Pemerintah Uji Coba Gas CNG 3 Kg untuk Kurangi Ketergantungan LPG Impor
Pemerintah mulai mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai alternatif pengganti LPG subsidi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan impor energi sekaligus mengurangi beban subsidi yang terus meningkat setiap tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan pengujian terhadap teknologi dan desain tabung CNG ukuran kecil sebelum diterapkan secara luas ke masyarakat.
Menurut Bahlil, penggunaan CNG dinilai lebih efisien karena memanfaatkan sumber gas alam domestik yang melimpah. Pemerintah berharap konversi energi tersebut dapat memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
baca juga”Harga Minyak Dunia Turun 7 Persen, 48 Jam Penentu“
Pemerintah Fokus Tekan Impor LPG dan Beban Subsidi Energi
Kementerian ESDM mencatat konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi LPG dalam negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipenuhi melalui impor.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar. Bahlil menyebut nilai impor LPG dapat mencapai Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun, terutama ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.
Selain biaya impor, pemerintah juga terus menanggung subsidi energi dengan nilai yang sangat besar. Anggaran subsidi itu disebut berada pada kisaran Rp80 triliun hingga Rp500 triliun per tahun, tergantung kondisi harga energi global.
Karena itu, pemerintah mulai mencari sumber energi alternatif yang berasal dari dalam negeri untuk menggantikan sebagian konsumsi LPG subsidi.
CNG Dinilai Lebih Murah dan Efisien
Pemerintah menilai CNG memiliki potensi besar sebagai bahan bakar alternatif rumah tangga. Selain berasal dari gas alam domestik, biaya penggunaan CNG juga diklaim lebih rendah dibanding LPG subsidi.
Bahlil mengatakan biaya penggunaan CNG dapat lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibanding LPG 3 kilogram. Efisiensi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah terus melanjutkan pengembangan teknologi tabung CNG ukuran kecil.
Saat ini, penggunaan CNG sebenarnya sudah diterapkan pada tabung berukuran 12 kilogram hingga 20 kilogram untuk sektor komersial. Hotel, restoran, dan sejumlah fasilitas layanan publik telah memanfaatkan energi tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Pemerintah juga mulai menguji pemanfaatan CNG untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari tahap awal perluasan penggunaan gas domestik.
Pengembangan Tabung CNG 3 Kg Masih Tahap Pengujian
Meski dinilai menjanjikan, implementasi CNG untuk rumah tangga masih menghadapi sejumlah tantangan teknis. Pemerintah kini fokus mengembangkan tabung berukuran 3 kilogram agar lebih praktis dan aman digunakan masyarakat.
Menurut Bahlil, pengembangan teknologi tabung CNG 3 kilogram telah berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Pemerintah masih melakukan pengujian terhadap sistem keamanan dan ketahanan tabung karena CNG disimpan dalam tekanan tinggi.
CNG merupakan gas alam yang dikompresi hingga tekanan sekitar 200–250 bar atau setara 2.900–3.600 psi. Gas tersebut mayoritas mengandung metana dan etana yang umum digunakan sebagai bahan bakar alternatif.
Karena disimpan dalam tekanan tinggi, tabung CNG harus memenuhi standar keamanan khusus agar aman dalam proses distribusi maupun penggunaan sehari-hari.
CNG Berpotensi Jadi Solusi Transisi Energi Nasional
Pengembangan CNG 3 kilogram dinilai dapat menjadi langkah awal menuju transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia. Selain mengurangi ketergantungan impor LPG, pemanfaatan gas domestik juga dapat memperkuat stabilitas energi nasional.
Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur distribusi, standar keamanan tabung, serta penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi alternatif baru.
Pemerintah diperkirakan masih akan melanjutkan tahap uji coba dan evaluasi dalam beberapa waktu ke depan sebelum memutuskan implementasi secara nasional.
baca juga”Pemerintah Bentuk Satgas Pertumbuhan Ekonomi, Ini Fungsinya“
