Dua Kebijakan Pemerintah Dorong PMI Manufaktur Indonesia Kembali Masuk Zona Ekspansi
Industri manufaktur Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif pada awal kuartal III 2026. Berdasarkan survei S&P Global, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik menjadi 50,2 pada Juli 2026 dari 46,9 pada Juni 2026. Kenaikan tersebut menandai sektor manufaktur kembali berada di zona ekspansi setelah beberapa bulan mengalami kontraksi.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemulihan ini tidak hanya didorong oleh membaiknya aktivitas produksi, tetapi juga diperkuat oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang mampu menjaga kepastian usaha dan menekan biaya produksi industri.
HGBT dan Relaksasi Bea Masuk Jadi Penopang Pemulihan Industri
Kembalinya PMI ke atas level 50 mencerminkan peningkatan aktivitas manufaktur nasional. Survei S&P Global menunjukkan volume produksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak Februari 2026. Di saat yang sama, pesanan baru mulai stabil dan penyerapan tenaga kerja kembali tumbuh setelah empat bulan mengalami penyesuaian.
Baca Juga “LPEI Biayai PT INKA USD8,5 Juta untuk Ekspor 340 Gerbong ke Selandia Baru“
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan kenaikan PMI menjadi sinyal membaiknya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek industri nasional.
“Kami menyambut baik kembalinya PMI Manufaktur Indonesia ke level ekspansif 50,2 pada Juli 2026. Kenaikan 3,3 poin dibandingkan Juni mengonfirmasi bahwa aktivitas produksi industri pengolahan kembali meningkat. Pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan permintaan domestik semakin kuat,” ujar Febri di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain kenaikan produksi, survei S&P Global juga mencatat optimisme pelaku industri terhadap prospek bisnis dalam 12 bulan ke depan mencapai level tertinggi selama enam bulan terakhir. Pada saat yang sama, laju kenaikan harga bahan baku melambat sehingga tekanan biaya produksi mulai berkurang.
Menurut Kemenperin, tren positif tersebut semakin kuat berkat dua kebijakan strategis pemerintah. Kebijakan pertama adalah keberlanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan kepastian harga energi bagi sektor industri.
Febri menjelaskan kebijakan HGBT membantu menjaga daya saing industri yang bergantung pada gas bumi, seperti pupuk, petrokimia, keramik, kaca, baja, sarung tangan karet, dan oleokimia. Kepastian harga energi membuat perusahaan lebih mampu mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi produksi.
Kebijakan kedua ialah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai relaksasi bea masuk impor bahan baku plastik. Aturan tersebut memberikan keringanan biaya impor yang dibutuhkan berbagai sektor industri, mulai dari kemasan, makanan dan minuman, otomotif, hingga elektronika.
Relaksasi bea masuk dinilai mampu menekan inflasi biaya input yang sebelumnya meningkat akibat gejolak nilai tukar dan gangguan pasokan global. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, industri memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga daya saing.
“Kombinasi kepastian HGBT dan relaksasi bea masuk bahan baku plastik menjadi bukti dukungan pemerintah dalam menjaga struktur biaya industri tetap efisien.Langkah ini berhasil meredam tekanan biaya input sekaligus meningkatkan optimisme pelaku industri,” kata Febri.
Kemenperin Minta Industri Tetap Waspadai Risiko Global
Meski indikator manufaktur menunjukkan perbaikan, Kemenperin mengingatkan dunia usaha agar tetap mewaspadai tantangan eksternal. Ketidakpastian rantai pasok global, fluktuasi nilai tukar, dan perkembangan ekonomi dunia masih berpotensi memengaruhi kinerja industri dalam beberapa bulan ke depan.
Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan bahan baku, memastikan pasokan energi tetap kompetitif, serta memperkuat perlindungan pasar domestik. Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan momentum ekspansi sektor manufaktur sepanjang semester kedua 2026.
Secara regional, posisi Indonesia juga semakin kompetitif. PMI Manufaktur Indonesia sebesar 50,2 menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang berada di fase ekspansi bersama Malaysia (50,2), Filipina (51,8), Vietnam (52,9), China (50,9), dan Australia (52,0). Sementara itu, Myanmar masih berada di zona kontraksi dengan PMI sebesar 49,3.
Kembalinya PMI Manufaktur Indonesia ke zona ekspansi menjadi sinyal bahwa aktivitas industri mulai pulih setelah menghadapi tekanan pada beberapa bulan sebelumnya. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten serta membaiknya permintaan domestik, sektor manufaktur berpeluang kembali menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026.
Baca Juga “Kabar Baik Awal Agustus: PMI Manufaktur RI Bangkit, Pabrik Tambah Staf“
