Harga Biodiesel B50 Tetap Mengacu Formula Solar, Berlaku Mulai 1 Juli 2026
Pemerintah memastikan penerapan biodiesel B50 tidak akan mengubah harga jual bahan bakar diesel di tingkat konsumen. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa harga B50 tetap mengikuti formula penetapan harga solar yang selama ini berlaku. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi program B50 yang dijadwalkan mulai berjalan pada 1 Juli 2026.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pemerintah tidak menyiapkan mekanisme harga baru khusus untuk biodiesel B50. Menurutnya, sistem penetapan harga tetap mengacu pada regulasi yang telah digunakan dalam pelaksanaan program biodiesel sebelumnya.
“Harga mengikuti harga BBM yang sudah berjalan selama ini, tidak ada hal khusus,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kenaikan komposisi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari 40 persen pada B40 menjadi 50 persen pada B50 tidak otomatis membuat harga jual kepada masyarakat meningkat. Formula yang digunakan pemerintah masih sama seperti saat program B40 diterapkan.
“Formula yang kami jalankan saat ini masih mengikuti formula yang sebelumnya,” kata Laode.
Pemerintah juga belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai skema pembiayaan atau subsidi FAME dalam implementasi B50. Laode menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan harga jual kepada masyarakat tetap stabil dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Secara teknis, program B50 merupakan pengembangan dari kebijakan B40 dengan meningkatkan porsi campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen. Adapun harga eceran yang dibayar masyarakat tetap mengikuti evaluasi harga solar yang dilakukan pemerintah secara berkala.
“Iya, cuma sekarang komponennya jadi 50 persen FAME,” ujarnya.
baca juga”Koperasi Jadi Motor Pencapaian Target 100 GW PLTS“
Penerapan B50 Ditargetkan Mengurangi Impor Solar
Program biodiesel B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi. Dengan memperbesar porsi biodiesel, pemerintah berharap kebutuhan solar impor dapat ditekan secara signifikan.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan peluncuran B50 akan dilakukan pada Juli 2026. Menurutnya, penggunaan campuran biodiesel hingga 50 persen akan mengurangi bahkan mengakhiri impor solar dari luar negeri.
“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri,” ujar Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Prabowo menilai kebijakan tersebut menjadi fondasi penting menuju swasembada energi. Ia optimistis Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri melalui pemanfaatan sumber daya nasional, khususnya minyak kelapa sawit.
Presiden juga memperkirakan Indonesia dapat mencapai swasembada energi dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Dengan berkurangnya ketergantungan terhadap impor BBM, pemerintah berharap dapat menghemat devisa sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Uji Coba Selesai, B50 Mulai Berlaku 1 Juli 2026
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan program biodiesel B50 resmi diterapkan mulai 1 Juli 2026. Kepastian tersebut diberikan setelah serangkaian pengujian terhadap berbagai jenis kendaraan dan alat berat menunjukkan hasil yang memadai.
Menurut Bahlil, implementasi B50 menjadi langkah lanjutan setelah keberhasilan program B35 dan B40. Selain mengurangi impor solar, peningkatan bauran biodiesel juga diharapkan mampu memperkuat industri kelapa sawit nasional serta meningkatkan penyerapan produksi minyak sawit dalam negeri.
“Insyaallah kami sangat optimis implementasi launching B50 akan dilakukan pada 1 Juli 2026. Dengan demikian kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar,” kata Bahlil.
Penerapan biodiesel B50 diperkirakan tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat bagi industri sawit, stabilitas neraca perdagangan, dan penghematan devisa negara. Meski demikian, pemerintah tetap akan memantau pelaksanaan program tersebut untuk memastikan kualitas bahan bakar, kesiapan distribusi, serta kestabilan harga di tingkat konsumen tetap terjaga.
baca juga”Harga Minyakita Bakal Naik, Mendag: Bukan karena Biodiesel B50“
