Industri Manufaktur Tertekan, Ancaman PHK dan Penutupan Pabrik Kian Meningkat
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2026. Tekanan berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya bahan baku impor, meningkatnya ongkos energi, hingga perlambatan permintaan ekspor yang membuat sejumlah perusahaan kesulitan mempertahankan operasional.
Baca Juga “PHK dan Biaya Produksi Manufaktur Naik, Bahaya Investasi Asing Keluar dari Indonesia“
Kondisi tersebut tidak hanya mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja, tetapi dalam beberapa kasus juga berujung pada penutupan pabrik. Industri padat karya seperti elektronik, tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang paling rentan menghadapi tekanan saat ini.
Penutupan Pabrik Elektronik Jadi Sinyal Beratnya Tekanan Industri
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa PT Xacti Indonesia yang beroperasi di Depok, Jawa Barat, telah menghentikan kegiatan usahanya dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja.
Menurutnya, penutupan perusahaan tersebut telah melalui proses perundingan antara manajemen dan serikat pekerja. Berbeda dengan efisiensi biasa, kasus ini menunjukkan perusahaan tidak lagi mampu bertahan di tengah tekanan biaya dan persaingan usaha yang semakin ketat.
PT Xacti Indonesia dikenal sebagai produsen perangkat elektronik, termasuk kamera dan berbagai produk teknologi lainnya. Pelemahan permintaan dari pasar ekspor disebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi perusahaan.
Industri Padat Karya Hadapi Risiko PHK Lebih Besar
KSPI sebelumnya memperingatkan bahwa sekitar 10 perusahaan berpotensi melakukan PHK dalam tiga bulan setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Total pekerja yang berisiko terdampak diperkirakan mencapai 9.000 orang.
Ancaman tersebut terutama berasal dari sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan manufaktur padat karya lainnya yang beroperasi di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.
Selain PT Xacti Indonesia, PHK juga dilaporkan terjadi di sejumlah perusahaan di Banten, termasuk PT Shin Hwa, PT Lung Cheong, dan PT Parkland World Indonesia. Sementara itu, PT Nikomas Gemilang di Serang disebut telah mengurangi sekitar 279 pekerja meskipun masih melanjutkan operasional bisnisnya.
Menurut Said Iqbal, perang yang berlangsung di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga bahan bakar industri non-subsidi dan bahan baku impor. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan margin keuntungan perusahaan semakin tertekan.
Sektor Otomotif Mulai Merasakan Dampak Pelemahan Daya Beli
Tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan sektor manufaktur tradisional. Industri otomotif juga mulai menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat dan naiknya harga kendaraan.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di bidang showroom dan bengkel kendaraan dilaporkan melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja. Penurunan permintaan kendaraan menjadi faktor utama yang memengaruhi kinerja perusahaan.
Ketergantungan industri otomotif terhadap komponen impor membuat pelemahan rupiah berdampak langsung pada harga jual kendaraan. Ketika harga meningkat, konsumen cenderung menunda pembelian sehingga permintaan pasar melemah.
Dunia Usaha Mendorong Perbaikan Daya Saing dan Iklim Investasi
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Subchan Gatot, mengakui bahwa sejumlah perusahaan mulai menghentikan operasional karena tidak mampu menghadapi tekanan biaya dan persaingan usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa daya saing industri nasional perlu segera diperkuat. Perbaikan regulasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kepastian investasi dinilai menjadi faktor penting untuk memulihkan kinerja sektor manufaktur.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan investor memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga keberlangsungan industri domestik.
CORE: Risiko PHK Bertambah Hingga 20 Ribu Pekerja
Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai tekanan terhadap industri manufaktur masih cukup dalam. Pelemahan rupiah, kenaikan biaya input produksi, dan belum pulihnya permintaan menjadi faktor yang membuat banyak perusahaan menahan ekspansi.
CORE memperkirakan jumlah PHK nasional dapat bertambah antara 15.300 hingga 20.300 pekerja pada kuartal II 2026. Dalam proyeksi tersebut, sektor manufaktur menjadi yang paling rentan dengan potensi kehilangan pekerjaan mencapai 8.700 hingga 12.100 orang.
Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja. Adapun sektor pertanian berpotensi mengalami pengurangan tenaga kerja sebanyak 3.300 hingga 3.600 orang.
Proyeksi tersebut menggunakan asumsi bahwa gangguan distribusi global di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan dan nilai tukar rupiah terus melemah hingga melampaui Rp17.400 per dolar AS.
Melambatnya Lapangan Kerja Formal Jadi Tantangan Jangka Panjang
Selain meningkatnya angka PHK, para ekonom juga menyoroti perlambatan penciptaan lapangan kerja formal sebagai persoalan yang lebih mendasar. Ketika perusahaan mengurangi produksi dan menahan investasi, peluang kerja baru menjadi semakin terbatas.
Menurut CORE, sektor manufaktur saat ini berperan penting sebagai penopang tenaga kerja formal. Jika tekanan terhadap sektor ini terus berlanjut, risiko perpindahan pekerja ke sektor informal akan semakin besar.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah jangka pendek untuk meredam dampak guncangan global terhadap industri. Di sisi lain, strategi jangka menengah juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor dan fluktuasi ekonomi global.
Keberhasilan memperkuat daya saing manufaktur akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, menarik investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan di masa depan.
Baca Juga “Midea Buka Pabrik Kulkas Terbesar di Indonesia, Perkuat Komitmen Investasi dan Produksi Lokal“
