi.

Selain anggaran kompor listrik sebesar Rp 815,56 miliar, pemerintah mengalokasikan dana Rp 635,2 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik. Program ini bertujuan untuk mempercepat penggunaan kendaraan rendah emisi dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 58,58 miliar direncanakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). Pembangunan PLTMH menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya air.

Melalui berbagai program tersebut, Ditjen EBTKE diharapkan dapat memperkuat pencapaian target bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan. Pengembangan teknologi energi bersih juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ketersediaan energi untuk jangka panjang.

Kementerian ESDM Ajukan Total Anggaran Rp 27,33 Triliun pada 2027

Secara keseluruhan, Kementerian ESDM mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp 27,33 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program strategis di sektor energi dan sumber daya mineral.

Porsi anggaran terbesar diajukan untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dengan nilai sekitar Rp 11,33 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas bumi yang dinilai penting dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Beberapa proyek yang mendapatkan alokasi anggaran antara lain pembangunan Pipa Gas Dusem sebesar Rp 3,948 triliun, jaringan gas rumah tangga (jargas) sebesar Rp 5,212 triliun, Pipa Transmisi Gas Semarang–Jogja–Solo sebesar Rp 702,38 miliar, serta Pipa Transmisi Gas Cirebon–Bandung sebesar Rp 577,56 miliar.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memperoleh usulan anggaran sebesar Rp 10,46 triliun. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk program Listrik Desa (Lisdes) sebesar Rp 9,75 triliun yang bertujuan meningkatkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum mendapatkan layanan optimal.

Selain itu, terdapat anggaran sebesar Rp 520 miliar untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses sambungan listrik yang lebih mudah dan terjangkau.

Alokasi Anggaran Unit Lain di Lingkungan Kementerian ESDM

Selain Ditjen Migas, Ditjen Ketenagalistrikan, dan Ditjen EBTKE, sejumlah unit kerja lain di lingkungan Kementerian ESDM juga memperoleh usulan pendanaan untuk menjalankan tugas dan program masing-masing.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM memperoleh alokasi sebesar Rp 881,43 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi dan pertambangan.

Kemudian, Badan Geologi diusulkan memperoleh anggaran Rp 749,49 miliar, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) sebesar Rp 702,53 miliar, serta Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp 532,75 miliar.

Anggaran lainnya mencakup Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebesar Rp 474,43 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 124,46 miliar, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp 105,31 miliar, Ditjen Penegakan Hukum ESDM Rp 86,38 miliar, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebesar Rp 78,6 miliar.

Tantangan dan Prospek Program Kompor Listrik di Masa Mendatang

Pengembangan kompor listrik menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun sistem energi yang lebih efisien dan beragam. Namun, implementasi program tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur kelistrikan, distribusi perangkat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kompor listrik.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan pasokan listrik yang andal dan biaya penggunaan yang kompetitif dibandingkan LPG. Selain itu, penerimaan masyarakat menjadi faktor penting karena perubahan pola konsumsi energi rumah tangga membutuhkan waktu dan adaptasi.

Dengan dukungan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 815,56 miliar, program kompor listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Ke depan, kebijakan diversifikasi energi seperti kompor listrik, CNG, dan pengembangan energi terbarukan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.